KURANG SETUJU DENGAN PENAMAAN
"LELANG JABATAN"



Februari, Jokowi Mulai Lelang Jabatan Camat dan Lurah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi akan segera melakukan lelang jabatan bagi camat dan lurah pada pertengahan Februari mendatang. Hal ini disampaikannya seusai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2013).

"Iya, ini sebentar lagi mau kita mulai, mungkin dijalankan mulai pertengahan bulan Februari. Tadi pagi sudah bicara dengan Pak Wagub," kata Jokowi.

Ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait sistem lelang jabatan tersebut. Sistem lelang jabatan merupakan salah satu terobosan pemerintahan Jokowi-Basuki. "Nanti dilihat ya dilihat. Masak saya ceritain sekarang. Kita coba nanti, dicoba pertama nanti dikomentari, lha wong belum dicoba kok," kata Jokowi.

Dengan sistem baru itu, Jokowi berharap, proses penempatan seseorang dalam posisi-posisi struktural di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terbuka. Masyarakat pun dapat melihat secara transparan kompetensi lurah dan camat terpilih.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan segera melakukan lelang jabatan kepada lurah dan camat. Menurutnya lurah dan camat merupakan dua orang pejabat yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

"Ini masih dikaji, lurah nanti menulis bisa melakukan apa dan maunya dia apa. Kalau bagus, kita angkat. Pokoknya wilayah harus beres, masak harus Pak Gubernur terus yang blusukan, harus Pak Wali Kota dong, Pak Lurah dong yang turun," kata Basuki.

Sumber


Lelang Jabatan Camat-Lurah Bisa Tingkatkan Kegairahan Birokrasi

Jakarta - Rencana lelang camat dan lurah dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di ibukota. Bagi pengamat perkotaan, kegiatan lelang jabatan ini juga dinilai sangat baik dan bisa meningkatkan gairah dalam birokrasi.

"Ini saya kira rencana bagus. Kita ingin mencari manajer wilayah yang bisa mengikuti. Gerak gubernur yang sekarang kan 120 km jadi camat dan lurah harus bisa ikutin jadi kegairahan di tingkat birokrasi bisa berubah," kata pengamat perkotaan, Yayat Supriatna kepada detikcom, Sabtu (2/2/2013).

Menurut Yayat, saat ini para pejabat di tingkat kelurahan dan kecamatan kerjanya masih terlihat santai. Mereka seringnya bekerja di belakang meja dan hanya menunggu dan jarang turun kelapangan. Oleh karena itu, dengan adanya lelang diharapkan para calon pejabat bisa bereaksi dengan pro-aktif.

"Seringnya aparat tidak banyak yang turun seperti beliau (Jokowi). Seharusnya aparat bawah tahu masalah masyarakat. Dan lurah dan camat kan punya anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat dan karena pejabat tugasnya harus melayani rakayat," ujar Yayat.

Yayat berharap nantinya, para peminat lelang memiliki pemikiran yang luas dan mau bekerja keras. Menurutnya, jika camat dan lurah DKI Jakarta bekerja seperti Gubernur dipastikan segala permasalahan di Jakarta bisa berkurang.

"Nantinya kita bisa lihat kecepatan dinamika dari Gubernur sampai terasa ke bawahannya. Dan Jakarta akan menjadi lebih baik," imbuhnya.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/02/02/094148/2159343/10/lelang-jabatan-camat-lurah-bisa-tingkatkan-kegairahan-birokrasi?9911012"]Sumber[/URL]


Perbaiki Layanan, Jokowi Lelang Jabatan Lurah dan Camat

Liputan6.com, Jakarta : Tidak puas dengan kinerja bawahan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali membuat gebrakan. Pemprov DKI Jakarta segera melaksanakan lelang jabatan lurah dan camat untuk meningkatkan kinerja pelayanan ke masyarakat.

Lelang ini akan diikuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memenuhi syarat kepangkatan masa kerja dan golongan. Seleksi akan dilakukan secara transparan. Rencananya program ini akan mulai berjalan bulan ini, namun detail mekanismenya baru akan dibicarakan.

Jokowi-Ahok memang tidak segan-segan mencopot bawahannya yang dinilai tidak mengikuti pola manajemen yang diterapkannya. Beberapa waktu lalu Jokowi mencopot pengelola Rusun Marunda Kusnidar karena dinilai menghambat penyaluran rumah susun sewa untuk warga kelas bawah.

Sumber


Jokowi Pastikan Lelang Jabatan Transparan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melaksanakan sistem lelang jabatan lurah dan camat pada pertengahan Februari ini. Dia berjanji proses pelaksanaan lelang akan terbuka dan transparan. "Ini sistem regulasinya sudah mau rampung. Nanti akan saya buka semuanya secara transparan," kata Jokowi di Lagoa, Jakarta Utara, Ahad, 3 Februari 2013.

Lelang jabatan lurah dan camat, menurut dia, agar mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas sebagai pejabat. Ini juga untuk menyamakan visi dan misi lurah, camat, serta wali kota dengan pimpinan Jakarta saat ini.

Orang-orang yang mengikuti proses lelang lurah dan camat akan disesuaikan dengan golongannya. Mereka juga harus melalui uji kepatutan dan kelayakan dari pegawai negeri sipil eselon empat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan segera merealisasikan sistem lelang jabatan di SKPD. Untuk tahap awal, sistem itu akan diberlakukan untuk semua lurah dan camat di Jakarta.

Basuki mengatakan, lurah dan camat di Ibu Kota semestinya mengerti gaya kerja dan keinginan Gubernur Jokowi. Pasalnya, selama empat bulan ini, Jokowi telah memberikan banyak contoh kepada pejabat setempat.

Sumber


Jokowi Gelar Lelang Posisi Lurah dan Camat Pertengahan Februari
Semua PNS boleh daftar. Dilihat dari prestasi, bukan hasil nepotisme

VIVAnews - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berencana melelang jabatan lurah dan camat bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemprov DKI Jakarta. Lelang tersebut rencananya akan berlangsung pertengahan bulan depan.

"Nanti dilihat, mungkin pertengahan bulanlah kira- kira. Nanti dilihat yah," ujar Jokowi usai mengikuti rapat koordinasi terkait banjir dengan komisi V DPR RI pada Kamis 31 Januari 2013.

Jokowi yakin rencana melelang jabatan kepada PNS setingkat lurah dan camat untuk mendapatkan jabatan tersebut tidak akan bertabrakan dengan aturan kepegawaian negara yang ada.

"Ya tidak dong. Kita melakukan terobosan pasti punya pegangan yang kuat," katanya. Tapi bagaimana mekanismenya, Jokowi masih tutup mulut. "Ya nanti dilihat, masak diceritakan sekarang," katanya.

Jokowi optimis, dengan program tersebut, mampu membantunya melaksanakan program- program yang telah dicanangkan sebelumnya. "Ya nanti kita coba dulu, dicoba pertama nanti dikomentari, ini kan belum dicoba," katanya.

Menurutnya dengan program lelang jabatan tersebut, mantan Wali Kota Solo ini yakin akan mampu menghindari nepotisme jabatan. "Artinya yang berprestasi akan kelihatan dan terbuka transparan. Jangan bilang kedekatan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, mengatakan, sudah lebih dari 100 hari masa jabatannya, tapi masih banyak pegawai yang belum dapat mengikuti irama kerja kepemimpinan Gubernur Jokowi. Terutama pejabat lurah dan camat. Karena itu, Ahok memiliki gagasan untuk melelang jabatan lurah dan camat pada PNS di lingkungan Pemprov DKI.

"Kami berpikir apakah akan membuat sebuah lelang untuk jabatan lurah dan camat, karena kan mereka yang langsung berhadapan sama masyarakat, ini yang lagi kami kaji," ujarnya.

Dengan melelang jabatan, Ahok berharap menemukan orang yang mampu mengikuti irama kerjanya. "Kalau lurah dan camatnya cerdas, kan sudah tahu maunya Pak Gubernur itu apa. Orang luar saja tahu kok maunya kami apa. Pembaca berita online juga sudah tahu kok kami mau apa, ke mana, masak sudah 100 hari masih tidak mengerti gubernur dan wagub mau ke mana," katanya lagi.

Jika rencana melelang jabatan lurah dan camat disetujui, maka akan segera diumumkan kepada seluruh PNS. Semua PNS dengan tingkatan tertentu memiliki peluang untuk menjadi camat atau lurah.

"Semua PNS yang memenuhi kriteria jadi lurah, camat, boleh daftar kepada kami nanti. Ini kan dilakukan lelang terbuka," katanya.

Sumber

Saya kurang setuju dengan penamaan LELANG JABATAN, karena tidak sesuai dengan atau dapat melanggar Hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik serta Hukum Administrasi Negara yg tidak mengenal Lelang Jabatan, dan cenderung ingin menyuburkan praktek KKN, untuk itu mohon kepada Jokowi-Ahok, penamaannya perlu dikaji ulang, jangan LELANG, karena saya yakin tujuannya baik, hanya saja penamaannya kurang tepat