DEPOK - Pungutan uang kepada masyarakat dalam penyaluran kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda), diakui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Jamkesda Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Eni Ekasari, terjadi karena sulit dilakukan pengawasan. Hal itu terjadi karena minimnya jumlah petugas untuk mengawasi di lapangan.
“Kami sulit bertindak bila tidak ada laporan dari masyarakat. Misalnya ada laporan pungutan sejumlah uang untuk mendapatkan kartu Jamkesda, akan kami telusuri seperti sebelumnya pernah ditemukan adanya pemalsuan kartu Jamkesda,” ujarnya kepada SH, Sabtu (2/2).
Hal itu diungkapkan menanggapi laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Depok bahwa ada pungutan uang untuk membuat kartu Jamkesda.
Menurut Eni, pembagian kartu Jamkesda selama ini dilakukan pihak kelurahan. Pasalnya, petugas pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) lebih berkonsentrasi dalam melayani kesehatan terhadap masyarakat. “Untuk itu, ke depan pihaknya akan turun langsung membantu menyalurkan kartu tersebut,” jelasnya.
Dikatakan, Dinas Kesehatan Kota Depok sebenarnya sudah menerapkan aturan agar yang mengurus Jamkesda tersebut adalah orang yang masih satu kartu keluarga dengan pasien. “Namun, pihaknya tetap saja menghadapi masalah karena di luar mereka juga menggunakan pihak ketiga,” ujarnya.
Seperti diketahui, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan mengaku kecewa kepada Pemkot Depok karena belum meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga banyak warga Kota Depok yang belum mendapatkan Jamkesda, kendati sangat memerlukannya. Dikatakan, hal itu disebabkan banyaknya pemegang kartu Jamkesda yang salah sasaran.
Di Depok, kata dia, ada orang yang tidak berhak justru mendapatkan kartu tersebut, sedangkan yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat. “Banyak kartu Jamkesda yang salah sasaran, akibatnya orang yang berhak banyak yang belum dapat. Pembagian Jamkesmas yang baru diberikan juga tidak transparan,” kata Roy.
Menurut dia, pungutan uang yang dilakukan aparat saat membagikan kartu Jamkesda adalah warga diminta memberikan uang minimal Rp 50.000 sampai Rp 400.000. Jika tidak membayar, maka kartu Jamkesda-nya ditahan, katanya. Ini jelas sangat merugikan warga miskin yang seharusnya dapat pelayanan kesehatan dengan kartu tersebut.
Sumber :
@ SHNEWS.CO
