TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri bermaksud membatasi hak politik calon kepala daerah yang berasal dari satu garis keturunan atau sedarah. Pembatasan itu akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Pemerintah menjamin pembatasan tak akan melanggar hak politik seseorang.

“Nantinya, anak, istri, suami, atau saudara kandung kepala daerah tidak boleh maju dalam pilkada. Paling tidak ditunda dalam satu periode pemilihan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, dalam rapat Panitia Kerja RUU Pemilihan Kepala Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 21 Februari 2013.

Fenomena dinasti politik terjadi di berbagai daerah. Kasus terbanyak terjadi di Banten. Ratu Atut, Gubernur Banten, memiliki sanak saudara yang berstatus sebagai kepala daerah di provinsi itu. Fenomena itu bakal dibatasi melalui revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. “Kami ingin membangun politik yang sehat."

Kementerian Dalam Negeri mencatat 30 kasus yang disebut sebagai dinasti politik. Dari jumlah itu, 13 persennya berdasarkan hubungan kakak-adik, suami-istri 1,5 persen, dan ayah-anak 1,1 persen. Djohermansyah menilai dinasti politik membatasi hak politik orang lain. “Kalau demokrasi yang fair silakan, tapi kadang calon turunan ini hanya membonceng popularitas tanpa kemampuan yang mumpuni,” kata Djohermansyah.

Kementerian merilis beberapa daerah yang diperintah dinasti politik. Selain di Banten, contohnya ada di Bangkalan, Jawa Timur. Muhammad Makmun Ibnu Fuad, 27 tahun, terpilih menjadi bupati menggantikan ayahnya, Fuad Amin, yang sudah berkuasa dua periode.

Wakil Ketua Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah Ganjar Pranowo tak sependapat dengan pembatasan itu. Menurut dia, kasus yang tercatat masih terbilang kecil, hanya 5,1 persen. “Harus ada penelitian yang konkret sebelum kita memutuskan," kata politikus PDI Perjuangan ini.