Jakarta - PSSI dikritik Menteri Pemuda dan Olahraga terkait cara pemanggilan pemain untuk masuk tim nasional. Terungkap kini, timnas memang dikelola dengan sangat tidak profesional, mulai dari soal administratif hingga pendanaan.

Salah satu sorotan Roy Suryo terkait kinerja PSSI dalam mengelola tim nasional adalah soal pemanggilan pemain-pemain untuk bergabung dengan pemusatan latihan. Pangkal masalahnya adalah pernyataan PSSI kalau mereka sudah sudah mengirim surat pemanggilan resmi namun nyaris tak ada -- khususnya pemain yang berlaga di ISL -- bergabung dengan skuat besutan Nil Maizar.

Dari informasi yang kemudian didapatkan Roy Suryo, seperti diungkapkan saat berkunjung ke markas detikcom akhir pekan lalu, beberapa klub melakukan tindakan yang tak patut karena menahan surat pemanggilan tersebut tanpa memberi tahu si pemain. Namun yang kemudian juga disesalkan Menpora adalah panggilan pemain hanya melalui pesan singkat alias SMS.

Dan ternyata, bukan cuma soal pemanggilan pemain saja yang dilakukan PSSI dengan sembarangan. Terkait segala kebutuhan timnas selama melakukan training camp (TC) hingga menjalani laga-laga di dalam dan luar negeri, hampir semua digarap dengan tidak profesional. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan media officer dan corporate secretary timnas, Desy Christina, melalui tulisan di blognya.

Desy sempat menjabat sebagai media officer tim nasional, dan beralih menjadi corporate secretary sejak Januari 2012. Selama periode tersebut perempuan yang sebelumnya adalah wartawati sebuah stasiun televisi swasta nasional tersebut merasakan sendiri buruknya pengelolaan tim nasional oleh PSSI. Tak tahan dengan kondisi tersebut, plus adanya pemotongan hak yang dilakukan secara sepihak oleh PSSI, dia akhirnya memutuskan mundur per Desember 2012 lalu.

Bobrok dan amburadulnya manajemen tim nasional dirasakan benar saat digelar TC di Yogyakarta pada pertengahan April hingga awal Mei 2012. Dengan ada tiga tim sekaligus di Yogyakarta (timnas senior, U-23 dan U-17), PSSI tidak mempersiapkan dengan baik TC tersebut. Masalah pertama yang ditemui adalah soal pencairan dana uang pembayaran muka penginapan. Desy menyebut kalau dirinya harus bernegosiasi dengan beberapa hotel untuk "menawar" harga sewa kamar demi menyusaikan dengan kondisi keuangan timnas. Hotel untuk pemain dan ofisial timnas berhasil didapat, namun itu karena kebaikan pihak hotel yang rela diinapi tanpa ada uang muka.

Soal pembayaran hotel untuk TC tersebut ternyata tak tuntas dalam waktu singkat karena berlarut-larut sampai sekitar bulan September. PSSI mengklaim kalau penunggakan terjadi karena biaya yang harus dikeluarkan kelewat mahal.

"Yang lebih buat saya kaget, ada yang komplain dengan biaya di Jogja yang sedemikian tinggi. Lah wong di sana 3 tim dan lebih dari sebulan. Katanya seharusnya timnas di wisma saja. Jujur, saya sudah cari wisma kala itu untuk junior tapi tidak ada yang kosong. Ada satu yang kosong tapi tanggalnya bolong-bolong. Jadi timnas harus masuk-keluar di tanggal-tanggal tertentu. Semua sudah dilakukan, tetap alasan tunggak pembayaran adalah mahal. Saya bengong, nanya, 'loh, mereka kemana saja pas nego awal? Kan sudah disampaikan kondisinya? Lalu itu dapat hotel bintang 4, setengah mati didiskon ampun-ampunan sampai harga paketnya di bawah 350 ribu fullboard kok masih keberatan belakangan?'."

Masalah berlanjut dengan persoalan administratif terkait pemain-pemain yang akan diberangkatkan ke Palestina untuk mengikuti Turnamen Al-Nakbah. Karena PSSI tidak bersikap tegas soal batas waktu pemanggilan pemain, pengurusan surat-surat keimigrasian menjadi sangat merepotkan. Apalagi izin masuk Palestina sudah sangat sulit karena harus berurusan dengan pihak Israel.

"Bayangkan, seringkali mepet pengurusan visa berlangsung dengan pengurusan booking tiket dan pengurusan akomodasi di hotel luar berjalan bersamaan. Saya dan Mbak Farina (PSSI) sudah berusaha setengah mati, ternyata sampai H-1 saja masih ada pergantian personil. Atasan tidak mau tahu kesulitannya seperti apa, tapi tetap minta dibawa. Toh akhirnya paham pas di Jordan susah masuk ke Palestina kan? Mereka sudah diingatkan kami tapi keras kepala. Belum lagi ketegasan uang saku kerap berubah. Informasi kepada pemain menjadi simpang-siur," tulis Desy dalam blognya yang dijuduli 'Sekilas Masa Di Timnas' itu.

Keputusan PSSI memberangkatkan timnas senior ke Palestina ketika itu memang dapat banyak kritikan. Turnamen Al-Nakbah tak masuk kalender FIFA dan digelar di tengah berjalannya roda kompetisi domestik, yang membuat upaya PSSI mengumpulkan pemain jadi lebih sulit. Apalagi beberapa negara peserta hanya mengirim tim junior. Fakta lainnya: PSSI ketika itu tengan mengalami kesulitan keuangan -- namun anehnya jumlah ofisial dan tamu yang terbang ke Palestina justru membengkak.

Selain soal penunggakan biaya hotel, hal lain yang dirasa sangat memalukan adalah saat Indonesia bertandang ke Filipina untuk menggelar laga ujicoba jelang Piala AFF. Indonesia ternyata selama ini kerap menambah orang-orang yang sebenarnya tidak kompeten untuk bisa berada di bench. Dan sebelum laga dengan Filipina, Desy diingatkan agar timnas tidak memasukkan orang selain ofisial tim ke bangku cadangan.

"Saya kebetulan kenal dengan match commissioner, David di laga wajib tersebut, dia adalah sahabat teman saya Jayric. Dia bilang kepada saya setelah technical meeting, 'Desy, Indonesia tidak akan nambah orang di bench kan? Soalnya Indonesia sering begitu, yah saya cuman mau mengingatkan saja...Kalau bisa tetap dengan maksimal 8'. Yang saya jawab, 'maafkan saya jika kondisinya sering seperti itu, tapi tidak akan terjadi lagi'."

"Tahunya seorang pejabat PSSI mendatangi saya besoknya minta ID card bench untuk kedubes. Saya bilang saya usahakan di royal box. Namun dia keukeuh minta ID bench. Sampai akhir saya nggak kasih, tapi ternyata dia masuk ke lapangan sebelum pertandingan dimulai dan bersama kedubes duduk di sana. Dengan segala hormat, KBRI kita Filipina sangat membantu, namun saya bingung dengan permintaan petinggin tersebut yang bagi saya lebay. Saya saja tidak pernah mau duduk di bench. Ngapain? Mending yang benar-benar penting membantu di lapangan. Jelas David tidak bisa komplain setelah mereka duduk, dia hanya mendatangi saya dan tertawa-tawa. Tapi saya malu luar biasa. Kejadian seperti ini sering terjadi, terburuk, malah ada yang sampai bilang, 'biar aja kitman gak usah di lapangan duduknya'," kisah Desy lagi.

Di Agustus masalah lain muncul saat semua manajemen PSSI diminta keluar dari hotel dengan dalih pengiritan. Belakangan isunya berkembang menjadi adanya penggelapan dana oleh manajemen timnas, hal mana ternyata tidak terbukti karena isu tersebut kemudian hilang begitu saja dan berganti menjadi soal gaji manajemen yang sejak awal tidak dapat persetujuan dari PSSI.

"Saya minta data, saya minta bukti, karena jika memang manajemen timnas ada yang melakukan itu, saya akan jadi ikut terseret rasa malu. Memang terkadang di lapangan kami meminta A, B atau C kepada EO, katakan, kami butuh makanan tambahan, tiket ke Garuda, atau Aqua tambahan, semuanya untuk proses TC pemain tapi tidak pernah soal uang. Ada perbedaan budget yang saya lihat di EO, tetapi itu mungkin kebijakan PSSI mengatur kelebihan dana untuk hal-hal yang tidak mau saya campuri tetapi masuk akal. Namun saya kaget luar biasa seputar rumor tersebut."

"Problem berganti ke soal gaji manajemen. Katanya tidak ada persetujuan dari awal. Lah? Gimana? Kok dicairkan setiap bulan? Siapa yang tanda tangan di PSSI? Lalu muncul alasan sekjen lama dll. Saya sih nggak mau ambil pusing, saya pikir itu adalah alasan yang teramat bodoh dan tidak masuk akal."

"Dan betapa kagetnya saya ketika mendapat memo pemotongan gaji hingga hampir 80% tanpa memanggil sama sekali. Saya utarakan keberatan kepada atasan dan juga sekjen baru (via e-mail) tidak mendapat jawaban. Saya kesal, tapi saya katakan bahwa jika ada pemotongan gaji saya tidak akan protes karena pelatih juga mengalaminya. Tapi kalau 80% dan tidak ada pemanggilan, saya keberatan. Itu adalah hal terendah yang bisa dilakukan sebuah perusahaan, organisasi atau apapun yang berkedok profesional."

Buruknya profesionalitas PSSI juga tercermin dari tidak adanya kontrak yang diterima Desy sejak dia mulai bekerja. Dengan dalih "sedang diurus" Desy bekerja hanya berdasarkan sebuah Surat Keputusan (SK).

"Sebagai seseorang yang sudah terbiasa kerja dalam sistem profesional, saya yang paling sering menyuarakan keberatan dengan sistem SK. Saya kerap meminta kontrak, namun jawaban yang saya dapat selalu, 'sedang diurus'. Saya bertanya kepada atasan langsung di timnas, jawaban juga selalu sama. Ada yang aneh disini, saat kami mengajukan nilai gaji, tidak pernah sekalipun kami dipanggil menghadap bagian legal dan sekjen PSSI untuk mematangkan ikatan kerja dan nilai gaji."

"Namun mendadak setelah menyerahkan nominal gaji yang diharapkan, saya begitu saja mendapat transfer gaji setiap bulan. Sempat saya bertanya, 'kenapa mereka tidak memanggil untuk negosiasi?', namun seluruh manajemen timnas juga tidak paham alasannya. Saya menerima gaji saya setiap bulan, namun tetap cerewet menanyakan kontrak saya, jamsostek, asuransi kesehatan dan PPH karena saya tidak puas dengan SK."