Menhut: Banjir Jakarta karena Puncak tidak Tertata
Selasa, 22 Januari 2013 | 19:25

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyebut penyebab terus banjirnya Jakarta karena kawasan di Puncak, Bogor, Jawa Barat, tidak tertata. Menhut berharap ada peraturan daerah yang mengatur wilayah puncak agar tetap lebat. "Banjir itu sumbernya dari Puncak, Gunung Pangrango, Halimun Salak. Kan ada 4 DAS (daerah aliran sungai). Kalau Bekasi, Jakarta, Bogor itu DAS Ciliwung, kalau yang banjir di Tangerang itu DAS Cisadane. Kalau Purwakarta itu DAS Citarum. Jadi semua sumbernya di situ," kata Zulkifli di Gedung Sekretariat Negara, Selasa (22/1).

Zulkifli menerangkan, karena wilayah Puncak menjadi penyebab banjir di Jakarta maka perlu ada penataan. Selama ini kawasan Puncak tidak memiliki penataan untuk daerah resapan air sehingga air banyak yang mengalir ke sungai dan kemudian mengalir sampai ke Jakarta yang dekat pantai. "Oleh karena itu, menurut saya ada dua, bereskan yang di sana, Puncak ditata dengan baik. Tentunya perlu waktu panjang," ujar Zulkifli lagi.

Situasi di Puncak selama ini, menurut Zulkifli, juga banyak karena lahan-lahan yang miring dimanfaatkan masyarakat sebagai wilayah perkebunan dan perumahan. Ia berharap pemerintah daerah setempat dapat membuat peraturan yang melarang penggunaan lahan itu karena dapat berdampak negatif bagi daerah setempat dengan tanah longsornya dan banjir."Itu harus pakai perda, karena kawasan hutannya sedikit. Diwajibkan dilakukan penanaman pohon kembali, ditata kembali. Misalnya kalau dia punya lahan 1.000 meter, maka yang 20% saja dibangun, 80% harus dihutankan. Intinya dilakukan rehabilitasi penanaman pohon," tutup Zulkifli.

Kawasan Puncak memang selama ini jadi tujuan wisata bagi warga setempat dan Jakarta karena pemandangan yang indah, pegunungan, dan hawa sejuknya. Hal ini membuat banyak pihak yang memanfaatkannya dengan membangun vila atau rumah didaerah yang dikenal dengan kota hujan itu. Akibat dari pembangunan dan pembabatan pohon di Puncak sering terjadi bencana longsor dan banjir kiriman yang bermuatan massa besar.
http://www.metrotvnews.com/metronews...-tidak-Tertata

Triliunan Dana Banjir Jakarta Dipertanyakan
Selasa, 22 Januari 2013 , 07:08:00

JAKARTA – Bencana banjir yang melanda DKI Jakarta patut dipertanyakan. Pasalnya setiap tahun APBN dan APBD mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan banjir dengan nilai triliunan rupiah. Tapi kenyataannya saat ini ribuan penduduk Jakarta masih harus menderita akibat bencana banjir. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, program penanggulangan banjir dari APBN selama ini hanya terpusat di Jakarta. Sedangkan Provinsi Jawa barat, dan Provinsi Banten yang turut berperan dalam masalah banjir Jakarta tidak dilibatkan. “Tidak kunjung selesainya persoalan banjir di Jakarta juga disebabkan alokasi anggaran banjir dari pemerintah hanya berfokus di Jakarta saja. Itu bisa kita lihat dari APBN,” kata Uchok, Senin (21/1).

Dia mengungkapkan, tahun 2012 Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp.733.993.322.000, yang diperuntukkan bagi program sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun sebesar Rp.713.993.322.000, serta pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta penampung air lainnya sebesar Rp.20.000.000.000. Sedangkan untuk tahun 2011, kementerian PU juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp.707.703.851.000, yang diperuntukan kepada sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun sebesar Rp.707.132.901.000, serta pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta penampung air lainnya sebesar Rp.570.950.000. Sedangkan dari APBD DKI Jakarta, tahun 2008 untuk banjir dialokasikan sebesar Rp.916,36 milyar. “Pada tahun 2009 sebesar Rp.1.08 Triliun, pada tahun 2010 sebesar Rp.1.34 triliun, pada tahun 2011 sebesar Rp.488.1 miliar, dan tahun 2012 sebesar Rp.584.6 Miliar,” ungkap Uchok.

Dari total alokasi anggaran itu, ada program dan alokasi anggaran yang tetap atau rutin dilakukan adalah program pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir seperti pengerukan saluran, perbaikan, pemeliharaan, dan lain-lain untuk tahun 2008 sebesar Rp.201,68 milyar. Tahun 2009 sebesar Rp.263.3 milyar, tahun 2010 sebesar Rp.432,28 milyar, tahun 2011 sebesar Rp.337.1 milyar, dan pada tahun 2012 sebesar Rp.329 milyar. “Ini anggaran yang sangat besar sekali. Pengambil kebijakan dalam hal ini Pemda DKI Jakarta punya logika seperti "semakin besar anggaran akan semakin kecil potensi banjir di Jakarta" tetapi logika ini dipatahkan oleh banjir itu sendiri. Karena semakin besar anggaran, semakin nyata banjir makin besar karena, alokasi anggaran menguap?,” tanya Uchok.
http://www.jpnn.com/read/2013/01/22/...Dipertanyakan-

SBY: Anggaran Antisipasi Banjir Jakarta Rp 2 T
Minggu, 20/01/2013 15:38 WIB

Foto: Ahmad Juwari/dtk Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan langsung mengatasi banjir di DKI Jakarta. SBY menegaskan banjir di DKI harus dituntaskan , anggaran Rp 2 triliun disediakan. "Prioritas pertama banjir di Jakarta ini kita alokasikan Rp 2 triliun," tegas SBY. Hal ini disampaikan SBY di pinggir sungai Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2013).

Dalam rapat ini SBY menyertakan semua instansi terkait penanganan banjir. Termasuk Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri PU Djoko Kirmanto, Kepala BNPB Samsul Maarif, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Selain itu hadir juga anggota Komisi V DPR RI dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

SBY menuturkan rapat tersebut penting digelar untuk mengantisipasi siklus banjir 5 tahunan di DKI Jakarta. Menurut SBY diperlukan penyelesaian yang strategis. "Kami semua telah meninjau ke lapangan, menyusuri kali Ciliwung, melihat rumah, dan sejumlah tempat yang menglamani kerusakan parah di awal tahun. Apa yang kami lihat di lapangan, dan laporan yang masuk, banjir 2007, dan 2002 maka pemerintah, baik pusat dan DKI, penting mencari solusi yang strategis, bukan solusi tahunan, paling tidak bisa mengurangi signifikan dampak banjir," katanya.

Menurut SBY, skala banjir di DKI tak bisa diatas Pemprov DKI semata. Untuk itu diperlukan sinergi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait. "Semua tahu telah ada perubahan iklim, hal ini bisa terjadi, sekarang belum aman. Dari BMKG mengatakan curah hujan masih akan berlangsung hingga Maret. Berjaga-jaga jajaran BNPB, TNI, Polri, di Jakarta dan seluruh Indonesia, agar rakyat aman. Siap dan meminimalkan dampak banjir," kata SBY.

Dari Rp 2 triliun anggaran multiyears, Rp 500 miliar diantaranya untuk pembenahan kali Ciliwung. Menurut SBY, kali Ciliwung harus dirapikan untuk mengantisipasi banjir. "Yang mendesak, sodetan, di Ciliwung, ke arah Timur, mengapa, ketika banjir Minggu ini KBB (Kanal Banjir Barat) menampung aliran sungai, yang ada. Ada kerusakan. KBT (Kanal Banjir Timur) relatif tidak terisi. Ini tidak menguntungkan, beban dibagi dua, maka dampaknya tidak seperti ini. Telah dilakukan studi kelayakan, anggaran membangun sodetan, ini prioritas pertama, tahun ini akan selesai medio 2014, anggaran Rp 500 M. Saya sudah koordinasi, DPR, Menkeu, Menteri PU. Segera dilakukan tahun ini, 2014 diselesaikan," perintahnya.

Prioritasnya memang menata dan menertibkan aliran sungai Ciliwung. Diperlukan kerjasama yang baik untuk melaksanakan program ini. Termasuk pembenahan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. "DKI menyediakan lahan, pendekatan masyarakat tidak dirugikan. Kalau itu bisa dilakukan akan dilakukan penertiban, akan mengurangi bahaya sungai Ciliwung, dianggarkan RP 1,2 triliun, multi years 2013-2014," papar SBY. SBY juga mendorong penambahan sarana MCK mobile yang ditempatkan dimanapun. Anggaran yang disediakan sekitar Rp 300 miliar. "Anggaran Rp 300 miliar. Dan masih banyak lagi membangun Waduk Ciawi, memerlukan kerjasama DKI, Jabar, Pemerintah Pusat, dan pihak lain, dalam proyek jangka menengah dan panjang," pungkasnya
[url]http://news.detik..com/read/2013/01/20/153817/2147635/10/sby-anggaran-antisipasi-banjir-jakarta-rp-2-t?9922032[/url]

-----------------------------

Lalu siapa yang banyak merusak lingkungan di Puncak Bogor itu? yaaa siapa lagi kalau bukan orang-orang Jakarta sendiri, terutama yang kaya-kaya itu. Untuk kesenangannya sendiri mereka membangun berbagai villa di lereng-lereng gunung terjal, tempat dimana seharusnya air singgah dulu disana untuk sekian waktu, baru turun ke laut menelusuri anak-anak sungai. Lalu manakala air itu turun menuju laut melalui sungai-sungai yang melalui kota Jakarta, jalannya dihalangi pula oleh bantaran kali yang sempit akibat diapit oleh pemukiman penduduk yang padat. Jalur sempit itu menyebabkan terjangan air sungai semakin kuat sehingga bisa menjebol apa saja.

Sesampai di muara, seperti di daerah Pluit itu, jalan dari pada air dari gunung itu terhalang lagi oleh bangunan-bangunan besar. Pluit itu dulunya rawa, hutan bakau, tapi lalu diuruk demi keserakahan manusia untuk bermukim diatasnya. Padahal, yang namnya muara itu, adalah tempat rehat sejenak bagi air dari gunung itu sebelum masuk ke laut. Makanya kalau sekarang air dari atas itu berehat cukup lama di daerah seperti Pluit itu, jangan salahkan air dari gunung itu. Apalagi pasang purnama menyebabkan perjalanan air dari gunung itu terhenti sejenak, akibat sebagian air dari laut masuk kedaratan. Teman-reman air dari gunung itu, namanya banjir rob, masuk ke darat dan bergabung dengan air dari puncak itu. Lalu mereka rehat sejenak, barang 1-2 minggu sebelum bersama-sama menuju ke laut bebas. Makanya kanyak orang, banjir Pluit itu bisa saja sampai 1-2 minggu, baru akan surut.