JAKARTA--Dari total kumulasi utang luar negeri pemerintah yang mencapai Rp636,68 triliun, sebanyak Rp57 triliun akan jatuh tempo pada 2013.

Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, dalam periode 2007-2012, outstanding utang luar negeri pemerintah terus meningkat. Pada 2007 nominalnya mencapai Rp586,36 triliun, selanjutnya pada 2012 nilainya meningkat Rp50,32 triliun menjadi Rp636,68 triliun.

Jumlah itu merupakan bagian dari total utang pemerintah yang hingga akhir September nominalnya mencapai Rp1.976 triliun atau 23,13% terhadap PDB.

Pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo itu dianggarkan dalam pos cicilan pokok utang luar negeri APBN 2013 yang pagunya mencapai Rp58,40 triliun.

Sesuai arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah berniat membatasi sumber pendanaan pembangunan dari pinjaman luar negeri. Arahan tersebut ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan mengirimkan Surat Edaran No.SE–592/Seskab/XI/2012 tentang Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang Membebani APBN/APBD.

SE ini ditujukan kepada para menteri dan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) untuk membatasi pengajuan pinjaman luar negeri, termasuk hibah yang mengikat dengan commitment fee, serta dana pendampingan rupiah murni, yang kelak dapat membebani APBN/APBD.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menegaskan penarikan utang luar negeri harus diyakini akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Indonesia.

"Itu tidak jelek, tapi kalau utang yang tidak hati-hati, yang output dan outcome-nya tidak memberikan hasil yang baik itu perlu diperbaiki," ujarnya di kantor Kemenkeu, Jumat (09/11).

Agus menuturkan pengelolaan utang luar negeri bukan hanya terkait produktivitas program atau proyek yang dibiayai, tetapi terkait juga dengan efektivitas penggunaan anggarannya.

Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki APBN yang kapasitas belanjanya telah meningkat 3 kali lipat dibandingkan 2005. Pendapatan negara yang totalnya ditargetkan mencapai Rp1.358,2 triliun pada 2012 harus menjadi sumber utama pendanaan program dan proyek pembangunan.

Namun, imbuhnya, dalam penyusunan APBN beberapa Kementerian/Lembaga ingin mencari kemudahan dan menerima pinjaman-pinjaman dari lembaga bilateral atau multilateral sebagai sumber dana.

"Tentu anggaran yang ada itu bisa digunakan, tidak perlu menggunakan utang [kalau anggaran tersedia]. Yang kedua, proyek yang dijalankan itu betul-betul harus tepat sasaran, pengelolaan utangnya harus baik," tuturnya.

Hingga September 2012, outstanding utang pemerintah yang berasal dari pinjaman luar negeri mencapai Rp636,68 triliun. Pinjaman tersebut a.l. berasal dari utang bilateral Rp391,68 triliun, multilateral Rp220,16 triliun, dan pinjaman komersial Rp24,45 triliun.

Pinjaman bilateral terbanyak berasal dari Jepang, yang nominalnya mencapai Rp288,52 triliun. Sedangkan pinjaman yang berasal dari lembaga multilateral paling banyak berasal dari Bank Duni, yakni Rp116,47 triliun. Berdasarkan sektor ekonominya, pinjaman luar negeri paling banyak diserap oleh sektor jasa Rp170,99 triliun dan sektor bangunan Rp119,70 triliun.