Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kesal dengan ulah DPRD DKI Jakarta yang belum menyepakati APBD 2013 yang dirancang Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. DPRD diminta memprioritaskan pembahasan APBD agar program Pemprov DKI bisa berjalan.

"Itu harus diselesaikan, kalau untuk rakyat (DPRD) tidak boleh begitu. Nanti rakyat akan menilai partai mana yang berbuat begitu," kata JK di Hotel Borobudur, Jumat (4/1/2013) malam.

Menurut JK, ulah sejumlah fraksi di DPRD DKI malah merugikan parpol yang bersangkutan. Masyarakat akan dengan mudah memutuskan parpol mana yang tidak mendukung program Jokowi.

"Akibatnya mereka tidak disenangi rakyat dalam pemilu," sebut JK mengutarakan dampak dari permainan politik di dewan Jakarta.

Keterlambatan pengesahan APBD 2013 ini berbuah surat teguran dari Mendagri Gamawan Fauzi kepada Jokowi. Mendagri mengingatkan keterlambatan pembahasan ini bisa berdampak panjang.

http://news.detik..com/read/2013/01/04/220434/2133734/10/jk-sesalkan-dprd-dki-menyandera-program-kerja-jokowi?9922022

Jakarta - Partai Gerindra mendorong DPRD DKI memprioritaskan pembahasan dan pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2013 bersama Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Jangan sampai karena DPRD menyandera APBD DKI yang diusulkan Jokowi, membuat rakyat Jakarta harus gigit jari.

"Pembahasan APBD 2013 itu seharusnya menjadi prioritas untuk disahkan di DPRD DKI Jakarta. Jangan sampai ada saling menyandera dalam pembahasan APBD 2013 ini," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, kepada detikcom, Jumat (4/1/2013).

Menurut Muzani, peringatan Mendagri Gamawan Fauzi harusnya segera ditindaklanjuti. APBD 2013 DKI harus disahkan sebelum Februari 2013.

"Kalau sampai deadlock ini otomatis akan menggunakan APBD tahun lalu. Dengan demikian maka banyak program yang tidak bisa direalisasikan. Dengan begitu rakyat yang kasihan," katanya.

Dia juga mendorong Jokowi memperkuat perencanaan program-programnya. DPRD DKI yang didominasi parpol koalisi pengusung Fauzi Bowo (Foke) juga diminta tak asal hadang program Jokowi.

"Saya kira Gubernur harus melakukan banyak pembicaraan dengan DPRD, bagaimana agar usulannya diperjelas lebih rinci agar DPRD segera mengesahkan. DPRD juga tidak boleh asal adang program eksekutif saja, karena itu menyangkut kepentingan rakyat," tegasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi mengirim surat teguran ke Jokowi terkait keterlambatan pengesahan APBD 2013. Mendagri mengingatkan keterlambatan pembahasan ini bisa berdampak panjang.

http://news.detik..com/read/2013/01/04/155033/2133399/10/gerindra-dprd-dki-jangan-sandera-program-jokowi

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ditegur Mendagri Gamawan Fauzi karena molornya pengesahan APBD 2013. Menurut pengamat politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto, APBD DKI Jakarta tertunda disahkan karena manuver politik parpol koalisi yang mendukung Fauzi Bowo (Foke) di Pilgub DKI lalu.

"Salah satu tantangan Pak Jokowi di periode pertama pemerintahannya itu adalah realisasi program dihadapkan dengan DPRD dan itu ada upaya menghambat agar program populis Jokowi untuk tidak direalisasikan," kata Gun Gun kepada detikcom, Kamis (3/1/2013).

Menurut Gun, pergerakan di DPRD DKI tidak menunjukkan ada upaya mendukung pemerintahan Jokowi karena Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang populis.

"Saya melihat beberapa program yang krusial yang seharusnya satu bulan lalu disahkan tapi tidak disahkan itu menunjukkan bargaining politik yang alot. Menurut saya memang akan ada potensi tersanderanya Jokowi oleh kekuatan DPRD terutama partai yang memiliki kursi besar dan yang kemarin menjadi bagian dari pendukung incumbent Fauzi Bowo," kata Gun.

Karena itu, lanjut Gun, harusnya Jokowi berani terbuka kepada masyarakat. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dikenal dekat dengan masyarakat dan bisa meminta bantuan masyarakat agar semua programnya disetujui DPRD DKI.

"Tapi kalau dipaksa deadlock, itu sampaikan saja ke publik, anggaran apa yang dihalangi sampaikan secara transparan ke publik. Di fase ini adanya perbedaan pandangan masih bisa dipahami, tapi kalau sampai deadlock Jokowi harus punya keberanian untuk transparan dan meminta dukungan masyarakat," tegasnya.

Mendagri Gamawan Fauzi mengirim surat teguran ke 3 gubernur termasuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait keterlambatan pengesahan APBD 2013. Gamawan menjelaskan teguran dimaksudkan agar Jokowi dan 2 gubernur lainnya segera menuntaskan pembahasan APBD 2013 agar realisasi program tak terganggu.

Jokowi juga sudah angkat bicara seputar teguran Mendagri Gamawan Fauzi tentang APBD 2013 yang belum rampung. Jokowi menerima teguran itu dengan lapang dada.

"Ya gimana memang nyatanya terlambat," kata Jokowi usai menerima kunjungan
Dubes Palestina Faris Nafe Mehdewi di Gedung Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2013).

Akan ada percepatan? "Percepatan gimana? Kalau yang kerja saya sendiri ya saya percepat," jawab Jokowi santai sambil tertawa lagi. Hehehe...!

http://news.detik..com/read/2013/01/03/172032/2132559/10/ditegur-mendagri-jokowi-dinilai-tersandera-parpol-pendukung-foke