Amerika Serikat Tak Akan Halangi Jika SBY Mundur atau Dilengserkan. Popularitasnya terus Merosot



JAKARTA,

RIMANEWS- Kasus dugaan suap yang melibatkan elite Partai Demokrat dinilai para aktivis LSM menjadikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono secara moral sudah lengser dari jabatan presiden. Sebab, sebagai pembina Demokrat ia gagal menjaga partai pendukungnya dari praktik korupsi yang menjadi jargon politiknya menuju kursi presiden. Pemerintah Obama (Amerika Serikat) tidak akan menghalangi dan menghambat masyarakat Indonesia jika memang SBY tak bisa lagi dipertahankan karena terus merosot. Kalangan mahasiswa dan masyarakat sudah kecewa berat dengan buruknya kinerja dan buruknya prestasi SBY serta buruknya pemilu dan pilpres 2009. Amerika Serikat juga kecewa atas situasi itu semua. Tak ada lagi jaminan SBY bertahan sampai 2014 kecuali ia melaksanakan Sapta Marga. Tidak benar jika dikatakan AS akan mempertahankan SBY sampai 2014. AS tidak akan membentengi SBY jika ada aksi massa dan mahasiswa untuk mendesaknya mundur karena dinilai gagal.

''Amerika Serikiat tak akan campur tangan jika SBY dilengserkan atau lengser dengan sendirinya karena tumpukan masalah yang melanda bangsa, juga akibat buruknya pemilu dan pilpres 2009 yang sarat masalah. NKRI sudah jadi negara gagal di era SBY-Boediono, mereka sebaiknya mundur, jika tak mau dilengserkan mahasiswa dan masyarakat,'' kata seorang wartawan senior sebuah koran terkemuka di Jakarta.

“Sebenarnya SBY sudah lengser, walau baru secara moral,” ungkap Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, di Jakarta, Kamis 7 Juli 2011.

Menurut Adhie, fakta saat ini menunjukkan Presiden SBY sudah lengser dari hati rakyat. Itu, katanya, terbukti dari penurunan suara terhadap Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam serangkaian survei oleh berbagai lembaga survei di Tanah Air.

Adhie menyebutkan, saat ini, Presiden SBY hanya memangku jabatan secara politik dan hukum saja. “Itu pun sudah mengalami penurunan 50 persen karena persoalan politik dan hukum yang tengah mendera partai binaannya,” ungkap dia.

Menurut Adhie, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan SBY sangat dipengaruhi oleh kinerjanya yang belum mampu memberantas korupsi dan menegakkan hukum di Indonesia sebagaimana dijanjikannya dalam kampanye Pemilu.

Apalagi, pelanggaran hukum dan dugaan korupsi itu sekarang ini justru melibatkan elite partainya sendiri, yakni M Nazaruddin yang akhirnya dicopot dari Bendum Partai Demokrat namun tetap dipertahankan sebagai kader dan anggota DPR.

Sementara itu, psikolog politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengungkapkan, dalam konteks permasalahan hukum yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, posisi Presiden SBY sudah hancur.

“Sebagai kepala negara, seharusnya pak SBY mendorong aparat hukum untuk lebih serius menangani kasus hukum meskipun itu terjadi di dalam partai asuhannya sendiri,” kata Hamdi dalam percakapan dengan matanews.com di Jakarta, Kamis 7 Juli 2011.

Hamdi berpendapat, karena itulah mengapa tidak boleh terjadi rangkap jabatan seperti yang dilakukan Presiden SBY dengan status Ketua Dewan Pembina di Partai Demokrat.

“Dengan rangkap jabatan seperti ini, pasti akan terjadi conflict of interest, konflik kepentingan yang besar,” ujar Hamdi.

Posisi rangkap jabatan menyulitkan Presiden SBY untuk memilah posisi dan kebijakannya. “Di satu sisi beliau adalah kepala negara yang harus adil, namun di sisi lain ada kepentingan di dalam Partai Demokrat yang harus dibelanya,” ungkap Hamdi.

Ketidakmampuan memilah posisi inilah, bagi Hamdi, yang menghancurkan Presiden SBY sebagai figur pemimpin yang seharusnya memberikan contoh kepada rakyat.

Sumber Sohih

-------------------

Sby bisa juga belajar dari Mahfud MD....