JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menilai pemindahan ibu kota negara sebaiknya menjadi langkah terakhir mengatasi berbagai persoalan kompleks Jakarta. Saat ini, menurut Jokowi, sebaiknya diusahakan perbaikan infrastruktur di Jakarta dan kota sekitarnya.

"Itu (pemindahan ibu kota) kalau memang sudah mentok, kesulitan atasi banjir. Kalau sudah tidak ada jalan lain, saya sangat setuju," kata Jokowi seusai bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2013).

Jokowi diterima empat pimpinan MPR lain, yakni Taufiq Kiemas, Hajriyanto Y Thohari, Melani Leimena Suharli, dan Ahmad Farhan Hamid. Pertemuan itu digelar secara tertutup sekitar 30 menit.

Selama ini, pemindahan ibu kota terus didorong oleh pimpinan MPR. Salah satu daerah yang dinilai layak menjadi ibu kota, yakni Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Selain bertemu pimpinan MPR, Jokowi juga bertemu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pimpinan Daerah. Ketika itu, Ketua DPR Marzuki Alie mendorong adanya pemisahan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis di Jakarta.

"Pindah pusat pemerintahan. Jangan mencampuradukkan pusat pemerintahan dengan wilayah bisnis, industri. Perjalananan orang dari satu wilayah ke wilayah lain itu yang buat ruwet," kata Marzuki.