(Berita Daerah - Papua) Pembayaran terhadap para korban konflik Pilkada Kabupaten Puncak yang terjadi sekitar 2 tahun lalu akhirnya dibayarkan tuntas. Pembayaran ini atas kesepakatan Pemda Puncak dan DPRD Puncak, dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 17 M lebih, dari total nilai itu.

Dari kesepatan korban yang mengalami luka-luka sebanyak 900 orang dibayaran santunan Rp. 1 juta perorang, dan korban meninggal sebanyak 300 orang mendapat santunan Rp. 300 juta perorang.

Calon Bupati Puncak, yang juga selaku Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni, mengatakan, peristiwa konflik Pemilukada Kabupaten Puncak yang hampir berlangsung 2 tahun lalu yang telah menelan korban jiwa dan korban luka-luka baik di pendukung dirinya maupun pendukung Simon Alom sudah dituntaskan pembayarannya pada 21 Desember 2012 lalu.

“Pembayaran korban konflik Pemilukada Puncak itu sudah kami serahkan di Distrik Ilaga dan Distrik Gome oleh kelompoknya dan kelompok Simon Alom sudah terima. Kalau di Distrik Gome yakni kelompok saya sudah 100 persen tuntas penyelesaiannya,” ungkapnya kepada Bintang Papua, disela-sela acara ibadah syukur penyambutan Tahun Baru 2013 di kediamannya, Senin, (31/12)

Dikatakan pihaknya mendapatkan Rp 900 juta, sebab korban pada pihaknya yang mengalami luka-luka mendapatkan santunan Rp. 1 juta perorang, dan korban meninggal sebanyak 300 orang, masing-masing mendapatkan santunan Rp 300 juta. Dijelaskan, kalau dana santunan tersebut, tidak diterima oleh kepala perang melainkan diterima langsung oleh para korban (khusus korban luka-luka) dan keluarga korban yang tewas. Sedangkan biaya transportasi, logistik, dan akomodasi tidak termasuk dalam angka itu tersebut, melainkan ditanggung masing-masing keluarga korban.

“Sekarang masyarakat senang, mereka ingin membangun daerah Puncak, dan masyarakat mengharapkan Pemerintah Kabupaten Puncak dan KPUD Kabupaten Puncak segera laksanakan Pemilukada agar masyarakat punya pemimpin yang defenitif,” jelasnya.

Khusus untuk Distrik Gome, tahapan pertama, tahapan kedua dan tahapan ketiga sudah selesai dilaksanakan, tinggal tahapan terakhir yaitu pesta adat. “Tahap terakhir ini bisa dua atau tiga tahun baru dilaksanakan dan itu tidak masalah. Dan disepakati, setelah Pemilukada diselesaikan, pada tahun 2014 baru diadakan pesta adat,”ujarnya.

Untuk itu, sementara ini masyarakat bekerja keras dan membuka kebun besar-besar di beberapa lokasi, baik itu kebun Ubi maupun kebun sayur. Hasil dari kebun dimaksud, dikumpulkan, baru digelar pesta adat makan bersama.

Pesta adat itu bertujuan juga untuk pembayaran utang, dimana waktu perang mereka datang membantu, disitu mereka potong babi, makan bersama dan mereka akan diselesaikan utang-utang itu. Disini keluarga korban yang tinggal jauh pun diundang dan makan bersama semua. Dalam aturan adat juga bahwa babi harus diserahkan antero/utuh kepada pihak korban.

“Bisa saja Kami drop beras, tapi itu membutuhkan biaya besar, akhirnya masyarakat sepakat untuk buka kebun besar-besar , mereka sudah kerja, ada yang sudah tanam pertama. Secara aturan, Pemerintah Kabupaten Puncak, DPRD Kabupaten Puncak sudah sepakat untuk pembayaran korban konflik Pemilukada itu dengan dana APBD, dan itu sudah selesai, dan itu tidak ada tuntutan masyarakat kepada pemerintah lagi,” tandasnya.

“Pesta adat itu masing-masing kelompok, baik kelompok saya mapun kelompok Simon Alom. Pemerintah sudah cukup membantu beban yang besar itu, jadi pesta adat itu kami tidak kembali kepada pemerintah,” sambungnya.

Lanjutnya, dengan diselesaikannya pembayaran itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan menuju segala pembangunan Kabupaten Puncak. Dua tahun lalu kita saling menganggap musuh, tapi tahun baru ini kita lupakan semuannya dan jangan terulang kembali, segala kesalahan sama-sama memperbaikinya, kemudian kita bersatu dalam mewujudkan pembangunan daerah di segala fisik maupun orangnya, maupun hatinya rakyat Puncak.

“Kami orang Puncak dari Suku Dani, Nduga, Lem, Wano, dan suku Damal yang mendiami Kabupaten Puncak itu, mulai dari Distrik Doko, lari sampai di Distrik Kyawake adalah yang ber Ibu Kota di Ilaga. kami Puncak tidak membedakan suku, ras, golongan, tapi bersatu hati, bergandengan tangan membangun Kabupaten Puncak,” ujarnya.