Ide Jokowi Atasi Kemacetan Dinilai Tak Efektif
KAMIS, 06 DESEMBER 2012 | 13:16 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menggelar rapat pembahasan pembatasan pelat kendaraan nomor ganjil genap yang lalu-lalang di jalan raya. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Rapat dihadiri oleh Dirlantas Polda Metro Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono, pengamat Darmaningtyas, Tulus Abadi dari YLKi, Dewan Transportasi Kota Jakarta, dan pejabat lainnya.

Hanya saja, Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia, Pandit Pranggana, menilai langkah seperti ini tidak efektif. "Efeknya hanya membuat kendaraan tidak beroperasi," katanya pada Kamis, 6 Desember 2012. "Sama sekali tidak mempengaruhi kapasitas kepadatan di jalan." Faktor lain kenapa pembatasan pelat ganjil genap ini tak efektif adalah seseorang bisa memiliki lebih dari satu kendaraan. "Bisa saja satunya genap yang lain ganjil," ujarnya. Sehingga perbandingan rasio kendaraan dengan kapasitas jalan tidak terlalu berpengaruh, tetap padat.

Belum lagi soal pengawasan di lapangan. Kata Pandit, tentunya membutuhkan perhatian khusus dari kepolisian. Soalnya, merekalah yang bakal berperan besar memastikan efektivitas program ini.
http://www.tempo.co/read/news/2012/1...ai-Tak-Efektif

Wacana Nopol Ganjil-Genap Banyak Kelemahan
Min, 25 Sep 2011

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya menilai rencana penerapan kebijakan nomor polisi (nopol) ganjil genap untuk tidak melintas pada saat tertentu, mempunyai banyak kelemahan jika jadi diterapkan. Hal ini disampaikan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suhardi Alius yang mengatakan dalam pengkajian Polda Metro Jaya ada banyak kelemahan jika kebijakan tersebut dilakukan. Suhardi menjelaskan saat wacana kebijakan nopol ganjil genap muncul ke permukaan, pihaknya mendapat banyak kritikan dari masyarakat.

"Karena masyarakat banyak yang komplain, kami minta agar kebijakan tersebut dikaji kembali. Terutama dari dampak sosialnya. Di Jakarta ini kan transportasi umumnya juga belum begitu memadai, itu juga kiranya menjadi pertimbangan," ujar Suhardi, Minggu (25/9/2011). Seperti diketahui, jika jadi diterapkan maka kendaraan bernopol ganjil genap akan bergantian melintas Jakarta setiap harinya. Misalnya hari Senin hanya yang bernopol ganjil yang boleh lewat, dan hari Selasa hanya yang bernopol genap, begitu seterusnya. Awalnya sistem ini akan akan diberlakukan pada pagi dan sore hari, yakni pukul 07.00-09.00 WIB dan pukul 16.30-19.30 WIB.
http://id.berita.yahoo.com/wacana-no...040343325.html

---------------------

Orang kalau bukan akhlinya (di bidang transportasi) dan maunya bikin kebijakan populis aja, yaaa kayak begini jadinya. Bagaimana bisa akan terjadi, seorang Kepala Daerah akan bikin peraturan yang akan membatasi hak-hak warga negara untuk secara bebas memakai dan menggunakan kendaraannya sendiri, padahal itu mobil atau sepeda motor, ketika memakainya di jalan raya itu tidaklah gratis. Tetapi setiap tahun harus bayar pajak kendaraan bermotor, bukan? Lhaaa itu bayar pajak kendaraan, tentu untuk penggunaan kendaraan tsb selama 1 tahun penuh di jalan-jalan milik Pemerintah, bukan hanya untuk enam bulan saja. Kalau ada pembatasan jalan kendaraan itu berdasarkan ganjil-genap, berarti membatasi hak warga negara untuk memakai kendaraannya sendiri meskipun sudah bayar pajak. Kecuali Jokowi memotong pajak kendaraan yang berplat B itu, hanya 50% saja, OK-lah! Dan lagi, kalau dibatasi plat B ganjil-genap, misalnya saya hanya punya 1 mobil berplat nomor ganjil yang hari itu tidak boleh jalan karena giliran plat bernomor genap. Padahal saat itu saya mau pergi ke Bandung, bukan mau masuk kota Jakarta. Gila kagak tuh, mobil gua bisa ditangkap polisi hanya gara-gara mau ke Bandung. Dari rumah gua ke jalan tol cikampek menuju Bandung, karena harus lewat jalan raya di Jakarta, ditangkap polisi karena plat tidak cocok? Think's, Mr Jokowi! Kebanyakan blusukan saja, akhirnya otak kagak jalan tuh!