Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan pengawasan terhadap penerapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp2,2 juta, yang mulai diberlakukan pada Januari 2013 ini.

"Kami akan membentuk posko pengaduan dan pengawasan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI, Muhammad Rusdi, di Jakarta, Selasa (1/1).

Rusdi mengatakan, pihaknya memberi kelonggaran kepada pengusaha yang termasuk dalam kriteria Usaha Kecil Menengah (UKM), terkait penerapan upah minimum itu. Namun toleransi itu tidak berlaku bagi pengusaha kelas menengah dan atas.

"Kami akan mempidanakan mereka (pengusaha menengah dan atas). Kalau tidak melaksanakan upah minimum, melanggar Undang-Undang (UU) No.13 tentang Pengupahan," tegasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta beberapa waktu lalu telah menetapkan UMP sebesar Rp2,2 juta untuk tahun 2013. Angka ini naik 44 persen dari besaran upah minimum sebelumnya yang sekitar Rp1,56 juta.