Pengamat: SBY Urus Penuh Partai, Negara Terancam Terbengkalai
Minggu, 10 February 2013 | 16:29

Jakarta: Berulang kali Presiden SBY mengingatkan kepada para menterinya yang berasal dari partai politik untuk mendahulukan tugas negara, meskipun memasuki tahun politik. Namun, ternyata malah Presiden sendiri yang mengurusi penuh partainya. “Tentu itu bertolak belakang dengan pernyataan yang digambar-gemborkannya pada para menterinya. Malah di sendiri yang mengurusi penuh partainya,” kata pengamat politik UI, Iberamsjah di Jakarta, Minggu (10/2). Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/1), SBY menyampaikan agar semua pejabat memprioritaskan tugas negara dan tugas pemerintahan, utamakan tugas melayani publik. Terutama kepada bupati maupun Wali kota yang berhadapan langsung dengan publik.

Menurutnya, dengan agenda politik yang padat menjelang Pemilu 2014, dan SBY mengambil kendali penuh di Demokrat, tentu itu akan menyita konsentrasinya dalam menuntaskan masa tugasnya hingga 2014. “Saya kira SBY tahu apa yang dilakukannya. Karena ia sendiri sudah kasih peringatan ke menteri dari parpol untuk tetap fokus pada tugas negara," ujarnya. Ia mengatakan, dengan kewenangan baru untuk melakukan pembenahan partai, ditambah lagi penyusunan daftar calon legislatif pemilu 2014, tidak sedikit waktu yang akan tersita untuk partai. “Ini preseden buruk bagi iklim politik Indonesia, harusnya sebagai Presiden justru melepaskan atributnya di partai, malah mengambil alih,” ujarnya.
http://www.metrotvnews.com/metronews...m-Terbengkalai

[/CENTER]

'Negeri Auto Pilot',
Tanpa SBY-Boed, Rakyat Masih Bisa Makan, Ekonomi Bisa Terus Tumbuh!
Wed, 11/01/2012 - 06:59 WIB

JAKARTA, RIMANEWS - Rakyat ternyata sudah muak dengan Kepemimpinan SBY-Boediono. Hal ini bisa terlihat dari spanduk berukuran besar dengan tulisan 'Negeri Auto Pilot' yang terpampang di sejumlah lokasi strategis di Jakarta. Tulisan tersebut bermakna negeri yang berjalan tanpa pemimpin. Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk di Jakarta, kemarin, mengatakan bunyi spanduk tersebut menunjukkan kegusaran masyarakat terhadap rezim saat ini. Masyarakat beranggapan tanpa adanya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun negara bisa terus berjalan, ekonomi bisa terus tumbuh, dan rakyat masih bisa makan. "Rezim ini dinilai miskin prestasi. Seolah-olah pemerintah tidur dan kehidupan berjalan seperti biasa. Inilah sinyal yang coba dikirimkan lewat spanduk-spanduk itu," ujarnya.

Menurut dia, pertanda akan munculnya aksi-aksi kelompok masyarakat semacam itu sudah mengemuka sejak tokoh lintas agama melabeli rezim SBY sebagai pembohong beberapa waktu lalu. Meski aksi-aksi sporadis elemen masyarakat itu bisa menjadi bola liar, Hamdi tidak yakin hal itu bisa berujung pada penjungkalan pemerintahan Yudhoyono. Meski begitu, Hamdi mewanti-wanti pemerintah agar segera mengidentifikasi dan mencari solusi tepat bagi persoalan kerakyatan jika tidak ingin kegusaran masyarakat bereskalasi menjadi aksi radikal. Di tempat terpisah, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustofa menegaskan bunyi spanduk itu tidak merepresentasikan kepemimpinan Presiden Yudhoyono. ''Itu propaganda pengecut, tidak berdasarkan fakta," paparnya.

Saan memberi contoh prestasi kepemimpinan SBY, yakni angka pertumbuhan mencapai 6% serta pengangguran dan kemiskinan yang jauh berkurang. Dia berharap polisi menelusuri pemasang spanduk dan apa motivasinya. Seharusnya, kata Saan, individu atau kelompok yang memasang spanduk tersebut bersikap jantan, tidak dengan cara-cara propaganda seperti itu. "Namun saya memaklumi, ini negara demokrasi," katanya lagi
http://www.rimanews.com/read/2012011...omi-bisa-terus



Benarkah Ini Negeri Auto Pilot?
Posted: 25/01/2012 20:41

Liputan6.com, Jakarta: Munculnya sindiran kritis warga masyarakat bahwa negara ini bagaikan "Negeri Auto Pilot" rupanya mengusik Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini kepada wartawan di kantornya, Selasa (17/1) bahwa penggunaan istilah itu jelas salah. "Untuk Negeri Auto Pilot sendiri itu salah, tidak ada suatu negara tanpa ada pemerintahannya, tidak mungkin suatu negara tidak ada pemimpinnya, dan tidak ada pemimpin yang tidak bekerja untuk rakyatnya," ujar Hatta.

Tak hanya Menko Perekonomian yang gerah terhadap sindiran tersebut. Menko Kesra Agung Laksono pun tak suka terhadap istilah yang disebutnya terlalu vulgar tersebut. Kritikan itu menurut Agung sudah jauh dari bentuk membangun tetapi lebih tepatnya mengarah pada upaya provokatif untuk mendongkel pemerintahan yang sah saat ini. "Kemiskinan saat ini telah turun dari sekitar 16 persen di awal masa pemerintahan menjadi sekitar 12 persen. Selain itu, tingkat pengangguran juga terus menurun, lalu angka harapan hidup masyarakat Indonesia juga terus meningkat, tambahnya. Semua capaian itu menunjukkan ada bentuk intervensi dari pemerintah," katanya.

Sementara itu Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono berpendapat bahwa penggunaan istilah autopilot itu justru menunjukkan kemahiran seseorang secara teknis. Istilah teknis tersebut merujuk pada daya kemampuan khusus yang dimiliki oleh pelaut dan juga pilot yang ingin mengendalikan kapal ke sistem autopilot. "Saya hanya ingin menjelaskan sebenarnya autopilot itu adalah sesuatu yang digunakan seorang nakhoda atau pilot yang bagus sehingga tahu betul arahnya kapal. Tapi sekali lagi saya tidak ingin masuk ke dalam karena saya tidak tahu secara persis di pikiran dari yang menyusun autopilot ini, tapi ini dari persepsi kita sebagai orang teknis," ujarnya.

Ketua DPP Demokrat Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, Kastorius Sinaga sangat tidak setuju dengan istilah yang dilontarkan para pengeritik tersebut. Menurutnya, istilah tersebut sangat tidak berdasar. "Statement autopilot itu sama sekali ngawur, tidak berdasar dan lebih mencerminkan pikiran picik yang dieksploitir oleh media massa untuk sensasi yang provokatif," ujarnya di Jakarta, Senin (16/1). Terlepas dari kritikan dan bantahan itu semua, yang pasti rakyat hanya membutuhkan apa yang menjadi haknya seperti diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar`45. Yakni menjadi manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, sejahtera, cerdas, dan mendapatkan keadilan sosial tanpa pandang bulu. Pemerintah wajib mewujudkan cita-cita itu.
http://news.liputan6.com/read/374033...eri-auto-pilot

SBY: Saya Pastikan, Saya Tidak Melalaikan Tugas Negara
Senin, 11 Februari 2013 06:59 WIB


SBY

CIKEAS, Jaringnews.com - Presiden RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung menegaskan tidak melupakan tugas negara. Ini menyusul kritik pedas akhir-akhir ini yang mengatakan SBY menomorsatukan Demokrat. SBY mengaku sudah mendengar dan membaca komentar analis dan pengamat politik di media massa. Bahkan komentar itu juga SBY dengar dari mulut kader PD. "Setelah Majelis Tinggi dengan niat yang baik melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan partai ini. Ada yang memerikan komentar sekarang ini kenapa sih mengurusi partai, mestinya mengurusi pemerintahan dan negara," kata SBY di Puri Cikeas, Jawa Barat, Minggu (10/2) malam.

SBY mengaku tidak sering terlibat mengurusi kepartaian saat menjalankan tugas sebagai presiden. Dia hanya beberapa kali selama delapan tahun terakhir mengikuti kegiatan partai. Paling hanya ikut merayakan ulang tahun partainya saja. "Saya pastikan di hadapan rakyat Indonesia, saya tidak melalaikan tugas saya yang utama menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara. Selama delapan tahun lebih ini saya pribadi amat jarang mengikuti, dan melakukan dan menjalankan Partai Demokrat. Paling-paling saat pada ulang tahun atau pada momen tertentu saja. Jadi saya tetap pada sumpah saya untuk mengutamakan kepentingan negara dan pemerintahan," paparnya. SBY menambahkan, wajar jika dirinya peduli dengan Partai Demokrat. Sebab itu bagian dari tanggung jawab sang pendiri. Sama juga dengan presiden-presiden sebelumnya yang juga bagian dari partai. Sebut saja Presiden Soeharto dengan Partai Golkar, begitu juga Habibie. Lalu Gus Dur dengan PKB dan Megawati Soekarnoputri dengan PDI Perjuangan. "Meski beliau-beliau juga menjalankan kepetingan partai, tidak berarti beliau melalaikan tugas pemerintahan dan kehidupan bernegara. Saya juga mendengar komentar negatif tapi justru berasal dari luar Partai Demokrat yang seolah-olah mempertanyakan mengapa harus ada langkah penyelamatan seperti ini," katanya.
http://jaringnews.com/politik-perist...n-tugas-negara

--------------------------

Seorang Presiden itu, bapak dari semua kelompok, golongan, etnis, dan partai di negerinya, meski dulunya dia berasal dari kelompok atau partai tertentu. Terus terang saja, rakyat awam terasa teriris-iris perasaannya, manakala setiap kali SBY di siarkan tv nasional di rumahnya di Cikeas itu, membicarakan kepentingan parpolnya sendiri. Jadi wajar saja kalau publik mencemaskan presidennya ke depan ini, hanya memntingkan memikirkan kepentingan partai semata. Untungnya negeri ini sudah bisa jalan sendiri, asal autopilot di "on" kan!