TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden RI Boediono menjelaskan, jumlah wirausaha Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Mengacu pada survei entrepreneurship Bank Dunia pada 2008, di Indonesia baru 1,56 persen dari penduduk yang bisa diklasifikasikan sebagai enterpreneur, Malaysia 4 persen, Thailand 4,1 persen, dan Singapura 7,2 persen. Namun, Boediono menilai persoalan kualitas lebih perlu menjadi fokus dibandingkan dengan soal kuantitas.

"Kalau melihat kandidat entrepreneur, harusnya bisa lebih dari itu. Di bidang informal banyak sekali yang berusaha sendiri dan ini banyak sekali di sektor informal kita. Dari segi kuantitas tidak kalah potensial, kualitas saja yang saya rasa perlu ditingkatkan," ujar Boediono saat membuka Global Entrepreneurship Week di Bank Indonesia, Senin, 12 November 2012.

Boediono menyebutkan, paling tidak ada enam penghambat peningkatan wirausaha. Pertama, masalah ketertiban dan hukum. "Ada daerah yang masalah keamanannya terganggu, aturan main tak jelas, masalah gangguan macam-macam, pungli, dan lainnya. Daerah yang belum memenuhi standard law and order yang minimal entrepreneurship sulit berkembang," ujarnya.

Kedua, kondisi makroekonomi Indonesia. Jika kondisi ekonomi makro seperti yoyo, bisnis sulit berkembang. "Makroekonomi ini kunci. Kalau makro kayak yoyo, rollercoster, tak ada ayng bisa melakukan perhitungan. Akibatnya, hanya yang spekulatif, yang produktif secara normal mundur," ujar Boediono. Oleh sebab itu, peran BI dan pemerintah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

"Kadang dikritik terlalu konservatif, pengalaman di beberapa negara, sikap konservatif, prudential, ini baik dalam kondisi sekarang," ujarnya.

Ketiga, hambatan infrastruktur. "Ini mempunyai dampak pada mudah tidaknya bisnis berkembang," kata Boediono. Mengacu pada studi terdahulu, investasi di luar perkotaan sangat dipengaruhi ada-tidaknya infrastruktur yang memadai. "Ini sangat penting karena infrastruktur mempengaruhi biaya bisnis," kata Boediono.

Keempat, hambatan dari segi regulasi. Menurut Boediono, regulasi perlu dikondisikan agar tidak menghambat pertumbuhan entrepreneur, baik regulasi di tingkat nasional maupun daerah.

Kelima, persoalan akses pada perbankan. "Tema financial inclusion harus dijabarkan secara operasional. Jalan untuk menjangkau entrepreneurship," kata Boediono.

Terakhir, masalah kebutuhan atas tenaga kerja yang terlatih. "Ini jadi komplain bisnis yang sedang berkembang. Ini perlu diperhatikan karena bisa jadi penghambat," ujarnya.

Menurut Boediono, perlu ada forum untuk menyelaraskan upaya semua pihak swasta maupun pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan dan menciptakan wirausaha yang tangguh. "Forum bersama pemerintah dan swasta, melihat secara utuh apa yang kita lakukan sudah baik," ujarnya. Boediono menilai jika upaya masing-masing instansi lepas satu dengan yang lain, belum tentu akan menjadi kegiatan nasional yang besar dan efektif.


Agan yang baik adalah agan yang meninggalkan komen berkualitas dan bermutu.

Di ya gan atau di kasih juga boleh.Hehe.