Jakarta - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah mengkaji rencana kenaikkan tunjangan para pejabat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, pemerintah masih ragu.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di acara Kick-Off Meeting Program "Penguatan Agen Perubahan Daerah Untuk Reformasi Birokrasi" di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Rabu (30/1/2013).

"Kita lagi bahas mengusulkan kenaikkan, kita tahu betul bahwa gaji itu sudah di bawah sekali," kata Azwar.

Dia mencontohkan, untuk pejabat sekelas bupati, saat ini memiliki gaji di bawah Sekretaris Daerahnya. Azwar mengharapkan, gaji bupati tersebut layaknya bisa di atas Sekda.

"Bupati itu di bawah sekda. Sekda itu sudah remunerasi bisa saja di atas Rp 20 juta. Jadi kita, Depdagri (Mendagri), Depkeu (Menkeu) sedang kita bahas betul," terangnya.

Kenaikkan gaji ini akan dirasakan oleh pejabat-pejabat pemerintahan mulai dari tingkat daerah, hingga ke tingkap pemerintah pusat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Ini termasuk menteri, gubernur, presiden, termasuk DPR," lanjutnya.

Namun, menurutnya, ini masih dalam tahap perencanaan. Karena di satu sisi, menurut Azwar rencana ini bersifat politis.

"Presiden prihatin, tapi presiden juga merasa kondisi kita juga susah, jadi dilematis juga. Ini kadang politis sekali, dinaikkan salah, tidak dinaikkan salah," katanya.

Azwar menambahkan, belum dapat diputuskan kapan pemberlakukan kenaikkan tunjangan pejabat ini. Menurutnya, pembahasan terus dilakukan dan diharapkan realisasi akan segera dilakukan.

"Ini sudah dalam proses, sudah berapa kali kita duduk rapat, kita juga inginnya jangan terlalu lama," jelasnya.

[URL="http://finance.detik..com/read/2013/01/30/143034/2156462/4/pemerintah-masih-ragu-naikkan-tunjangan-pejabat-dan-dpr?"]detik*[/URL]