REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi IV DPR baru saja pulang dari Kunjungan Kerja (Kunker) yang mereka lakukan sepekan terakhir keNegara Prancis dan Cina. Keberangkatan mereka dilakukan dengan dalih ingin mengetahui sistem yang diterapkan didua Negara tersebut terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Namun demikian, ternyata dari kunjungan yang menghabiskan dana masing-masing Rp1,091 miliar di Prancis dan Rp632juta di Cina, DPR hanya membuat laporan sepanjang dua halaman kertas.

"Jarak sejauh itu dengan biaya yang besar hanya dua halaman laporan kegiatan yang mereka buat. Ini luar biasa,"ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Eriyanto Nugroho pada sebuah diskusi politik diCikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/12).

Atas hal tersebut, Ery mengatakan perlu adanya sebuah evaluasi dari lembaga legislatif ini untuk mengaturkembali aturan Kunker.

Ia mengatakan, untuk sebuah penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU), uang negara terlalu banyak yang terserap.Oleh sebab itu menurutnya, perlu kepekaan dari seluruh elemen DPR terkait hal-hal seperti Kunker yang menelanbanyak uang negara ini.

"Kan mereka tahu ini yang dipakai bukan uang mereka. Seharusnya ada yang mulai berani merubah sistem ini. Baguskemarin ada anggota yang menolak ikut, tapi toh tetap menyetujui,” ujar dia.

Dia mengatakan, jika setiap penggodokan RUU harus dibumbui dengan Kunker ke luar negeri, maka 2013 akan menjaditahunnya plesir anggota DPR.

Tahun depan, DPR memiliki 70 RUU yang siap dirumuskan, dan Kunker kerap menjadi kebiasaan untuk merampungkansetiapnya. Dengan asumsi minimal Kunker harus mengunjugi dua Negara, maka ada 140 negara yang akan disambangipada 2013.

"Jelas harus ada evaluasi di sini. Selain anggota DPR yang harus lebih sensitif. Pimpinan PR selaku pucukkendali lembaga tersebut harus segera mengambil sikap. Karena kan ini yang digunakan adalah uang rakyat," katadia menekankan.