semprul


Kemacetan arus lalu lintas saat jam pulang kerja di Jalan Gatot Subroto, Semanggi, Jakarta, Jumat (7/12/2012). Kemacetan yang selalu mewarnai Jakarta, beberpa tahun ini semakin menjadi-jadi.

PALANGKARAYA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Farhan Hamid, menegaskan, Jakarta dengan segala permasalahannya sudah tidak layak lagi menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kemungkinan untuk memindahkan pusat pemerinrahan.

"Jakarta dengan beban yang ada dan segala permasalahannya, tak pantas lagi menjadi pusat pemerintahan," kata Farhan Hamid saat Press Gathering MPR RI bersama wartawan parlemen di Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Sabtu (8/12/2012).

Farhan lalu menjelaskan berbagai alasan kenapa Jakarta sudah tidak pantas lagi menjadi ibu kota pemerintahan. Pertama, 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut, sehingga sangat rentan dilanda banjir.

Kedua, WHO menyatakan bahwa Jakarta merupakan kota terjorok di dunia.

Ketiga, saat ini faktanya sudah menjadi gudang kemacetan.

Keempat, jumlah penduduk Jakarta sudah melebihi kapasitas dan kemampuan daya dukungnya.

Kelima, tidak tertata dengan baik, infrastruktur yang tidak terintegrasi, menjadi kota yang sangat boros energi dan sebagainya.

Menurut Farhan salah satu wilayah yang pantas menjadi kota pemerintahan baru adalah Palangkaraya. "Palangkaraya menjadi pilihan yang pas sebagai pusat pemerintahan," kata Farhan.

Farhan menyampaikan berbagai alasan kenapa Palangkaraya menjadi pilihan. Pertama, letak geografinya yang berada di tengah-tengah. Dengan demikian akan memudahkan akses dari berbagai penjuru wilayah Indonesia.

Kedua, Palangkaraya merupakan wilayah yang kontur tanahnya landai berupa dataran.

Ketiga, ketersediaan air yang melimpah, tidak ada gunung berapi sehingga tidak rawan bencana.

Keempat, dengan membangun daerah baru maka akan mudah dan lebih tertata.

"Usulan saya membangun pusat pemerintahan baru dengan tanpa membebani APBN," kata Farhan.

Farhan menjelaskan, untuk membangun Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan diperlukan dana sekitar 15-20 juta dolar Amerika Serikat.

"Dari jumlah itu dana dari APBN hanya dibutuhkan sekitar 10 persen, serahkan sisanya agar BUMN yang membangunnya," kata Farhan.

Dana APBN, tambahnya, hanya digunakan untuk membangun infrastruktur. Kemudian dari lahan yang ada dibagi-bagi 20 persen lahan untuk kepentingan infrastruktur, 30 persen lahan hijau, 50 persen kawasan perkantoran, pemukiman, dan komersial.

Wakil Gubernur Kalteng Ahmad Diran, menyatakan, pihaknya siap untuk menyediakan lahan, jika memang ada keputusan politik pemerintah pusat untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Palangkaraya.

"Masih ada lahan yang luas di sini. Asal bukan hutan lindung, kami siap," kata Ahmad Diran.

Selain itu, tambahnya, wacana pemindahan pusat pemerintahan ini sudah dilontarkan Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Menurut Ahmad Diran, pemikiran Bung Karno tersebut pastilah sudah dengan pemikiran yang matang dan bukan asal melontarkan usulan.

"Yang jelas kami siap, namun harus juga dilandaskan pada amdal yang baik," kata Ahmad Diran.

Hadir pada acara pembukaan Press Gathering MPR RI dengan Wartawan Parlemen, antara lain Wakil Ketua MPR RI, Hajriyantho Y Thohari dan Ahmad Farhan Hamid, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Achmad Diran, Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia, dan para pimpinan Fraksi di MPR serta Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Jaka Suryo, bersama wartawan parlemen.

komeng :

mau dimana pun keq pusat pemerintahannya, yang penting basis buat cari duit harus di jakarta