Jakarta - Konflik antara PSSI dengan KPSI dinilai sudah membuat kondisi persepakbolaan Indonesia saat ini sudah amat tidak kondusif sehingga terancam sanksi FIFA.Di sinilah, dan saat inilah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan dapat langsung berperan aktif dengan cara menunjuk Menpora baru.

Demikian salah satu pernyataan dari gerakan Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan pers mereka. Juga disebutkan, konflik antara PSSI dengan KPSI sudah menjadi penyebab utama Timnas Indonesia kandas di babak awal Piala AFF.

Mundurnya Menpora Andi Mallarangeng setelah menjadi tersangka kasus korupsi Hambalang, dan ditunjuknya Menko Kesra Agung Laksono sebagai pelaksana tugas menpora untuk sementara, dinilai tidak menjadi sebuah solusi positif.

"Justru semakin runyam. Kondisi ini karena terjadi konflik kepentingan dari sisi agenda politik antara Menkokesra dengan KPSI," sebut SOS.

"Sehingga, Kongres resmi PSSI di Palangkaraya (10/12) dibatalkan oleh aparat keamanan setempat secara mendadak atas intruksi Menkokesra. Tetapi kongres KPSI di Jakarta justru sebaliknya, tidak dibubarkan. Mana yang legal dan ilegal nampaknya semakin absurd. Menkokesra gagal mengambil sikap karena tidak tahu situasi kondisi yang sebenarnya," lanjut pernyataan tersebut.

Dengan situasi terkini, bahwa potensi sanksi untuk Indonesia sudah sangat nyata dibandingkan sebelumnya, Presiden SBY pun diharapkan bisa bergerak cepat dengan menunjuk Menpora baru yang dapat mengatasi permasalahan dalam sepakbola Indonesia.

"Kami suporter mencoba berpikir jernih, bahwa situasi konflik ini sangat merugikan sepakbola nasional. Oleh karena itu harus segera diakhiri. Saat ini ada momentum mendukung perubahan kebijakan pemerintah terhadap sepakbola Indonesia yaitu waktu pergantian Kemenpora oleh Presiden. Momentum ini harus dijadikan alat membangkitkan sepakbola Indonesia melalui Menteri Olahraga dan Pemuda yang baru."

"Kami mengimbau kepada Presiden SBY saatnya turun gunung untuk menyelamatkan sepakbola kita dari sanksi FIFA. Salah satu caranya, Presiden harus memilih Menpora dengan syarat utama yaitu figur yang mampu menyelamatkan dan menyelesaikan konflik sepakbola Indonesia," beber SOS.

Selain itu, lanjut SOS, syarat lain yang harus dimiliki Menpora adalah bisa berpikir jernih dan tidak terjebak konflik kepentingan dan agenda politik di antara kedua belah pihak. "Oleh karena itu, akan lebih baik jika Presiden memilih Kemenpora dari kalangan profesional, bukan yang berlatarbelakang partai politik," tegas mereka.

Pada prosesnya, adanya Menpora baru nantinya pun diharapkan bisa menjadi momentum perubahan dalam membawa sepakbola Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Segera Pilih Menpora yang mampu menyelesaikan konflik sepakbola Indonesia! Jika tidak, akan tercatat dalam sepanjang sejarah negeri ini dimana titik kehancuran sepakbola Indonesia justru terjadi di era kepemimpinan kepala negara Presiden SBY," lugas SOS.

Palangkaraya - Kongres Luar Biasa PSSI akhirnya dilakukan secara cepat di lobi hotel karena ruang sidang dikunci oleh polisi. Padahal, pihak kepolisian mengaku tidak berniat menghalang-halanginya.

KLB semestinya dilakukan di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada pukul 09.00 WIB. Namun, ketika peserta akan memasuki ruang sidang, pintu dikunci dan di depannya dijaga polisi.

Setelah diadakan diskusi antara PSSI, perwakilan FIFA dan AFC serta pihak Polres Palangkaraya, PSSI akhirnya memutuskan kongres dilanjutkan meskipun tidak di ruangan. Maka jadinya acara dilakukan di lobi hotel.

Saat dihubungi detikSport pukul 14.00 siang, Kapolres Palangkaraya AKBP Hendra Rochmawan mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghalang-halangi kongres.

"Kami sudah klarifikasi kepada mereka (PSSI), seakan-akan kami menghalang-halangi. Kepolisian tidak menghalang-halangi Kongres PSSI di Palangkaraya," ujar Hendra.

Secara kronologis, panitia KLB PSSI telah mengatongi surat dari polisi bahwa mereka menerima permintaan izin melakukan kongres pada 9 Desember. Berikutnya, pada Minggu (9/12) siang, Plt Menpora Agung Laksono mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya tidak merekomendasikan kongres tersebut.

Berikutnya, muncul surat Menpora lagi pada Senin siang, yang menyatakan bahwa "tidak merekomendasi bukan berarti melarang".

"Kita menanyakan soal rekomendasi dari Kemenpora, kenapa masih dilarang? Kenapa masih seperti itu? Tugas kita kepolisian 'kan awalnya hanya mengamankan jalannya KLB, tidak dan bukan menghalang-halangi," sambung Hendra.

"Awalnya, beberapa hari lalu ada surat dri Kemenpora bahwa kongres harus mengacu MoU di Kuala Lumpur. Itu yang awalnya tidak dipenuhi mereka (PSSI) tentang bagaimana keabsahannya."

Namun, berikutnya Kemenpora mengirimkan surat terbarunya kepada Pemprov Kalteng, yang diteruskan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng dan Asisten I Pemprov Kalteng, serta Polda Kalteng.

"Jam 12.25 WIB tadi surat terbaru dari Kemenpora kami terima. Inti dari surat terbaru itu adalah bahwa Kemenpora tidak memberikan rekomendasi tapi tidak menghalang-halangi PSSI dan KPSI untuk melaksanakan kongres," tambah Hendra.

"Jadi, sekali lagi saya garisbawahi, dalam hal ini kepolisian tidak menghalang-halangi kongres PSSI di Palangkaraya. Pertemuan singkat PSSI tadi sudah dianggap kongres."

Alhasil, karena surat tersebut baru diterima hampir jam 13.00 siang, KLB PSSI terlanjur digelar di lobi hotel karena dijadwalkan dimulai tadi pagi. Di Jakarta, Kongres KPSI tetap berlangsung di Ballroom Hotel The Sultan.

"Saya menghargai pernyataan Kapolres tersebut, dan kami yakin mereka memang tidak berniat menghalang-halangi. Tapi kami tidak tahu kenapa bisa terjadi demikian, dan kenapa surat terkait baru diterima jam 12 lebih setelah kongres sudah selesai. Hanya Tuhan yang bisa menjawabnya," ucap Sekjen PSSI Halim Mahfudz kepada wartawan tadi sore.