Biaya Politik Tinggi Rawan Timbulkan Korupsi



BANYAKNYA kasus korupsi dalam 12 tahun korupsi yang melibatkan sekitar 30 kepala daerah di Jawa Tengah menunjukkan tren yang tidak baik. Dalam beberapa tahun ke depan ada kemungkinan tren korupsi kepala daerah masih akan terjadi mengingat biaya politik saat ini masih tinggi.

Seperti yang kita ketahui bahwa untuk maju ke pemilihan kepala daerah melalui partai sekalipun membutuhkan biaya yang besar. Hal itu membuat para kepala daerah yang sudah terpilih akan mencari biaya pengganti ketika melakukan kampanye saat pilkada.

Potensi korupsi kepala daerah terbesar biasanya terjadi pada incumbent atau seseorang mantan birokrat korup yang mencalonkan diri. Untuk melanggengkan kekuasaan mereka juga membutuhkan cost tinggi. Hal itu tampak dari kasus-kasus korupsi yang biasanya terjadi menjelang pemilihan kepala daerah untuk incumbent.

Pola-pola korupsi yang biasanya dilakukan oleh para kepala daerah untuk mencari modal ataupun mengembalikan modal biasanya terdiri atas beberapa macam. Proyek pengadaan barang dan jasa biasanya masuk dalam modus mencari 'biaya'.

Selain itu ada korupsi yang memanfaatkan perijinan. Kepala daerah sering menggunakan hal-hal yang berhubungan perijinan dengan berdalih memperlancar investasi. Lalu, banyak juga yang mengemplang dana APBD seperti kasus mantan bupati sragen Untung Wiyono.

Ada juga kasus suap baik kepala daerah menyuap ataupun menerima suap. Contohnya di Semarang, kepala daerah, Soemarmo menyuap anggota DPRD untuk memperlancar pembahasan anggaran.

Untuk mengatasi hal itu seharusnya masyarakat ke depan diberi informasi yang cukup tentang calon yang dipilih. Masyarakat harus tahu track record dari calon kepala daerah apakah pernah tersangkut kasus hukum atau tidak.

Lalu, mungkin perlu ada evaluasi khusus terkait dengan pemilihan langsung. Apakah ada yang perlu diperbaiki dari sistem ini karena selama ini pemilihan langsung membuat biaya politik tinggi. Karena bagaimana pun juga biaya tinggi akan membuat para calon yang terpilih berlomba-lomba mengembalikan modal.

Sumber


Tingginya Biaya Politik Rangsang Politisi Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus korupsi yang berulang kali menimpa politisi dan petinggi partai politik mengisyaratkan ada permasalahan serius dalam pendanaan partai.

Biaya politik yang sangat tinggi menyebabkan politik transaksional terus terjadi. Menurut Koordinator Divisi Korupsi Politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, dari beberapa kasus besar yang ditangani KPK belakangan ini, ada bentuk dan modus yang nyaris sama. Yakni dilakukan politisi dari parpol yang melibatkan kader partai di kementerian, dan pihak ketiga seperti pengusaha.

Dana yang dicatut diindikasikan digunakan memenuhi kebutuhan partai. Sehingga, muncul anggapan kader parpol yang menjabat sebagai pejabat publik merupakan mesin ATM partai.

"Belum ada transparansi dalam sistem pendanaan parpol. Akibatnya politik transaksional terus terjadi apalagi menjelang pemilu 2014," kata Dahlan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2).

Kasus dugaan suap yang menimpa mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menurut Dahlan menjadi bukti semua partai, tanpa terkecuali, bisa tersangkut korupsi. Meski secara kepartaian, PKS merupakan salah satu parpol yang paling sedikit melakukan korupsi.

Sumber


Biaya Politik Tinggi Picu Perilaku Korupsi

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengapresiasi kemajuan pemerintah dalam hal transparansi anggaran. Namun, di sisi lain FITRA juga merasa heran, dimana tingkat korupsi masih sangat tinggi meskipun skor transparansi anggaran Indonesia mengalami peningkatan.

Menurut Sekjen FITRA, Yuna Farhan ada beberapa hal yang mendorong para politisi, terutama anggota legislatif untuk melakukan praktek korupsi. Diantaranya adalah mahalnya ongkos atau modal politik untuk menjadi anggota dewan.

"Faktor korupsi banyak hal. Biaya politik yang tinggi, atau sistem politik yang berbiaya tinggi," kaya Yuna saat menggelar jumpa pers di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (3/2/2013).

Sementara itu anggota dewan sendiri terkesan tertutup untuk mempublikasikan seluruh anggaran politiknya. Hal ini tentu akan semakin menyulitkan pihak penegak hukum untuk dapat mengusut kasus korupsi tersebut.

"Akuntabilitas anggota dewan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Inilah yang menyebabkan korupsi tetap tinggi, meskipun transparansi Indonesia naik," tegas Yuna.

Sumber


Kader Parpol Korupsi Karena Biaya Politik Tinggi

Jakarta - Kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK kebanyakan melibatkan kader parpol. Salah satu yang terbaru adalah tertangkapnya mantan Presiden PKS Luthfi Hasan karena diduga menerima suap terkait kuota daging impor. Hal ini diduga karena tingginya biaya untuk menjalankan dan mengelola partai politik.

"Kita melihatnya lagi-lagi menunjukkan sistem politik yang high cost, sehingga mendorong parpol, semuanya, terjebak dalam pusaran itu (korupsi -red)," kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan.

Hal itu disampaikannya usai acara Launching Open Budget Index 2012 Indonesia di Rumah Makan Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (3/2/2013).

Yuna mengatakan parpol di Indonesia merasa butuh dana besar untuk menghadapi pemilu. Oleh karenanya, parpol-parpol di Indonesia diduga menggunakan orang-orangnya yang ada di pos-pos pemerintahan untuk mencari dana, sehingga terjadilah korupsi.

"Mereka akan main di pos-pos yang mereka tempati. Mereka merasa kalau nggak ada amunisi banyak, maka sulit menghadapi pemilu. Akhirnya ada juga yang terjebak permainan impor," ujarnya.

Yuna mengatakan masyarakat harus mewaspadai upaya-upaya tidak halal yang mungkin dipraktikan oleh parpol untuk mengumpulkan dana. Masyarakat tak boleh lengah.

"Menjelang 2014 akan makin merajalela," imbuhnya.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/02/03/134759/2159847/10/kader-parpol-korupsi-karena-biaya-politik-tinggi?9911012"]Sumber[/URL]

GIMANA MENURUT KASKUSER ???