TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima Perwakilan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menghadiri undangan federasi sepakbola Jepang (JAF) untuk menyaksikan pertandingan semifinal dan final Piala Dunia Antar Klub 2012.

Undangan dari JAF dijadikan oleh PSSI untuk dapat melobi pihak FIFA yang akan mengadakan rapat Komite Eksekutif di Tokyo, Jepang, pada Jumat (14/12/2012).

Pada Rabu (12/12/2012) sudah berada di negeri Sakura dan perwakilan dari PSSI yang terdiri dari Djohar Arifin Husin, selaku Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua Umum, Farid Rahman, Sekjen PSSI, Halim Mahfudz, dua anggota Komite Eksekutif PSSI, Sihar Sitorus dan Bob Hippy langsung bertemu dengan perwakilan FIFA untuk melobi supaya Indonesia dapat terhindar dari sanksi FIFA.

Halim Mahfudz mengatakan, mereka sudah bertemu dengan Vice President FIFA, Jim Boyce.

"Kita diberitahu oleh Jim bahwa FIFA menilai niat membentuk Task Force oleh pemerintah itu justru dapat mengantarkan Indonesia kepada sanksi. Itu dianggap intervensi pemerintah karena sudah masuk terlalu dalam ke masalah sepakbola,"ungkap Halim Mahfudz dalam emailnya, Rabu (12/12/2012) malam.

Halim Mahfudz menjelaskan, pernyataan Jim yang mengatakan langkah pemerintah membentuk tim Task Force dalam konflik sepakbola Indonesia merupakan satu kesalahan.

"Hal tersebut dinilai oleh Jim sebagai salah satu tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap dunia sepakbola Indonesia," ujarnya.

Mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Indonesia, Halim Mahfudz menuturkan, kalau soal sanksi, sampai saat ini kami berbicara baik-baik saja dengan beberapa anggota Exco FIFA.

"Jadi tunggu saja perkembangannya," tuturnya.

Bola.net - Bila ancaman sanksi FIFA kepada Indonesia benar-benar terjadi, Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri untuk serius mengantisipasi kekosongan kekuasaan di tubuh PSSI.

Hal ini diungkapkan Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam diskusi "Saatnya Indonesia dihukum FIFA" di Senayan, Jakarta, Rabu (12/12).

"Jajaran kepolisian harus bersikap antisipatif dan tegas jika FIFA sudah mengeluarkan sanksi. Salah satu kemungkinan sanksi adalah pembekuan PSSI berikut aset-asetnya," ujarnya.

Ditambahkan oleh Nela, salah satu antisipasi yang dapat ditempuh Polri adalah dengan menyegel dan menjaga kantor PSSI dari kepentingan pihak yang ingin mengambil alih.

"Semua data yang ada di kantor PSSI bisa diamankan dan tetap utuh sampai terbentuknya kepengurusan sepakbola nasional yang sah disetujui oleh FIFAdan Pemerintah," tambahnya.

"Jajaran kepolisian memiliki peran sentral di tengah kisruh dualisme yang memiliki potensi konflik maupun kerusuhan massal karena terdapat puluhan juta pendukung sepak bola nasional," pungkasnya.

Nasib Indonesia sendiri akan ditentukan FIFA dalam rapat komite eksekutif FIFA di Tokyo, Jepang 14 Desember nanti. (ant/dzi)