Abraham Samad, Ketua KPK

Napitupulu: Abraham Samad, Mana Badik Sulawesi Mu!
Jumat, 15 Februari 2013 17:38

Manado – Sekitar satu bulan sebelum pemilihan ketua KPK, seorang sahabat lama datang dari Sulawesi Selatan membawa pesan singkat dari dari kawan-kawan Sulsel, “DEMI PEMBERANTASAN KORUPSI, DUKUNG ABRAHAM SAMAD!” Pesan berantai itu kemudian menggerakan semua jejaring kami menjadi rangkaian tindakan di berbagai lini. Dalam banyak kesempatan semua jejaring di berbagai partai bekerja meyakinkan para anggota DPR bahwa memilih Abraham Samad adalah pilihan yang paling Tepat!

Malam di hari kedua setelah Abraham Samad terpilih menjadi ketua KPK sekitar pk 23 WIB ia menghubungi saya dan mengucapkan terima kasih serta berjanji memberantas Korupsi tanpa pandang bulu. “Hari berganti minggu berganti bulan pengusutan kasus-kasus besar Korupsi berjalan sangat lambat. Kasus Century, Hambalang, Rekening Gendut muncul tenggelam tanpa kepastian. Diberbagai daerah Korupsi dalam bentuk Pungli besar-besaran yang diperkirakan bisa mencapai Rp 60 – 70 Trilyun, rutin per tahun dalam kemasan Sumbangan “paksaan” Pihak Ketiga dari berbagi sektor usaha terus terjadi dan tidak tersentuh,” ujar mantan Ketua Forkot, Adian Napitupulu dalam release yang dikirimkan ke redaksi BeritaManado.com.

Ditambahkannya, semangat menggebu, keyakinan yang kuat pada Abraham Samad seperti yang ditularkan oleh sahabat dari Sulsel mulai luntur pelan-pelan. Abraham Samad terjebak dalam lingkaran yang membuat dia menjadi penuh keraguan dan kehilangan karakter keberanian badik Sulawesi yg terkenal bertarung satu-satu dengan badik dalam lingkaran sarung.
Hingga hari ini, ditengah harapan yg dikecewakan, masih jutaan orang berharap pada keberanian Abraham Samad. Walau tanpa kepastian kapan harapan itu terwujud. Dalam rentang waktu kontemplasi, pada akhirnya kembali saya belajar bahwa harapan perubahan tidak bisa diserahkan pada kekuatan 1 orang tetapi harus diserahkan pada Kekuatan Rakyat sebagai pemilik sah Republik ini. Sekali lagi saya belajar untuk TIDAK BERHARAP PADA ORANG tapi berharaplah pada Rakyat sebagai Suara Tuhan.
http://beritamanado.com/politik-peme...esi-mu/162740/

Skandal Hambalang
Abraham Samad Buat Posisi KPK Serba Salah
Jumat, 15 Februari 2013 | 10:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menyayangkan bocornya draf surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang mencantumkan nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pun semakin membuat kondisi KPK yang kini serba salah. "Kondisi mutakhir sekarang ini berbalik ke Anas karena KPK serba salah menetapkan status Anas. Publik berpikir ada intervensi kekuasaan," ujar Burhanudin, Jumat (16/2/2013), di Jakarta.

Burhanudin menilai, saat ini, posisi Anas justru sedikit lepas dari tekanan setelah pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan komentar Abraham Samad. SBY meminta KPK segera menetapkan status hukum Anas yang selama ini dikait-kaitkan dalam kasus Hambalang. Sementara Abraham sempat menyatakan, para pimpinan KPK sudah sepakat soal sprindik Anas yang akan menjadi dasar penetapan tersangka. "Saya menyayangkan Abraham Samad mengeluarkan komentar di tengah persoalan yang mendera Partai Demokrat. Ini kurang produktif buat KPK karena sekarang KPK menjadi serba salah," ucap Burhanudin.

Di satu sisi, KPK akan dianggap sengaja menyandera Partai Demokrat jika tidak mengambil keputusan apa pun. "Tapi, di sisi lain, kalau mengeluarkan status tersangka, KPK dianggap intervensi. Coba Abraham diam-diam saja atau sprindik tidak bocor, persoalannya tidak serumit sekarang," tutur Burhanudin. Bocornya draf sprindik untuk Anas sempat ramai beredar di kalangan media. Dengan terbitnya draf sprindik itu, Anas pun dikabarkan telah menjadi tersangka. Namun, KPK membantah hal ini. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyebutkan, informasi yang tidak bersumber dari dirinya dan pimpinan atau pihak yang ditunjuk pimpinan adalah berita bohong.

Namun, hal berbeda justru disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Abraham, sudah ada kesepakatan soal sprindik Anas, tetapi harus ada tanda tangan seluruh pimpinan. Proses penerbitan sprindik sejatinya hanya diketahui segelintir orang dengan posisi penting di KPK, yakni satuan tugas kasusnya, direktur penyelidikan, direktur penyidikan, deputi di bidang penindakan, hingga pimpinan KPK. KPK pun langsung menggelar rapat pimpinan membahas kemungkinan bocornya sprindik.
http://nasional.kompas.com/read/2013...K.Serba.Salah.

Abraham Samad: KPK Tak Gantung Status Anas
Saturday, 16 February 2013


(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Medan - Keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperjelas status hukum Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang ditanggapi Abraham Samad. Ketua KPK membantah komisinya menggantung status Anas. Menurut Abraham Samad, penuntasan kasus Hambalang tetap menjadi perhatian KPK. “Kami memahami keresahan Pak SBY dan masyarakat luas menyangkut penuntasan kasus Hambalang,” kata Abraham di sela pelatihan bersama penyidik antikorupsi di Medan, Selasa, 5 Februari 2013. “KPK tidak menggantung status seseorang, termasuk Anas Urbaningrum, dalam kasus Hambalang.”

Abraham Samad mengatakan, apa yang terjadi di KPK adalah proses perkara semata yang menumpuk dan tenaga yang kurang. “Ini soal keterbatasan tenaga penyidik di KPK yang hanya 50 penyidik. Tapi kami tidak lantas menjadikan alasan kekurangan tenaga penyidik,” ujar Abraham. Ketua KPK ini memastikan akan ada kemajuan dalam penyidikan kasus Hambalang. “Ke depan, akan ada kemajuan (progres) menyangkut Hambalang,” kata dia. Menyangkut keterkaitan Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang, Abraham melanjutkan, akan terus didalami dan dikembangkan penyidik KPK.

Sebelumnya, dari Jeddah, SBY minta secara tegas KPK segera memperjelas status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. “Saya mohon kepada KPK untuk, ya, bisa segera konflusif dan tuntas. Jika salah, ya kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kami juga ingin tahu kalau itu tidak terlibat,” kata SBY di Jeddah, Arab Saudi, Senin, 4 Februari 2013. “Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa dan dicitrakan secara luas di Tanah Air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi ini, meskipun KPK belum menentukan hasil pemeriksaan.”

Menurut SBY, jika seorang kader Partai Demokrat dinyatakan bersalah, pihaknya akan menerima kenyataan tersebut. Namun, jika seorang kader Partai Demokrat itu dinyatakan tak bersalah, pihaknya ingin dijelaskan mengapa dinyatakan tak bersalah. Kepastian ini, kata SBY, penting karena banyak kader partainya kini mempertanyakan atau gusar dengan proses hukum yang melanda mereka. Terutama, ketika kasus itu sedang dalam penyidikan KPK. “Meskipun semua tahu bukan hanya oknum Partai Demokrat yang berperkara hukum dan ditangani oleh KPK,” kata SBY.
http://atjehlink.com/abraham-samad-k...g-status-anas/

Kasus Anas, KPK Batal Gelar Perkara Hari Ini
JUM'AT, 15 FEBRUARI 2013 | 19:53 WIB


Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi

TEMPO.CO, Jakarta- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi, mengatakan belum ada gelar perkara untuk kasus proyek kompleks olahraga nasional Hambalang. Gelar perkara akan dilaksanakan pekan depan.
"Gelar perkara Hambalang yang berkaitan dengan Anas Urbaningrum, perlu saya sampaikan, sampai hari ini pukuli 17.58 paling tidak, tidak ada gelar perkara," ujar Johan dalam konferensi pers, Jumat, 15 Februari 2013.

Meski belum ada gelar perkara, menurut Johan, semua pimpinan KPK ada di ruangannya masing-masing saat ini. "Posisi sekarang, saya tahu, pimpinan ada, lengkap," katanya. Termasuk Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan sudah tiba dari Selandia Baru dan masuk kerja hari ini. Johan melanjutkan, gelar perkara mungkin akan dilakukan pekan depan. "Saya hanya mengutip, menyitir, atau menirukan pernyataan Pak Bambang Widjajanto (Wakil Ketua KPK) yang menyatakan gelar perkara pekan depan," ujar Johan.

Sementara itu, soal proses validasi dokumen yang diduga surat perintah penyidikan Anas, masih sedang berlangsung. "Masih berlangsung, saya belum tahu hasilnya, apakah ada kesimpulan, apakah belum," kata Johan. Ihwal gelar perkara ini menjadi bahasan penting setelah dokumen yang diduga surat perintah penyidikan (Sprindik) Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang beredar di media massa. Pimpinan KPK disebut terbelah sikapnya atas gelar perkara ini.

Bambang Wijdojanto dan Adnan Pandu Praja yakin, gelar perkara Hambalang untuk Anas belum pernah digelar. Sedangkan Abraham Samad mengklaim, pimpinan sudah sepakat soal status Anas. Kemarin sempat ada kabar gelar perkara disebut akan diadakan hari ini. Tapi versi lain, gelar perkara akan digelar pekan depan.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...rkara-Hari-Ini

-------------------------

Sulit menjadi Pejabat di masa kini kalau dia mencoba berbuat tidak sesuai dengan standart kebenaran yang seharusnya dia turuti. Media (terutama internet), akan terus memantau prilakunya 24 jam sehingga bila ada cacad sedikit saja, bisa menjadi borok yang besar. Apa pejabat sekarang sadar akan fenmomena kebebasan informasi bawaan revolusi TI itu? Kebanyakanbelum!