Saat ini pemerintah tengah menggodok rancangan pembangunan tersebut, termasuk jalur yang akan dibangun.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan dibutuhkan dana Rp50 triliun untuk membangun jalur kereta api sepanjang sekitar 2.000 kilometer (km) di pulau Sulawesi.

"Pembangunan dan estimasi biayanya hampir sama dengan di Sumetara," kata Bambang Susantono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (31/12).

Menurut dia, pengembangan rel kereta api di Sulawesi sama halnya dengan pembangunan "Trans-Sumatera Railways" atau jalur kereta api di Sumatera yang memiliki panjang 2.100 km. "Di Sumatera biayanya sekitar Rp65 triliun," kata dia.

Dia mengemukakan, saat ini pemerintah tengah menggodok rancangan pembangunan tersebut, termasuk jalur yang akan dibangun. Hal ini akan sangat tergantung kecepatan perkembangan ekonomi masing-masing daerah.

"Misalnya akan dibangun dari Makassar ke Pare-Pare. Mengapa daerah itu? Karena daerah itu yang paling cepat perkembangannya. Lalu nanti ada Gorontalo atau Manado tergantung mana yang berkembang lebih dulu," tuturnya.

Wamenhub juga mengatakan, meski jalur kereta api akan dibangun secara parsial dan menyebar, namun diharapkan akan menyatu dan terintegrasi.

Menurut dia, sejumlah perusahaan swasta yang tertarik diantaranya investor dari China dan Rusia. Sayangnya dia tidak menyebut lebih lanjut soal investor asing tersebut karena masih dalam tahap penjajakan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan bersama dengan enam Pemerintah Provinsi di Sulawesi telah sepakat menandatangani MoU penyelenggaraan perkeretaapian di Sulawesi.

Dengan moda transportasi kereta api, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas angkutan penumpang maupun barang, menciptakan integrasi antarmoda serta mendorong perekonomian masyarakat Sulawesi.

Menurut Wamenhub, moda transportasi kereta api mutlak diperlukan di Sulawesi karena memiliki beberapa kelebihan di antaranya kereta api dapat mengurangi beban jalan, lebih hemat energi, memiliki tingkat kecelakaan yang rendah, dan ramah lingkungan.

Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, pendanaan infrastruktur perkeretaapian di Indonesia sampai 2030 mencapai Rp605 trilliun.