Quote:
Dana KJP Dari Anggaran Rawan Putus Sekolah
INILAH.COM, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, dana Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bersumber dari dana Rawan Putus Sekolah yang sudah dirintis Dinas Pendidikan DKI sejak dipimpin Gubernur Fauzi Bowo.
Menurut Taufik, Selain namanya yang diubah, sistem pelaksanaannya juga berubah. "Kalau dulu dananya langsung diberikan siswa melalui sekolah, kini siswa mengambill dananya sendiri melalu kartu ATM pribadi atas nama siswa itu sendiri," kata Taufik.
Dijelaskannya dana RPS ada di masing-masing suku dinas pendidikan di enam wilayah DKI Jakarta. "Kartu Jakarta Pintar ini diperuntukkan sebagai biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam bentuk ATM bank DKI," kata Taufik usai pemberian KJP di SMA Paskalis 3, Jalan Ranjau, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).
Pada tahun 2012, jelasnya, program KJP masih terbatas pada peserta didik SMA/SMK yang berjumlah 375.539 peserta didik dari 1.085 sekolah. Berdasarkan usulan sebanyak 50.759 siswa berhak mendapatkan biaya operasional tersebut. Hingga saat ini yang sudah terealisasi sebanyak 12.406 atau 25,15 persen dari 825 sekolah atau 76 persen dari total sekolah 1.085.
Dari 12.406 siswa didik, baru 2 ribu yang sudah diberikan lebih dulu di Jakarta Barat, sehingga masih ada 10.406 siswa yang akan menerima KJP tersebut. "Dari 10.406 siswa tersebut, hari ini sudah dibagikan KJP ke 3.013 siswa. Sisanya, akan dibagikan hingga akhir Desember tahun ini," ujarnya.
Sebanyak 3.013 KJP yang dibagikan dapat dirincikan sebagai berikut, Jakarta Pusat ada sebanyak 705 peserta didik dari 28 sekolah, Jakarta Utara sebanyak 1.662 siswa dari 46 sekolah, Jakarta Selatan sebanyak 71 peserta dari 4 sekolah, Jakarta Timur sebanyak 290 peserta didik dari 31 sekolah dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 285 peserta didik dari 2 sekolah.
Menurutnya, KJP dibagikan dalam bentuk kartu ATM yang dinbedakan warnanya. Sekolah negeri menerima kartu platinum warna abu-abu dan sekolah swasta menerima kartu silver warna putih dengan besaran biaya personal yang sama yaitu Rp240 ribu per bulan per siswa. Adapun ketersediaan dana untuk Jakarta Pusat san Jakarta Utara, siswa akan menerima biaya operasional tiga bulan sekaligus (Oktober-Desember). Sedangkan Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu diberikan enam bulan sekaligus (Juli-Desember).
Lalu pada tahun 2013, lanjutnya, sasaran pemberian KJP diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga sangat miskin dan miskin dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta. Target utama peserta didik yang akan menerima KJP ada sebanyak 251.458 siswa dari rencananya 332 ribu siswa. Jumlah itu terdiri dari 150.536 peserta didik sekolah negeri dan 100.922 peserta didik sekolah swasta.
Total dana yang akan dialokasikan untuk KJP di tahun 2013 mencapai Rp604.495.080.000. Dengan rincian KJP untuk SMA/SMK negeri dan swasta sebanyak Rp146.185.920.000, Madrasah Aliyah negeri dan swasta sebesar Rp8.441.280.000, SMP negeri dan swasta Rp96.705.000.000, Madrasah Tsanawiyah negeri dan swasta sebanyak Rp62.118.000.000, SD negeri dan swasta Rp173.789.280.000 serta Madrasah Ibtidaiyah swasta dan negeri sebesar Rp117.255.600.000.[dit]
Sumber: [url]http://m.inilah.com/read/detail/1933062/dana-kjp-dari-anggaran-rawan-putus-sekolah
[/url]
Sesungguhnya program Kartu Jakarta Pintar ala Jokowi adalah jelmaan dari program di jaman kepemimpinan foke yang disebut dengan Program Rawan Putus Sekolah.
Jadi tidak benar-benar original ide dari jokowi, apa yang membuatnya berbeda? yang membuatnya berbeda karena di baik ups maksudnya diblow up dengan besar-besaran oleh media massa. faktanya yang berubah saat ini hanya sistemnya saja walau tidak banyak dan urgent, tapi tidak ada kenaikan dalam jumlah uangnya alias sami mawon.
Ternyata tidak banyak orang yang tahu bahwa foke pun sudah berpikir tentang program ini tapi sayang terasa kurang seksi oleh media yang benar-benar berpihak besar-besaran kepada Jokohok dalam pilgub DKI kemarin.
thread ini dibuat untuk menyadarkan kita bahwa tidak semua yang di pemerintahan foke itu jelek, dan ternyata banyak hal dari pemerintahan dki sebelumnya yang dipakai juga di era jokowi.
