JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal "Ical" Bakrie memilih tak ambil pusing soal hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menyebut dirinya tak berkualitas menjadi calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Ical menyebut survei LSI tak mewakili populasi rakyat Indonesia. Responden yang terlibat pada survei ini hanya berjumlah 223 orang dengan latar belakang pendidikan doktor.

"Survei itu kepada siapa? Kepada elite, ya. Barangkali nanti saya hubungi elite itu karena saya sekarang hubungi rakyat. Sekarang saya deketin rakyat sehingga kalau LSI (Lembaga Survei Indonesia) melakukan survei kepada rakyat, (elektabilitas) saya tinggi," ujar Ical di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Ical mengatakan, dirinya berencana mendekati kalangan elite yang menjadi responden survei tersebut. Dengan demikian, para responden tersebut sadar bahwa Ical, menurut klaim sepihaknya, didukung rakyat.

Kualitas seorang capres, terangnya, tidak dapat diukur dari suara 223 responden LSI yang merupakan kalangan intelektual. Pasalnya, populasi rakyat yang memiliki hak pilih mencapai seratusan juta. "Rakyat, kan, yang akan memilih," ujarnya.

Sejumlah tokoh nasional dipersepsikan tak layak menjadi presiden. Tokoh tersebut adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbanigrum, Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadarma Ali, mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.

Hal ini berdasarkan hasil survei LSI pada Januari-Mei 2012 yang bertajuk "Penilaian Opinion Leader". Survei ini melibatkan 233 responden yang berpendidikan minimal doktor dengan beragam latar belakang. Para responden ini merupakan orang yang mengetahui seluk-beluk para tokoh nasional tersebut.

yeyy.. a yeee..
over confident, gw suka gaya loe
sepaham ama bang rhoma ini orang

edit tambahan berita drpd buat trid baru :

Ical Enggan Jawab soal Ganti Rugi Lumpur Lapindo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Grup Bakrie, Aburizal Bakrie, yang menguasai saham mayoritas PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melalui PT Energi Mega Persada, memilih lepas tangan dalam hal ganti rugi atas korban lumpur Sidoarjo, Jawa Timur. Ical menilai pelunasan ganti rugi itu bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

"(Pelunasan ganti rugi) tanya ke Lapindo," kata Ical singkat di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (4/12/2012).

PT MLJ dipastikan tidak dapat melunasi sisa pembayaran ganti rugi tahun ini. Padahal, semula korban semburan Lumpur Lapindo dijanjikan mendapat ganti rugi senilai total Rp 876 miliar. Ketika disinggung mengenai pelunasan ganti rugi dengan dana APBD, Ical lagi-lagi memilih mengembalikannya pada PT MLJ.

Sementara itu, Pemprov Jatim mengupayakan korban lumpur untuk bertemu langsung dengan PT MLJ dan pemerintah pusat di Jakarta. Kepastian itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Senin (3/12/2012). Menurut Soekarwo, informasi itu didapatnya dari Bupati Sidoarjo dan PT MLJ pada akhir pekan lalu. "Dalam minggu-minggu ini, PT MLJ hanya akan mampu membayar sekitar Rp 250 miliar," katanya.

Soekarwo mengatakan, PT MLJ mengaku mengalami kendala finansial dalam pelunasan. Saat ini mereka berupaya mengakses bantuan finansial melalui perbankan untuk melunasi sisa pembayaran sebesar Rp 626 miliar. PT MLJ pernah mengajukan kredit pinjaman ke Bank Jatim senilai Rp 900 miliar, tetapi ditolak karena agunan yang diberikan hanya senilai Rp 200 miliar.

Soekarwo menyatakan, ia akan memfasilitasi pertemuan antara korban lumpur dan PT MLJ jika ada protes dari warga. "Tidak hanya dengan PT MLJ, jika perlu dengan Menteri PU selaku Ketua Dewan Pengarah BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan Menteri Keuangan untuk mencari solusi selanjutnya," ujarnya.

Tahun ini PT MLJ menunggak pembayaran ganti rugi senilai Rp 876 miliar kepada korban lumpur di Sidoarjo. Jumlah itu meliputi tagihan di atas Rp 500 juta sebesar Rp 400 miliar dan di bawah Rp 500 juta sekitar Rp 476 miliar.