JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM--Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ad interim, Agung Laksono menegaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif untuk menyelamatkan persepakbolaan Indonesia dari ancaman sanksi FIFA (Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional).

Jika nantinya konflik di tubuh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tak bertepi, dan upaya penyelesaian persoalan PSSI-KPSI gagal, maka pemerintah sudah memiliki cara untuk menyelamatkan dunia sepak bola Indonesia.

Yakni, dengan melakukan langkah seperti yang diambil Brunai Darusallam, membuka lembaran baru, dengan mendaftarkan asosiasi baru sepak bola Indonesia.

"Itu salah satu opsi dari berbagai opsi yang akan dibicarakan pemerintah melalui tim tim Task Force. Dengan melakukan penjajakan, pengkajian," ujar Agung Laksono, yang juga menjabat Menkokesra kepada Tribunnews, Kamis (13/12/2012).

Tegas dikatakan, yang terpenting sekarang dalam menghadapi ancaman sanksi FIFA, bagaimana kedepannya yang terbaik bagi dunia persepakbolaan Indonesia. Bukan melihat kebelakang, mengenai persoalan-persoalan dan konflik-konflik yang ada.

Opsi "membuka lembaran baru" di lembaga sepakbola Indonesia ini, kata dia juga akan dikonsultasikan pemerintah melalui tim Task Force. Dia menjelaskan tim task force yang diketuai Ketua KOI, Rita Subowo akan segera melakukan konsultasi dengan AFC dan FIFA dalam waktu dekat ini, sebelum sanksi diberikan.

Sebagai informasi, pada September 2009 lalu, komite eksekutif FIFA pernah membekukan Asosiasi Sepak Bola Brunei (BAFA). Karena dinilai ada campur tangan pemerintah.

Pembekuan dicabut pada Mei 2011 setelah Komite Normalisasi Sepak Bola Brunei mendaftarkan asosiasi baru sepak bola Brunei dengan nama NFABD.

Menurut Agung lenih lanjut, konsultasi ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di dalam tubuh PSSI. Tepatnya menanggapi, surat FIFA pada awal Desember lalu, yang meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan kisruh PSSI.

"Pemerintah akan segera melakukan konsultasi dengan FIFA dan AFC sehubungan dengan kewenangannya pemerintah berdasarkan UU nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Dan PP nomor 16 tentang keolahragaan," ujarnya.

"Karena beberapa waktu lalu, awal Desember, pemerintah dapat surat dari FIFA. Isinya FIFA meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk turut menyelesaikan kemelut PSSI," lanjutnya menjelaskan.

Karenanya konsultasi pemerintah melalui tim yang dikomandoi Rita Subowo, Ketua KOI, kepada AFC dan FIFA penting untuk mengetahui apa yang bisa dilakukan pemerintah. Dan seberapa jauh diperbolehkan peran pemerintah dalam menangani kisruh di tubuh lembaga wadah sepakbola Indonesia.

Hal ini, imbuhnya, perlu dilakukan, agar langkah atau peran yang diambil pemerintah untuk menyudahi kisruh PSSI tidak dinilai sebagai intervensi. Karena melakukan langkah-langkah langsung terhadap tubuh PSSI.

"Nah, karenanya kita ingin tanya kepada FIFA melalui tim satgas ini, sehubungan dengan surat FIFA itu, sampai seberapa jauh kewenangan yang diperbolehkan bagi pemerintah dalam turut menangani persoalan ini," kata Agung.

"jangan sampai malah dikenakan sanksi pembekuan atau malah dikeluarkan dari keanggotaan FIFA, bukan karena masalah pokok. Tetapi karena adanya intervensi pemerintah," tambahnya.

http://makassar.tribunnews.com/2012/...ntuk-pssi-baru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menghadiri undangan federasi sepakbola Jepang (JAF) untuk menyaksikan pertandingan semifinal dan final Piala Dunia Antar Klub 2012.

Undangan dari JAF dijadikan oleh PSSI untuk dapat melobi pihak FIFA yang akan mengadakan rapat Komite Eksekutif di Tokyo, Jepang, pada Jumat (14/12/2012).

Pada Rabu (12/12/2012) sudah berada di negeri Sakura dan perwakilan dari PSSI langsung bertemu dengan perwakilan FIFA untuk melobi supaya Indonesia dapat terhindar dari sanksi FIFA.

Sekretaris Jenderal PSSI, Halim Mahfudz mengatakan, staff PSSI sudah bertemu dengan Vice President FIFA, Jim Boyce.

"Kita diberitahu oleh Jim bahwa FIFA menilai bahwa niat membentuk Task Force oleh pemerintah itu justru dapat mengantarkan Indonesia kepada sanksi. Itu dianggap intervensi pemerintah karena sudah masuk terlalu dalam ke masalah sepakbola,"katanya kepada wartawan, Rabu (12/12/2012) malam.

Halim Mahfudz menjelaskan pernyataan Jim, bahwa langkah pemerintah membentuk tim Task Force dalam konflik sepakbola Indonesia merupakan satu kesalahan.

"Hal tersebut dinilai oleh Jim sebagai salah satu tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap dunia sepakbola Indonesia,"tuturnya.

Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Indonesia, Halim Mahfudz menuturkan, kalau soal sanksi, sampai saat ini kami berbicara baik-baik saja dengan beberapa anggota Exco FIFA.

"Jadi tunggu saja perkembangannya,"ujarnya.

http://www.tribunnews.com/2012/12/12...ia-kena-sanksi

JAKARTA, MediaSepakbola.com – Beberapa tokoh olahraga nasional melakukan pertemuan bersama Plt Menpora, Agung Laksono di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (11/12). Dari pertemuan itu melahirkan Task Force, yang beranggotakan antara lain Agum Gumelar dan Tono Suratman, untuk membantu penyelesaian konflik sepakbola Indonesia.

Agung Laksono yang juga menjabat sebagai Menko Kesra melakukan pertemuan bersama dengan Ketua KOI Rita Subowo, Ketua KONI Tono Suratman, mantan Ketum PSSI dan mantan Ketua Normalisasi PSSI Agum Gumelar, dan mantan Sekjen PSSI Nugraha Besoes.

Menurut penjelasan Agung, dari pertemuan tersebut mereka bersepakat membentuk Task Force yang diketuai Rita Subowo, dan beranggotakan Tono Suratman, Agum Gumelar, Deputi Bidang Pembinaan dan Prestasi Kemenpora Djoko Pekik, dan Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni.

"Task Force ini akan langsung bekerja malam ini, sebelum tanggal 14 Desember tenggat waktu FIFA berikan," ungkap Agung.

Kelanjutan dari tim Task Force ini perlu dinantikan, mengingat dalam pertemuan tersebut terdapat nama-nama yang sangat familiar di kancah persepakbolaan tanah air. Salah satunya adalah Nugraha Besoes, mantan sekjen PSSI era Nurdin Halid.

Adapun tugas-tugas dari Tim Task Force nantinya adalah :

1. Mengadakan konsultasi dengan FIFA dalam upaya untuk menghindari dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia.

2. Mengadakan konsultasi dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan pemerintah menggunakan kewenangannya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggraan Keolahragaan.

3. Melakukan langkah-langkah terhadap organisasi dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi apabila Indonesia diberi sanksi oleh FIFA.

Pembentukan tim Task Force sendiri dianggap oleh beberapa pihak justru memperkeruh keadaan, dimana pembentukan satuan tugas tersebut merupakan bukti sebuah kepanikan akan sanksi FIFA. Padahal saat ini, belum ada kejelasan apakah FIFA akan menurunkan sanksi atau tidak. [cho]

http://www.mediasepakbola.com/ada_nu...erita8498.html