Jakarta - Untuk ukuran kelistrikan di Pulau Jawa, rasio elektrifikasi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebesar 65% termasuk paling rendah. Artinya ada 35% warga di Pacitan yang merupakan tempat kelahiran Presiden SBY, belum mendapat akses listrik.

Hal ini terjadi karena kondisi geografi yang relatif sulit untuk dijangkau listrik karena infrastruktur belum maksimal.

Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyempatkan waktu ke Pacitan untuk melihat langsung daerah tersebut. Dengan mengendarai motor trail Nur menelusuri dua dusun, yaitu Ledok Etan, Desa Sidomulyo, Dusun Wates dan Dusun Gondang Rejo, Desa Ketanggung.

Lokasi yang sulit yaitu bergunung-gunung ditengarai menjadi penyebab rendahnya rasio elektrifikasi di daerah ini. "Dengan kondisi medan yang sulit dan jumlah penduduk masih terpencar maka akan dicari solusi yg terbaik untuk melistriki daerah tersebut sehingga rasio elektrifikasi Pacitan akan lebih baik" ungkap Nur saat meninjau daerah Pacitan, dalam keterangan tertulis PLN, Minggu (13/1/2013)

Nur juga meninjau proyek Pusat Listrik Tenaga Upa (PLTU) Pacitan 2 x 315 MW yang kini pengerjaannya telah mencapai 95 %. Saat ini PLTU Pacitan sudah beroperasi dan sudah menghasilkan listrik dalam rangka reliability run test. Rencana unit 1 akan beroperasi komersial (commercial of date/COD) pada bulan Februari 2013 dan unit 2 akan beroperasi komersial pada bulan Maret 2013.

Dengan keberadaan PLTU Pacitan yang merupakan salah satu proyek 10.000 MW tahap 1 ini maka akan memperkuat pasokan listrik ke Jawa Bali dan dapat mempercepat peningkaan angka rasio elektrifikasi termasuk angka elektrifikasi di Kabupaten Pacitan.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Murtaqi Syamsuddin, secara keseluruhan saat ini sebanyak 25% rumah tangga diseluruh Indonesia belum menikmati listrik.

"25% rumah tangga diseluruh Indonesia belum teraliri listrik," kata Murtaqi beberapa waktu lalu.

Menurut Murtaqi, elektrifikasi nasional 2012 masih 75,30%. Bahkan di Jawa Barat elektrifikasinya masih 72,77%, Jawa Tengah 80,74%, DI Yogyakarta 77,96%, Jawa Timur 74,98%.