Berita ini selalu menjadi pengingat yang sia-sia: Jakarta bakal tenggelam. Hari-hari ini sejumlah pengamat kembali menyatakan bahwa tanah di Jakarta, terutama bagian barat dan utara, setiap tahun ambles 10-12 sentimeter.Artinya, dalam 10 tahun, tanah Jakarta turun sekitar 1 meter. Ada yang meramalkan, pada 2050, Jakarta Utara bakal terhapus dari peta Jakarta. Amblesnya sebagian ruas Jalan R.E. Martadinata, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu hanyalah salah satu indikasi yang patut diperhatikan.



Penyebab masalah itu sejatinya sudah terang benderang, yaitu berkurangnya air tanah yang selama ini menyangga tanah di atasnya.Air tanah yang terusmenerus disedot menghasilkan ruang kosong di bawah sana. Penyedotan yang luar biasa itu pada umumnya dilakukan industri besar dan gedung-gedung tinggi (seperti hotel, apartemen, dan perkantoran), yang jumlahnya berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Ruang kosong itu akhirnya tak mampu menahan beban berat di atasnya. Ambles pun terjadi.

Namun setiap kali pula kabar itu seperti hilang ditiup angin. Penyedotan air tanah masih saja terjadi. Padahal penyedotan air bawah tanah dan air permukaan tanah ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. Sayangnya, peraturan ini hanya mengatur pajak air bawah tanah (20 persen) dan pajak air permukaan tanah (10 persen) sebagai alat untuk membatasi penyedotan air. Dan ternyata para pemilik gedung lebih memilih membayar pajak untuk mendapatkan air bersih.

Akibatnya, daya dukung air di Jakarta terus merosot. Sebetulnya ada mekanisme alamiah yang bisa meningkatkan persediaan air. Para ahli memperkirakan, jika 50 persen saja air hujan di Jakarta meresap ke dalam tanah, hal itu sudah cukup membantu menaikkan cadangan air. Celakanya, penyerapan air hujan di Jakarta hanya 25 persen.Yang jauh lebih besar mengalir ke laut setelah sempat menyebabkan banjir di manamana. Rendahnya penyerapan itu lantaran tanah terbuka di Jakarta sudah makin menciut.

Pembangunan—gedung atau jalan—bisa dibilang makin tak terkontrol. Hutan beton meluas, terutama setelah banyak dibangun kawasan superblok di pusatpusat bisnis Jakarta, seperti di kawasan Sudirman- Thamrin,Kemang,Kuningan, dan sejumlah daerah di Jakarta Barat.Tidak mengherankan jika ruang terbuka di Ibu Kota makin sedikit, hanya 9,6 persen. Padahal idealnya sekitar 30 persen. Dari yang sedikit itu pun jumlahnya kian tergerus. Di Jakarta Pusat saja, misalnya, 49 ruang terbuka hijau telah beralih fungsi.

Tidak hanya di pusat kota. Pantai juga sudah habis dijarah. Sebagai contoh, hutan bakau di Jakarta tinggal 3 kilometer persegi, tak lebih dari 15 persen dibanding pada 1960. Dari laut, Jakarta seperti dibentengi gedung-gedung jangkung. Pemerintah agaknya lebih memfasilitasi kepentingan ekonomi jangka pendek dan hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha. Kepentingan masyarakat banyak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru diabaikan. Jika keadaan ini dibiarkan, sebagian Jakarta bakal tinggal jadi catatan sejarah.

Tidak hanya di pusat kota. Pantai juga sudah habis dijarah. Sebagai contoh, hutan bakau di Jakarta tinggal 3 kilometer persegi, tak lebih dari 15 persen dibanding pada 1960. Dari laut, Jakarta seperti dibentengi gedung-gedung jangkung. Pemerintah agaknya lebih memfasilitasi kepentingan ekonomi jangka pendek dan hanya menguntungkan sebagian kecil pengusaha. Kepentingan masyarakat banyak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru diabaikan. Jika keadaan ini dibiarkan, sebagian Jakarta bakal tinggal jadi catatan sejarah.

http://www.tempointeraktif.com/hg/op...212781.id.html



WALHI: Tahun 2050 Jakarta Tenggelam

Jumat, 13 Februari 2009 | 16:57 WIB

JAKARTA, JUMAT — Direktur Eksekutif WALHI Jakarta Selamet Daroyni mengatakan, 90 persen dari luas Jakarta diperkirakan akan terendam banjir pada tahun 2050. Menurutnya, sikap pemerintah yang mengedepankan pembangunan berbasis konversi lahan adalah salah satu penyebab dari tidak pernah tuntasnya bencana banjir.

“Pada 2050 Jakarta bagian utara, seperti Bandara Soekarno Hatta, tenggelam. Mungkin bisa lebih cepat,” terangnya di kantor pusat WALHI, Jumat (13/2). Ia menyatakan, situasi yang terlihat jelas dari banjir Jakarta adalah alih fungsi kawasan tangkapan atau resapan air, pemberian IMB tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis, serta buruknya sistem drainase dan sungai.

Selain itu, faktor alam berupa curah hujan yang cukup tinggi dalam 25 tahun terakhir, kerusakan lingkungan, dan juga banjir kiriman turut menjadi penyebabnya. Curah hujan di Jakarta mencapai dua miliar meter kubik per tahun. Namun, yang terserap hanya 26,6 persen atau 532 juta meter kubik, sementara sisanya 73,4 persen atau 1.468 juta meter kubik menggelontor ke laut.

Secara detail dari semua faktor banjir Jakarta alih fungsi adalah yang paling dominan. Dari luas lahan di Jakarta sebesar 661,52 kilometer persegi hanya 9,6 persen ruang terbuka hijau. Padahal dari target yang direncanakan mencapai 13,6 persen pada pemerintahan Sutiyoso.

Agar bencana banjir berkurang, Selamet menyarankan agar pemerintah segera menerapkan beberapa hal. Sikap itu di antaranya kaji ulang seluruh kawasan Jakarta berbasis ekologis, menjamin hak masyarakat untuk andil dalam penataan kota, dan menaikkan ruang terbuka hijau.

“Jadi jawabannya benar-benar keberanian Pemprov DKI untuk merestorasi kawasan ekologi publik, dan memang menjamin hak masyarakat untuk memberikan hak jawab dan tanya masyarakat dalam perencanaan kota,” tegasnya.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...arta.Tenggelam



PENURUNAN PERMUKAAN TANAH

Jakarta “Tenggelam” Sudah di Depan Mata

Senin, 27 September 2010 | 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penurunan permukaan tanah secara signifikan di Jakarta semakin luas. Kondisi tersebut terjadi akibat kian intensifnya pembangunan fisik yang disertai penyedotan air tanah secara tidak terkendali. Naiknya permukaan laut sebagai dampak pemanasan global menyebabkan wilayah Jakarta yang terendam rob atau genangan saat air laut pasang kian luas.

Tim dari Kelompok Keilmuan Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang melakukan kajian subsidensi permukaan tanah di 23 titik di sekitar Jakarta menyimpulkan, penurunan permukaan tanah bervariasi, 2 sentimeter hingga lebih dari 12 cm selama 10 tahun sejak 1997 hingga 2007.

Hasanuddin Z Abidin, salah seorang peneliti, Sabtu (25/9/2010), menyatakan, sebagian besar kawasan barat hingga utara Jakarta mengalami penurunan tanah antara 5 cm dan 12 cm. Adapun wilayah tengah hingga timur penurunan tanahnya hingga 5 cm. Penurunan kawasan timur laut hingga selatan berkisar 2-4 cm.

”Penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah juga menurunkan badan jalan dan saluran drainase sehingga retak-retak, rusak, dan menutupi saluran,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Tarjuki. ”Dinas PU DKI sedang memperbaiki badan saluran drainase yang tertutup agar air lebih cepat mengalir,” lanjutnya.

Penurunan permukaan tanah juga menciptakan kawasan-kawasan cekung yang lebih cepat tergenang saat banjir.

Sebagian kawasan Pademangan, Jakarta Utara, yang beberapa tahun lalu nyaman dilalui, misalnya, kini menjadi langganan rob saat air laut pasang. Kawasan wisata Ancol Taman Impian yang beberapa tahun lalu lebih tinggi daripada permukaan laut kini harus membangun tanggul di sepanjang bibir pantai guna menahan air laut saat pasang. Tanggul pun harus rutin ditinggikan karena permukaan tanah terus turun.

Data Dinas Pengembangan DKI Jakarta bahkan lebih mengerikan. Pada periode tahun 1982 hingga 1997 terjadi amblesan tanah di kawasan pusat Jakarta yang mencapai 60 cm hingga 80 cm. Karena merata, amblesan ini menjadi tidak terasa. Bila penurunan ini terus berlanjut, “tenggelamnya” Jakarta sudah di depan mata.

Mumpung lagi musim hujan...
sapa tau ada yang ngasi
atau palig gak
asal jangan