JAKARTA - Staf Presiden, Velix Wanggai, mengatakan wacana pemindahan ibukota tidak didasari pada banjir yang terus melanda Jakarta. Wacana tersebut, kata dia, mengemuka karena didasari pemikiran pembangunan kewilayahan. "Jadi, wacana itu harus ditempatkan dalam konteks distribusi dan pemerataan pembangunan di tanah air," kata Velix, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, di Jakarta, hari ini. Menurut dia, untuk memantapkan rencana pemindahan Ibu Kota ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengarahkan untuk memantapkan regional plan. SBY, kata Velix, berharap pada periode kepemimpinannya rencana induk pemindahan Ibu Kota ini telah ditetapkan.

"Beliau mengarahkan untuk memantapkan regional plan untuk itu, beliau berharap pada periode beliau grand planing sudah bisa ditetapkan," ujarnya. Untuk menetapkan rencana induk kebijakan tersebut, Velix menambahkan, diperlukan dasar hukum yang kuat. Tidak hanya itu, komitmen kuat dari semua pihak, khususnya masyarakat, sangat dibutuhkan agar rencana ini bisa terwujud. "Saat ini sedang exercise, karena itu keputusan besar di suatu negara," dia menambahkan.

Setelah menetapkan rencana induk, tahap selanjutnya adalah pembangunan. Tahap ini, kata dia, memerlukan waktu yang lumayan lama. "Tahap ke dua konstruksi, pengalaman di negara lain bisa empat sampai enam tahun," katanya. Menurut dia, di negara-negara lain, seperti Australia dan Brazil, butuh waktu paling cepat enam tahun masa transisi.

Setelah konstruksi selesai, tahap selanjutnya adalah proses pemindahan instrumen pemerintahan. Mulai dari personel sampai perangkat lainnya. Akibatnya, grand strategic planing itu bisa mengalami proses selama 15 tahun. "Ini tidak cukup dengan Keppres. Ini bukan keputusan Presiden saat ini, tapi keputusan bangsa yang secara komitmen harus dilakukan bersama," ujarnya.

Sebelumnya juga dikatakan, isu pemindahan Jakarta kembali mencuat dan mngundang pro dan kontra. Sebagian yang menolak menilai pemindahan ibu kota tidak prioritas dan bukan solusi. "Isu pemindahan ibu kota menurut saya itu adalah tidak prioritas dan bukan solusi. Saat ini kalau mau mindah akan mengeluarkan uang sangat besar, padahal uang ini bisa menciptakan lapisan usahawan baru untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang besar di Jakarta," ujar Sosiolog UIN, Syarif Hidayatullah Musni Umar, saat dihubungi wartawan, kemarin. Menurutnya pemindahan ibu kota hanya akan menguntungkan lapisan atas saja. Misalnya, pembangunan gedung-gedung hanya menguntungkan kontraktor besar tanpa diikuti keuntungan di lapisan bawah.

"Jadi dari sisi ekonomi lebih banyak mudhorotnya, dari sisi sosiologis masyarakat bawah akan memandang pemerintah hanya akan membangun istana-istana baru, sedang mereka kesusahan. Dari sisi hukum, perlu amandemen UU yang menyebutkan Jakarta sebagai ibu kota negara," tambahnya. Perdebatan saat ini menurut Musni hanya menghabiskan energi. Menurutnya, seharusnya di Jakarta segera ada perbaikan terkait masalah banjir dan macet. "Tidak perlu pindah dulu, selain mengatasi kemacetan, bagaimana menciptakan kolam besar menampung air untuk mengatasi banjir. Juga ini tidak bisa dikerjakan gubernur DKI saja, perlu ada peran pemerintah pusat, (Kalau dipindah) ada hambatan ekonomi, sosial, politik juga, lebih baik kita bangun Jakarta baru," ujar Musni...

KLIK ---- >sumber

__

ayo indonesia bangkit