Basuki Larang Orang Kaya Tinggal di Rusun KOMPAS/MUKHAMAD KURNIAWAN Salah satu blok di Rumah Susun Sewa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, yang siap dihuni mulai tahun 2013.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI akan segera mengubah status rumah susun (rusun) di DKI dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, pembangunan rusun itu disasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saat ini, masih dianalisis. Tapi, yang soal rusun, kita akan segera menjadikan BLUD," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (4/2/2013).

Dengan berstatus BLU, rusun-rusun tersebut berhak mengelola sendiri pendapatan yang ada. Tak seperti saat ini dengan status UPT, apabila ada pendapatan, harus masuk ke dalam kas daerah. Oleh karena itu, perubahan status tersebut, kata dia, dapat berdampak pada perubahan harga sewa rusun untuk warga yang mampu.

"Begitu orang mampu membeli rusun, harga sewanya kita naikkan. Ya, kita naikkan saja retribusinya menjadi Rp 500-600 ribu untuk yang sudah menempati," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Menurut Basuki, rencana awal pembangunan rusun itu adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak memiliki mobil. Untuk mereka yang menempati rusun dan memiliki mobil, kata Basuki, akan dikenakan biaya mahal untuk membayar parkir mobilnya.

"Sekali bisa sejuta sebulan harus membayar parkiran mobilnya. Kalau tidak mau, ya orang-orang kaya itu jangan tinggal di rusun," ujar Basuki.

Sementara itu, untuk Rusun Marunda, kata Basuki, saat ini masih difokuskan sementara untuk korban banjir di bantaran Waduk Pluit. Pemprov DKI pun telah menyediakan 500 unit yang sudah lengkap dengan televisi, kulkas, dan mebel (full furnished). Sementara sisa unit lainnya, menurut Basuki, tidak mendapatkan fasilitas lengkap.
: 2thumbup