Politik pencitraan sepertinya masih menjadi senjata ampuh bagi para pemimpin bangsa untuk menggaet hati rakyat sejak dulu. Coba lihat Dahlan Iskan dengan mobil sportnya yang wah. Sepertinya sudah menjadi suatu hal yang sangat wajar atau sangat biasa bagi masyarakat melihat beliau selalu muncul dengan berbagai “sensasi” di media. Berita kecelakaan yang menimpa Dahlan dan mobil sportnya pun kita bisa kategorikan sebagai suatu sensasi-kah? Banyak orang yakin akan hal itu.

Atau coba lihat contoh lain: pemerintahan yang sedang berjalan. Istilah “politik pencitraan” memang dipopulerkan oleh SBY. Sejak awal berdirinya, pemerintahan SBY hingga sekarang tentunya tidak akan pernah terlepas dari politik pencitraan. Kita tentu masih ingat bagaimana ketika tahun 2004 muncul sosok SBY yang terlihat gagah dan tegap, bahkan tampil menjadi bintang tamu dalam acara kontes idola yang sedang tenar saat itu. Tidak salah lagi SBY langsung menjadi sosok yang dicintai oleh kaum ibu di Indonesia, sebuah kelompok suara yang selama ini coba direbut para politikus lewat program-program emansipasi. Akhirnya beliau berhasil memenangkan pilpres tahun 2004 bahkan mengulang lagi untuk kedua kalinya di tahun 2009.

Apakah hal tersebut adalah buah dari politik pencitraan? Tentu saja ya, politik pencitraan akan sosok SBY terbukti ampuh. Tapi bagaimana dengan kinerja pemerintahannya sendiri? Apakah semulus dan sebagus politik pencitraannya selama ini? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang harus kita lakukan adalah menjabarkan apa yang sudah diperjuangkan pemerintah terutama terkait dengan kepentingan rakyat seperti jaminan kesehatan dan kesejahteraan.

Jika kita jadikan APBN sebagai acuan: kita bisa membandingkan modal pemerintahan yang sedang berjalan dan mengukur prestasi yang dicapai. APBN 2012 besarnya Rp 1400 triliun, tapi dampak apa yang sudah diterima masyarakat Indonesia? Mengingat pada kenyataannya program pendidikan dan kesehatan gratis masih jadi kampanye andalan para Cagub di semua provinsi, bukti pemerintah pusat tidak mampu mewujudkan hal tersebut.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harusnya jadi solusi ideal untuk hal ini, memberikan jaring pengaman sosial kepada seluruh masyarakat khususnya yang tidak mampu. Sayang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang seharusnya jadi batere penggerak sistem ini malah tidak jelas nasibnya. Kabarnya hal ini disebabkan oleh permintaan World Bank (pemberi pinjaman dana yang digunakan untuk APBN) yang ingin nasib perusahaan asuransi asing di Indonesia dijamin keberadaannya.

Bicara tentang pinjaman, apakah pada akhirnya rencana menyejahterakan masyarakat Indonesia berhasil tercapai? Berita terbaru menyebutkan target pengurangan angka kemiskinan yang dicanangkan pemerintah tampaknya tidak akan tercapai. Padahal di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia di era SBY sering disebut berhasil. Dari data tersebut tentu muncul kekhawatiran kesejahteraan ekonomi yang dicapai Indonesia ternyata tidak merata. Yang kaya makin kaya, dan yang miskin tenggelam dalam kesenjangan. Coba bandingkan dengan pencapaian pemerintah sebelumnya, dengan APBN 350 triliun (bukan hasil hutang) ternyata angka pengentasan kemiskinannya tidak jauh berbeda. Sepertinya ada yang salah dengan program-program pengentasan kemiskinan di pemerintahan ini saat ini (lihat tabel).


Contoh lainnya adalah penyerapan tenaga kerja. Pada periode pertama pemerintahannya, angka pengangguran tidak berkurang secara signifikan (lihat tabel). Kini di masa pemerintahannya yang kedua, Komite Ekonomi Nasional (KEN) menghitung penyerapan tenaga kerja sampai dengan September kemarin masih meleset jauh dari target pemerintah tahun ini. Tinggal tiga bulan lagi tahun ini ditutup, namun hanya 180.000 tenaga kerja bisa diserap setiap ekonomi tumbuh 1 persen. Padahal, targetnya 450.000 tenaga kerja per 1 persen. Lagi-lagi muncul kejanggalan dimana pertumbuhan ekonomi ternyata tidak memberi efek yang sesuai dengan rencana awalnya.

Jika melihat strategi komunikasi politik pemerintahan SBY, kita akan seringkali disuguhkan berita-berita soal angka kemiskinan turun dan pertumbuhan ekonomi bagus. Tidak ada yang salah, data dan faktanya memang seperti itu. Tapi apa kabar dengan tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran? Jika dengan jumlah anggaran 4x lipat dari pemerintahan sebelumnya tapi ternyata tidak bisa mengurangi setengah dari angka kemiskinan dan pengangguran di era pemerintahan sebelumnya, tentu ini artinya terjadi buang-buang anggaran. Mubazir.



Dulu kita memilih calon presiden yang mencitrakan dirinya dengan tampil bernyanyi di ajang kontes idola, kini yang kita dapatkan adalah presiden yang memberikan sumbangsih berupa 3 album musik kepada rakyat dan negaranya. You get what you want.

Pemerintahan SBY sebentar lagi berakhir. Kita semua berharap pemimpin kita yang baru nantinya adalah seorang pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, bisa bersikap tegas, dan tentunya tidak asal melulu pencitraan tanpa ada gerak nyata. Kita tidak butuh pemimpin yang hobinya hanya cari sensasi. Jangan sampai kita menjadi keledai yang jatuh di setiap lubang yang sama. Jangan lagi kita terjebak poltik pencitraan. STOP Politik Pencitraan di tahun 2013.