Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Ali meradang soal pernyataan Menteri Negara Badan Udaha Milik Negara Dahlan Iskan yang menyebut anggota DPR kerap memeras perusahaan-perusahaan BUMN.

"Saya dapat laporan dari Komisi VI (soal pernyataan Dahlan). Ini kan menyinggung perasaan kami. Emang kami suka minta uang? Anggota DPR itu saya lho termasuk. Jadi hati-hati lho ini," kata Marzuki di Gedung DPR, Kamis 25 Oktober 2012.

Marzuki mengaku tak akan marah jika Dahlan Iskan mengatakan 'oknum DPR' dan bukan 'anggota DPR' yang memeras perusahaan BUMN. "Jangan beri uang kepada oknum anggota DPR yang minta-minta. Jangan dibilang anggota DPR. Saya merasa tak enak. Jangan dibilang begitu. Kalimat-kalimat ini hati-hati betul, jangan sampai menyinggung orang banyak ya, apalagi antar lembaga," kata politikus Demokrat itu.

Marzuki juga berharap jika benar ada oknum anggota Dewan yang memeras perusahaan negara, agar segera dilaporkan. Selain itu, harus memiliki bukti yang kuat.

"Sampaikan dan pasti kami pecat melalui Badan Kehormatan. Tapi jangan seperti itu, membuat tanda tanya dan akhirnya hubungan kita jadi nggak baik. Pernah tidak saya minta-minta? Kalau ada, saya ganti sejuta kali. Mendingan saya bunuh dirilah kalau saya minta-minta. Tak pernah saya lakukan. Itu kan menyinggung perasaan semua orang. Banyak ustad di sini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan Dahlan Iskan telah melapor kepada Sekretaris Kabinet terkait Surat Edaran 542 yang berisi imbauan kepada jajaran anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan semua pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.

Laporan Dahlan Iskan langsung direspons Dipo Alam dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN untuk menolak oknum anggota DPR yang meminta jatah.

Hari ini, Kamis 25 Oktober, Dahlan Iskan berkali-kali mengucapkan kalimat "saya nggak ngomong dulu" saat wartawan menanyakan siapa anggota DPR yang minta jatah ke BUMN. Dahlan mengatakan pesan singkat (SMS) yang dikirimkannya kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam merupakan laporan bahwa dia telah melaksanakan surat edaran Seskab itu.

sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/...nyinggung-kami