BANDA ACEH, KOMPAS.com- Puluhan mahasiswa asal suku Gayo menolak Rancangan Qanun Wali Nanggroe, yang akan menjadi dasar penetapan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh. Rancangan qanun tersebut dinilai diskriminatif karena hanya orang Aceh yang dapat berbahasa Aceh dengan fasih yang berhak menjadi Wali Nanggroe.

Koordinator Aksi, Budiman, mengatakan, mahasiswa menolak secara tegas Raqan Wali Nanggroe. Pasalnya, dalam raqan tersebut disebutkan syarat menjadi Wali Nanggroe adalah orang yang bisa berbahasa Aceh dengan fasih dan baik, serta keturunan Aceh. Padahal, di Aceh banyak masyarakat dari suku bangsa lain dengan bahasa daerah yang berbeda-beda.

Tak hanya Wali Nanggroe, lembaga di bawah Wali Nanggroe pun, seperti Waliyulahdi, Majelis Tinggi, dan lembaga struktural lainnya juga menyaratkan orang yang bisa berbahasa Aceh. "Lalu, di mana letak keadilan terhadap suku-suku di provinsi ini yang tak bisa berbahasa Aceh? Apakah suku non-Aceh hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri?" tanya Budiman.

Pemerintah Aceh, lanjutnya, semestinya benar-benar memperhatikan, mempertimbangkan, dan menghargai bahwa Aceh adalah kesatuan wilayah yang terdiri atas berbagai suku bangsa, seperti Gayo, Alas, Singkil, Jamee, Kluet, Simeulue, Tamiang, dan suku-suku lain. Jika tak ada revisi atas raqan tersebut, mahasiswa menganggap Raqan Wali Nanggroe bukan milik rakyat Aceh secara keseluruhan, tapi hanya milik DPR Aceh dan Gubernur Aceh.

''Di mana letak keadilan terhadap suku-suku di provinsi ini yang tak bisa berbahasa Aceh? Apakah suku non-Aceh hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri?''

apa tanggapan agan dengan qanun wali nanggroe ini, apakan ada nilai keadilan sedangkan di aceh bukan hanya suku aceh tapi ada beberapa suku di dalamnya... apakah Provinsi ALA harus terwujud