Quote:
JAKARTA, — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin disibukkan urusan mengonsolidasi Partai Demokrat. Terlebih lagi, Anas Urbaningrum sudah menyatakan perang terbuka. Masyarakat pembayar pajak akan menjadi pihak paling dirugikan.
Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, Senin (25/2/2013) di Yogyakarta, menilai perang terbuka yang disampaikan Anas Urbaningrum dalam pidato sehari setelah penetapannya sebagai tersangka korupsi kasus Hambalang akan menjadi upaya "penggembosan" Partai Demokrat.
Gangguan pada konsolidasi partai ini akan memaksa Susilo Bambang Yudhoyono terlibat lebih intens dalam menyelamatkan elektabilitas partai, terutama merespons manuver Anas. Padahal, warga menghendaki Presiden lebih fokus menyelesaikan berbagai tanggung jawab negara.
"Rangkap jabatan ini jelas membuat Presiden tidak fokus dan bahkan bisa menimbulkan konflik kepentingan. Susah membedakan perannya untuk kepentingan partai atau sebagai penyelenggara pemerintahan," tutur Ari.
Karenanya, masyarakat sipil harus mendorong Presiden lebih fokus menyelesaikan banyak tanggung jawab konstitusional negara. Bila perlu, Presiden SBY memulai tradisi baru dengan melepaskan jabatan di partai politik. Ini akan menjadi warisan yang lebih bermakna bagi perbaikan kualitas demokrasi ke depan. Di sisi lain, KPK harus terus menegakkan hukum secara profesional dan mandiri, terutama melawan kekuatan elite-elite parpol kartel yang koruptif.
Sumber :
disini
si beye sibuk terus
partainya kan,salah satu aset berharganya
atau sibuk karena hal dibawah ini yah
Quote:
Quote:
JAKARTA, - Sejumlah fakta menarik seputar penetapan tersangka Anas Urbaningrum diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, Senin (25/2/2013).
Airlangga menjelaskan, ada sejumlah peristiwa sepekan sebelum Anas ditetapkan menjadi tersangka. "Ada langkah-langkah non-hukum yang terjadi dalam waktu singkat (seminggu) sebelum Anas menjadi tersangka," kata Airlangga.
Peristiwa pertama adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengintervensi partai via majelis tinggi dengan menyatakan Anas Urbaningrum fokus pada kasus hukum. Padahal saat itu Anas Urbaningrum tidak memiliki status hukum apapun. Selanjutnya, ujar Airlangga, kebocoran Surat Perintah Penyidikan (sprindik) KPK sementara kasus ini tidak pernah terjadi hal ini pada kasus-kasus lainnya.
Airlangga menambahkan, fakta Baskoro Yudhoyono mundur sebagai anggota DPR-RI dan terakhir adanya pernyataan Ruhut Sitompul bahwa Anas tidak akan jadi tersangka apabila mundur dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Semua kejadian itu terjadi dalam waktu singkat, seminggu terakhir sebelum Anas ditetapkan menjadi tersangka, Jumat malam (22/2/2013).
sumber :
disini
Nah loh
