TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan bencana banjir yang terus meluas di Jakarta membuat partainya mengalami dilema. Di satu sisi mereka ingin segera turun membantu, tapi di sisi lain ada larangan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada partai untuk mendirikan posko bencana.

"Kami mengalami dilema karena justru di saat bencana ini kami harus hadir tengah masyarakat," kata Hidayat di kompleks parlemen Senayan, Kamis, 17 Januari 2013.

Menurut Hidayat, sebagai bagian dari masyarakat, partai selalu diminta hadir bersama masyarakat dalam berbagai keadaan. Namun, justru saat rakyat butuh, PKS dan partai lain dilarang mendirikan posko bencana. Hal ini dinilai justru akan semakin menjauhkan partai dengan konstituen.



Mantan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengatakan, di saat bencana, pemerintah harusnya memberikan ruang sebanyak-banyaknya pada publik untuk menjadi sukarelawan. "Seharusnya tak perlu dipolitisasi, berbaik sangka saja," ujarnya.

Hidayat menilai, larangan dari pemerintah DKI sebenarnya tak berlaku adil pada semua partai. Sebagai kepala daerah, posisi gubernur, kata Hidayat, sebenarnya juga politis. Karena itu, dia berharap tak ada dikotomi dari kelompok mana pun untuk memberikan bantuan bencana.

Hingga siang ini, bencana banjir di Jakarta makin meluas. Lebih dari 50 kampung tergenang banjir. Titik-titik banjir di sejumlah ruas jalan juga telah melumpuhkan sebagai aktivitas lalu lintas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memprediksi banjir akan terus terjadi hingga sore. Genangan banjir bahkan juga sudah terjadi di Istana Negara.

--------------------------------------------------------------

Jadi maksudnya mau nolong hanya kalo bendera partainya dipasang?
lah mana sisi ikhlasnya kalo seperti itu?