MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM--Sebanyak 30 personel Brimob bersenjata lengkap dengan peluru tajam akan disiagakan Polda Sulselbar untuk pengamanan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.
Namun, ke-30 personel ini hanya akan bertindak apabila terjadi kekacauan saat putusan MK dibacakan Selasa (26/02/2013).
"Sebanyak 30 personel dilengkapi senjata api dengan peluru tajam akan terus siap siaga. Personel ini akan stand by di Markas Polrestabes Makassar," ucap Kapolda Sulselbar, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Mudji Waluyo saat gelar pasukan di lapangan Karebosi, Senin (25/02/2013).
Ia menerangkan, berdasarkan Protap 01 tahun 2010, tembakan hanya dilakukan untuk melumpuhkan, bukan mematikan. Adapun, sasarannya harus jelas, yakni oknum yang membakar, menjarah atau menghajar masyarakat lain. Adapun, senjata api yang digunakan berupa AK-2000 dan SS-1.
"Apabila terjadi kekacauan tapi polisi tinggal diam, itu berarti melakukan pembiaran dan akan berurusan dengan Komnas HAM. Untuk total jumlah personel sendiri, Polda Sulselbar menyiapkan sedikitnya 2002 personel yang berasal dari Polda Sulselbar, Polrestabes Makassar dan jajaran polsek dengan fokus pengamanan di Kota Makassar," urainya.
Mudji menambahkan, aparat kepolisian di perbatasan, yakni di Kabupaten Gowa dan Maros juga bersiaga untuk menghalau masuknya massa dari luar daerah apabila kekacauan terjadi. Selain aparat kepolisian, aparat Kodam VII/Wirabuana sebanyak 622 personel juga akan turun membantu pengamanan.
"Adapun, titik pengamanan tersebar pada semua objek vital, seperti kantor KPU Sulsel, kantor dan gedung pemerintah, posko kandidat dan semua sentra perekonomian. Dalam bertindak, aparat mengedepankan soft power yakni upaya pre-emptif dan preventif. Apabila terjadi chaos, maka akan dilakukan upaya hard power alias tindakan represif," tegasnya.