LSM: Butuh Miliaran Rupiah untuk Lepaskan Orangutan
Jakarta (ANTARA) - Direktur Yayasan Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) Jamartin Sihite mengemukakan, dibutuhkan dana miliaran rupiah untuk melepaskan orangutan dalam program rehabilitasi di Kalimantan.
"Dana yang paling banyak dibutuhkan adalah untuk membayar `license fee` pada pemerintah. Hingga saat ini, kami berhasil mendapat izin untuk merestorasi dan merehabilitasi lahan 86.450 ribu hektare untuk dipersiapkan menjadi hutan yang layak bagi pelepasliaran orangutan di Kalimantan dan terus mengusulkan untuk tambah 30 ribu hektare lagi," kata Jamartin di Jakarta, Kamis.
Menurut Jamartin, pemerintah memberlakukan biaya izin penggunaan lahan yang sama bagi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dan perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekonomi.
"Untuk lahan sejumlah 86 ribu hektare dengan izin sewa selama 60 tahun, kami harus membayar sekitar Rp13 miliar tiap bulan. Hitungannya adalah Rp150 ribu per hektare kali 86 ribu," kata Jamartin.
Jamartin menambahkan bahwa pihaknya telah menyampaikan keberatan mengenai biaya sewa lahan tersebut pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut), namun Kemenhut menyatakan tidak memiliki wewenang.
"Kami akhirnya pergi ke Kementrian Keuangan karena ini merupakan penerimaan negara non pajak, tapi sayangnya saat kami ke sana mereka bilang mereka baru bisa mengeluarkan kebijakan jika ada laporan dari Kemenhut," kata Jamartin.
Di luar kesan saling lempar masalah antara Kemenhut dan Kemenkeu tersebut, Jamartin mengingatkan bahwa konservasi orangutan bukan hanya urusan LSM atau pihak asing, tapi merupakan urusan bersama baik pemerintah maupun pelaku bisnis dan juga masyarakat.
"Masalah orangutan sudah menjadi masalah bersama, buktinya Presiden telah menetapka Strategi Konservasi Orangutan Indonesia (Orangutan Conservation Strategy and Action Plan) pada 2007, Pemerintah Indonesia berencana untuk melepasliarkan seluruh orangutan yang ada di pusat rehabilitasi pada tahun 2015," kata dia.
Karena itu, dia berharap pengusaha swasta mengembangkan program "Corporate Biodiversity Responsibility" (CBR), selain CSR.
"Pengusaha harus memperhatikan dampak industri terhadap keberlangsungan lingkungan dengan satwa di dalamnya," kata dia.
http://berita.plasa.msn.com/nasional...mentid=5835090
LEPAS LIARKAN ORANGUTAN HARUS SEWA HUTAN RP 13 MILYAR PERBULAN
BOSF telah mengajukan keberatan tentang pembayaran pada Kementerian Kehutanan namun tak menuai hasil. Akhirnya, untuk lahan seluas 86.450 hektar, pembayaran pun dilakukan. “Kami tidak bisa menunggu aturannya berubah. Orangutan tidak bisa menunggu lama, yang siap harus segera dilepas liarkan,” papar Jamartin.
Ternyata, biaya untuk menyediakan habitat yang layak, terlindungi, dan berkelanjutan bagi para orangutan dengan memiliki lahan hutan sendiri tidaklah sedikit. Untuk memeroleh ijin Restotasi Ekosistem seluas 86.450 hektar, organisasi pelestari orangutan harus membayar sebesar USD1,4 juta atau sekitar Rp13 milyar kepada negara per bulannya.
“Untuk menyelamatkan sesuatu yang berharga bagi negara memang tidak murah. Namun ironisnya, jumlah biaya yang kita bayar ini sama saja dengan jumlah yang dibayar oleh mereka yang mau tebang hutan” ungkap Jamartin Sitihe selaku Presiden Direktur Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
http://www.citizenjurnalism.com/medi...ave-orangutan/
