JAKARTA - DPR mengancam akan menyandera Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan jika tidak memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP). Dahlan diancam disandera selama 15 hari.

Anggota DPR Komisi VII, Alimin, mengatakan DPR akan mengirimkan panggilan paksa kepada mantan Direktur PLN Dahlan Iskan untuk menghadiri RDP terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa PLN telah gagal berhemat sebesar Rp37 Triliun pada era kepemimpinannya.

Alimin menambahkan, jika keputusan pemangilan paksa sudah ditetapkan tetapi Dahlan tetap tidak hadir dalam rapat, maka Dahlan akan disandera selama 15 hari. Menurut dia, hal ini sudah diputuskan dalam peraturan.

"Kalau dipanggil paksa nggak mau, kita sandera 15 hari, di aturannya begitu," tegas Alimin, dalam RDP dengan Komisi VII terkait tetang hasil temuan BPK, di Gedung DPR, Jakarta (5/12/2012).

Menurut Alimin, komisi VII saat ini tidak akan memberi hati ke Mantan Dirut PLN tersebut. Dia melanjutkan, Komisi VII akan melaporkan ke Ketua DPR, dan nantinya ketua DPR akan melaporkan ke pimpinan Dahlan, yaitu Presiden. "Jadi pendapat saya, kalau karena ulah seseorang merugikan banyak orang, nggak bisa seperti ini ini ada aturan," tutup Alimin.
(mrt)