- Beranda
- Berita dan Politik
||||-->> Anggota DPR Mundur Se-Enaknya, HARUS DILARANG !!!! <<--||||
...
TS
telenji200772
||||-->> Anggota DPR Mundur Se-Enaknya, HARUS DILARANG !!!! <<--||||
GRESNEWS - Keputusan anggota DPR yang mundur seenaknya di tengah masa jabatan semakin membuktikan lembaga parlemen hanya sebagai batu lompatan. Mereka seolah tak peduli nasib konstituen. Parlemen menjadi semakin tidak berwibawa di hadapan rakyat.
Keputusan mundur dari Senayan yang paling gres diambil oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) asal Partai Demokrat yang beralasan ingin lebih berkonsentrasi di partai. Anis Matta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mundur setelah Luthfi Hasan Ishaaq, sang presiden partai, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi izin kuota impor sapi. Akbar Faisal (Hanura) juga mundur dengan alasan jenuh tetapi ia masuk Partai Nasdem.
Mereka yang melompat menjadi kepala daerah juga ada. Ahmad Heryawan (PKS, Gubernur Jawa Barat 2008-2013), Dede Yusuf (Partai Amanat Nasional, Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013), Agustin Teras Narang (PDIP, Gubernur Kalimantan Selatan 2005-2010 dan 2010-sekarang), Basuki Tjahaja Purnama (Golkar, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017), Peni Suparto (PDIP, Walikota Malang 2003-2008 dan 2008-2013), Rieke Diah Pitaloka (PDIP, saat ini sedang berkampanye untuk posisi Gubernur Jawa Barat).
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Yasin Thohari (Partai Golkar) mengatakan kedudukan sebagai anggota dewan saat ini bukan lagi jabatan yang prestisius dan menjadi incaran banyak orang. Kalaupun menjadi incaran, lanjutnya, tak jarang hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai tempat transit atau batu lompatan untuk meraih jabatan lain yang diinginkan. "Ini sangat memprihatinkan," kata Hajriyanto kemarin kepada Gresnews.com melalui sambungan telepon.
Lebih parah lagi, menurutnya, kini menjadi anggota DPR tidak lagi dipandang sebagai jabatan terhormat karena lembaga ini kerap menerima sorotan dan kritikan karena kinerja yang ditunjukkan oleh sejumlah anggotanya sangat buruk. Dia tidak memungkiri jika dari era Orde Baru hingga saat ini DPR belum pernah menjadi lembaga negara yang disegani. DPR hanya berpredikat rubber stamp atau pembenar rezim saja.
Hajriyanto mengatakan hal inilah yang kemudian menyebabkan kader-kader yang memiliki kapabilitas dan terbaik di negeri ini tidak pernah bersedia menjadi anggota DPR dan hanya menjadikan DPR sebagai tempat transit. "Mereka lebih bangga duduk di kursi menteri atau berada di luar pagar agar bisa meneriaki DPR," tegasnya.
Senada dengan Hajriyanto, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan fakta perpindahan anggota DPR itu memang ada. Menurutnya, banyak anggota DPR yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat ketika menjadi anggota DPR. "Mereka hanya menunggu-nunggu peluang jabatan dan kekuasaan baru dan ketika ada mereka langsung mengambilnya," ujarnya.
Dia menambahkan hal itu menyebabkan mengapa banyak anggota DPR dengan gampang mundur dari jabatannya tanpa terlihat perasaan bersalah sama sekali. "Padahal mereka dipilih langsung oleh rakyat," tegasnya. Mereka, katanya, juga disumpah untuk dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai anggota DPR sampai tuntas.
Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius mengatakan anggota dewan yang mundur di tengah jalan menjadikan tanggung jawab mereka kepada pemilih menjadi sumir. "Melompat ke eksekutif tanpa restu pemilih. Anggota DPR kan dipilih untuk menjadi wakil rakyat selama lima tahun. Ketika mereka lompat menjadi eksekutif, pertanggungjawaban kepada konstituen tak dilakukan. Ini hanya menunjukkan pragmatisme politisi kita. Maka benarlah kalau lembaga DPR dianggap sebagai tempat transit, tempat pamer," cetusnya.
Lebih parah lagi, lanjut Lucius, anggota DPR yang sepanjang masa tugasnya hanya sibuk untuk suksesi dirinya di daerah. "Banyak anggota DPR memanfaatkan dana negara sebagai anggota DPR melakukan kampanye dirinya untuk menjadi kepala daerah," katanya.
Politisi yang seperti ini, kata dia, harusnya ditolak rakyat karena melakukan pembohongan publik. "Jatah untuk menyerap aspirasi sebagai wakil rakyat dipakai untuk mensosialisasikan dirinya sendiri," katanya.
Tak Ada Larangan
Menanggapi fakta tersebut, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan hingga kini belum ada peraturan yang melarang anggota dewan yang sedang menjabat untuk maju sebagai kepala daerah.
"Tetapi jika kepala daerah yang akan maju menjadi anggota legislatif, dia harus mengundurkan diri, sehingga perlu didorong dibuatnya peraturan untuk legislatif agar perlakuannya sama," kata dia.
Tata Tertib DPR hanya mengatur masa jabatan anggota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPR bisa berhenti antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
Keputusan mundur dari Senayan yang paling gres diambil oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) asal Partai Demokrat yang beralasan ingin lebih berkonsentrasi di partai. Anis Matta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mundur setelah Luthfi Hasan Ishaaq, sang presiden partai, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi izin kuota impor sapi. Akbar Faisal (Hanura) juga mundur dengan alasan jenuh tetapi ia masuk Partai Nasdem.
Mereka yang melompat menjadi kepala daerah juga ada. Ahmad Heryawan (PKS, Gubernur Jawa Barat 2008-2013), Dede Yusuf (Partai Amanat Nasional, Wakil Gubernur Jawa Barat 2008-2013), Agustin Teras Narang (PDIP, Gubernur Kalimantan Selatan 2005-2010 dan 2010-sekarang), Basuki Tjahaja Purnama (Golkar, Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012-2017), Peni Suparto (PDIP, Walikota Malang 2003-2008 dan 2008-2013), Rieke Diah Pitaloka (PDIP, saat ini sedang berkampanye untuk posisi Gubernur Jawa Barat).
Wakil Ketua MPR Hajriyanto Yasin Thohari (Partai Golkar) mengatakan kedudukan sebagai anggota dewan saat ini bukan lagi jabatan yang prestisius dan menjadi incaran banyak orang. Kalaupun menjadi incaran, lanjutnya, tak jarang hanya dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai tempat transit atau batu lompatan untuk meraih jabatan lain yang diinginkan. "Ini sangat memprihatinkan," kata Hajriyanto kemarin kepada Gresnews.com melalui sambungan telepon.
Lebih parah lagi, menurutnya, kini menjadi anggota DPR tidak lagi dipandang sebagai jabatan terhormat karena lembaga ini kerap menerima sorotan dan kritikan karena kinerja yang ditunjukkan oleh sejumlah anggotanya sangat buruk. Dia tidak memungkiri jika dari era Orde Baru hingga saat ini DPR belum pernah menjadi lembaga negara yang disegani. DPR hanya berpredikat rubber stamp atau pembenar rezim saja.
Hajriyanto mengatakan hal inilah yang kemudian menyebabkan kader-kader yang memiliki kapabilitas dan terbaik di negeri ini tidak pernah bersedia menjadi anggota DPR dan hanya menjadikan DPR sebagai tempat transit. "Mereka lebih bangga duduk di kursi menteri atau berada di luar pagar agar bisa meneriaki DPR," tegasnya.
Senada dengan Hajriyanto, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow mengatakan fakta perpindahan anggota DPR itu memang ada. Menurutnya, banyak anggota DPR yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat ketika menjadi anggota DPR. "Mereka hanya menunggu-nunggu peluang jabatan dan kekuasaan baru dan ketika ada mereka langsung mengambilnya," ujarnya.
Dia menambahkan hal itu menyebabkan mengapa banyak anggota DPR dengan gampang mundur dari jabatannya tanpa terlihat perasaan bersalah sama sekali. "Padahal mereka dipilih langsung oleh rakyat," tegasnya. Mereka, katanya, juga disumpah untuk dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab melaksanakan tugas sebagai anggota DPR sampai tuntas.
Peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius mengatakan anggota dewan yang mundur di tengah jalan menjadikan tanggung jawab mereka kepada pemilih menjadi sumir. "Melompat ke eksekutif tanpa restu pemilih. Anggota DPR kan dipilih untuk menjadi wakil rakyat selama lima tahun. Ketika mereka lompat menjadi eksekutif, pertanggungjawaban kepada konstituen tak dilakukan. Ini hanya menunjukkan pragmatisme politisi kita. Maka benarlah kalau lembaga DPR dianggap sebagai tempat transit, tempat pamer," cetusnya.
Lebih parah lagi, lanjut Lucius, anggota DPR yang sepanjang masa tugasnya hanya sibuk untuk suksesi dirinya di daerah. "Banyak anggota DPR memanfaatkan dana negara sebagai anggota DPR melakukan kampanye dirinya untuk menjadi kepala daerah," katanya.
Politisi yang seperti ini, kata dia, harusnya ditolak rakyat karena melakukan pembohongan publik. "Jatah untuk menyerap aspirasi sebagai wakil rakyat dipakai untuk mensosialisasikan dirinya sendiri," katanya.
Tak Ada Larangan
Menanggapi fakta tersebut, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan hingga kini belum ada peraturan yang melarang anggota dewan yang sedang menjabat untuk maju sebagai kepala daerah.
"Tetapi jika kepala daerah yang akan maju menjadi anggota legislatif, dia harus mengundurkan diri, sehingga perlu didorong dibuatnya peraturan untuk legislatif agar perlakuannya sama," kata dia.
Tata Tertib DPR hanya mengatur masa jabatan anggota adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPR bisa berhenti antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
GW lihat para anggota DPR ini tidak lain adalah "Job seeker" bukan bentuk pengabdian ke masyarakat/konstituennya. Coba lihat si Ibas, klo disuruh milih kepentingan partai atau rakyat, apa yg dia pilih..??? dia pilih kepentingan partai..!! bukan rakyat..!! seharusnya yg dicopot itu sekjennya bukan keanggotaanya di dpr, coba agan lihat berapa biaya, waktu dan tenaga yg dikeluarkan dia untuk menjadi anggota dewan..?? kasihan yang sdh capek-capek milih krn berharap dia akan terwakili, dan ternyata sangat MENGECEWAKAN" !!! alias mundur seperti "Anjing" yang mau dilempar sepatu..!!! (tapi itulah kualitas seseorang, kelihatan dia pro kemana??, rakyat atau golongannya)
0
2.8K
41
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.3KThread•41.9KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya