MANILA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina akhirnya "menyeret" China ke pengadilan PBB terkait klaim negeri itu terhadap sebagian besar wilayah Laut China Selatan, termasuk kawasan yang menjadi wilayah Filipina. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario, Selasa (22/1/2013).

Kepada para wartawan, Del Rosario mengatakan Manila mengajukan Beijing ke sebuah panel arbitrase sesuai konvensi PBB tentang hukum laut - sebuah perjanjian yang ditandatangani China dan Filipina pada 1982 - dan akan meminta PBB menyatakan bahwa klaim China untuk sebagian kawasan Laut China Selatan adalah ilegal.

"Filipina sudah kehabisan kesabaran karena semua jalur politik dan diplomasi yang digunakan untuk mencari solusi damai untuk menyelesaikan sengketa dengan China sudah digunakan," kata Del Rosario.

"Dalam banyak kesempatan, dimulai 1995, Filipinda dan China sudah saling bertukar pandangan untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Hingga hari ini, belum diperoleh solusi," tambah Del Rosario.

"Kami harap proses arbitrase bisa memberi solusi signifikan untuk sengketa ini," harap Del Rosario.

China tak hanya bersengketa dengan Filipina dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Negeri Tirai Bambu itu juga berseteru dengan Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan untuk urusan yang sama.

Dalam dua tahun terakhir, Filipina dan China sudah memprotes meningkatnya upaya China memaksakan klaimnya, khususnya di kawasan yang diyakini memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang sangat besar.

Dalam laporannya ke PBB, Filipina mengatakan dalam peta terbaru China, negeri itu menggunakan "sembilan garis putus" untuk menandai klaimnya terhadap sebagian besar Laut China Selatan. Klaim ini, menurut Del Rosario, adalah tindakan ilegal.

Berdasarkan Konvensi PBB atas Hukum Laut (UNCLOS) untuk melakukan sebuah arbitrase maka kedua pihak harus mengajukan pengaduan. Sehingga belum jelas langkah apa yang akan diambil PBB. Namun, sejumlah sumber kepada AFP mengatakan beberapa kasus sengketa wilayah tetap ditanggapi meski hanya terdapat aduan dari satu pihak.''

Sementara itu, pakar politik dari Universitas De La Salle Manila, Rene de Castro mengatakan dia tak yakin China akan menggigit "umpan" yang dilemparkan Filipina.

"Pengaduan Filipina ke badan arbitrase PBB adalah kartu terakhir Filipina. Saya tidak yakin China akan terusik. China selama ini konsisten dengan posisinya bahwa sengketa wilayah harus diselesaikan secara bilateral," kata De Castro.

"Sebenarnya Filipina tengah mengais peluang, karena semua opsi sudah digunakan," sambungnya.