Menurut ane KPK gak berhak menyita uang jasa layanan seks yg telah diterima oleh Maharani dari presiden PKS itu.Maharani telah bekerja , terlepas dr pekerjaannya adalah jasa layanan seks dan atas jerih payahnya itu dia berhak utk mendapatkan pembayaran. Dalam transaksi jual beli itu adalah hal yg wajar dan sudah menjadi keharusan.Kalau uang yg dipakai utk pembayaran tersebut adalah hasil korupsi maka kesalahan adalah pada yg bayar bukan pada yg menerima pembayaran....jadi yg harus dilakukan oleh KPK adalah memaksa presiden PKS utk mengganti uang yg telah dipakai utk pelesiran itu tapi bukan merampas hasil kerja Maharani .Mari kita dukung Maharani agar dia bisa menerima kembali apa yg sudah menjadi haknya.

KPK sudah keblinger dalam hal ini....