Jakarta - - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menggeser Anas Effendi dari jabatan sebagai Wali Kota Jakarta Selatan menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah. Langkah Jokowi ini pun lantas menuai kritik dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Lulung Lunggana.

Lulung mengatakan hingga saat ini Jokowi masih belum menjelaskan secara terbuka alasannya mencopot Anas Effendi. Hal ini mengingatkan kembali kepada rezim Orde Baru, di mana pejabat bisa diturunkan atau dicopot tanpa alasan yang jelas.

"Mengangkat dan mencopot pejabat di Pemprov DKI memang hak prerogratif Gubernur. Namun kalau caranya seperti ini, tidak bagus untuk pendidikan demokrasi di Jakarta. Sama halnya dengan zaman Orde Baru, dan ini tidak sesuai dengan alam demokrasi saat ini," ujar Lulung saat berbincang dengan detikcom, Rabu (20/2/2013).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini juga mempertanyakan ketidakhadiran Anas Affendi saat pengambilan sumpah jabatan di Balai Kota DKI. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah Anas mengetahui dirinya dicopot atau tidak.

"Kenapa pada saat dicopot Anas tidak hadir. Akhirnya timbul pertanyaan, apakah Anas mengetahui dirinya akan dicopot atau tidak," katanya.

Lulung mengatakan biasanya di dalam memecat atau menggeser pejabat, dilihat berdasarkan kinerjanya. Diakui Lulung, kinerja Anas selama menjabat sebagai Walikota Jakarta Selatan sangat baik dan berprestasi.

"Buktinya, Anas bisa membangun Jaksel dengan baik. Di antaranya, penataan bangunan dan penertiban PKL cukup bagus, taman kota juga disulap menjadi indah serta nyaman bagi warga Jaksel, seperti taman Ayodia. Selain itu, ada jalur sepeda yang tidak ada di wilayah lain," jelasnya.

"Secara pribadi, sebagai warga Betawi saya tidak terima pencopotan Anas yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Jadi, sekali lagi kami di dewan menyimpan pertanyaan besar dalam pecopotan Anas," tambahnya.

sumber:http://news.detik..com/read/2013/02/20/073134/2174605/10/dprd-minta-jokowi-jelaskan-penggeseran-anas-dari-wali-kota-jaksel

=====================================
seharusnya anggota DPRD jangan ikut mencampuri hak prerogratif dari gubernur, ini apalagi dari fraksi yg dari dulu tidak mendukung Jokowi-Ahok, mau cari sensasi saja & membuat warga semakin kesal saja