Jakarta - Chevron Pacific Indonesia (CPI) sempat mengirim surat kepada pemerintah yang mengingatkan, jika ada gangguan iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia, maka akan menurunkan investasinya di Indonesia.

Pemerintah mengakui khawatir jika Chevron terganggu usahanya, karena akan berdampak pada penurunan produksi minyak yang sangat besar. Apalagi selama ini Chevron merupakan produsen minyak terbesar di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Pengendalian Operasi Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) Gde Pradyana di Jakarta, Jumat (11/1/2013).

"Produksi minyak Chevron sangat besar, kalau mereka terganggu sedikit saja takut kita," kata Gde.

Ketakutan ini beralasan, kata Gde, beberapa kasus yang mendera Chevron beberapa waktu ini seperti masalah perburuhan dan kasus kriminalisasi sektor hulu Migas yakni bioremediasi membuat produksi Chevron turun sangat besar.

"Ketika ada kasus misalnya bioremediasi yang mempidanakan pegawai Chevron, masalah perburuhan di Chevron takut kita," ucapnya.

Bahkan beberapa kasus kecil misalnya pipa bocor atau kilang tersambar petir, produksi Chevron turun 10.000-15.000 barel per hari.

"Bahkan kasus pipa bocor produksinya turun 10.000 barel per hari, kilang disambar petir produksi turun 15.000 per hari, fluktuasi naik turunnya produksi minyak di Chevron sangat tinggi sekali, sementara kita berjuang capek-capek ngorek-ngorekin lapangan lain POD sana sini produksinya hanya 1.000 barel per hari hanya 2.000 barel per hari, sementara kita membiarkan hal kecil terjadi di Chevron tapi dampaknya turun 10.000-15.000 barel per hari," cetus Gde.
[url]http://finance.detik..com/read/2013/01/11/120551/2139478/1034/pejabat-new-bp-migas-minyak-chevron-besar-kita-takut-mereka-terganggu?f9911023[/url]
--------------------------------------------

ane mah, setuju supaya pemerintah menjaga iklim investasi di tanah air, namun jangan sampai perusahaan (terutama perusahaan asing) membikin kebijakan yang seenaknya, alias di kasih hati minta jantung..harus ada batas2 tegas dari pemerintah...