Pemerintah Diminta Naikkan Harga BBM Maret 2013
Rabu, 28 November 2012 22:01 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono meminta pemerintah berani menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Maret 2013. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menerapkan subsidi secara adil sambil menjaga impor di tengah turunnya kinerja ekspor. "Sekarang ini kan BBM juga banyak impor, 400 ribu barrel per hari. Itu yang menyebabkan neraca perdagangan tertekan karena impor setiap hari. Ke depannya supaya impor tidak eksesif ya mungkin ada ruang fiskal pemerintah untuk menaikkan harga BBM tahun depan," ungkap Tony ditemui di Jakarta, Rabu (28/11).

Pemerintah sendiri, menurut Tony, sudah mempersiapkan untuk menaikkan harga BBM. "Saya masih menangkap kesan pemerintah masih hitung-hitung lagi untuk menaikkan harga BBM tahun depan. Tinggal tunggu besarannya berapa dan waktunya kapan," katanya. Kapan waktu yang tepat menaikkan? Menurut Tony, sebaiknya jangan langsung awal tahun dengan pertimbangan inflasi. "Inflasi kita agak relaks maret karena Januari ada masalah-masalah, hujan deras, banjir biasanya rawan inflasi. Dan itu tahun baru, orang biasanya banyak spending," kata Tony. Adapun besaran yang diperkirakan cukup baik adalah naik Rp1.000-Rp1.500 per liter. Harga tersebut masih dapat dibeli masyarakat namun akan cukup besar untuk menekan konsumsi
http://www.metrotvnews.com/ekonomi/n...BBM-Maret-2013

PDIP Kecam Operasi Senyap untuk Menaikkan BBM
Kamis, 29 November 2012

JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan di DPR mengedarkan buku kecil kepada para anggota DPR, pengunjung, maupun wartawan pada rapat paripurna DPR, Kamis (25/10), di gedung parlemen di Jakarta. Buku berwarna merah dan tipis itu, berisikan kritik F-PDIP terhadap Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disetujui pada paripurna Selasa (23/10). Keberatan yang disampaikan F-PDIP dalam buku kecil ini adalah mengenai pasal 8 ayat 10 dalam UU APBN 2013. Dalam buku tersebut, fraksi yang dipimpin Puan Maharani, itu menduga pasal tersebut sebagai operasi senyap pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi pada 2013. Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, berisi "Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara."

Sedangkan, pasal 8 ayat 1 menyatakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas (LPG) tabung 3 kilogram dan liquefied gas for vehicle (LGV) TA 2013 direncanakan sebesar Rp193,805213 triliun. Ayat 2 menyatakan subsidi listrik tahun anggaran 2013 direncanakan sebesar Rp80,93779 triliun. PDIP juga menyertakan alasan mereka memertanyakan pasal yang dianggap rawan "diplintir" demi kepentingan penguasa tersebut. Di dalam buku, dijelaskan bahwa pasal itu memangkas hak budgetting DPR, melanggar asas transparansi keuangan negara, melanggar asas pembentukan UU, dan patut diduga sebagai senjata bagi Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2013. "Menolak lewat buku juga bagian dari pencerdasan politik anak bangsa. Ini bagian pendidikan politik, ada penjelasan rinci dan argumentasi di buku ini," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, sebelum rapat paripurna.

Dia menyatakan, disebarkannya buku itu juga untuk menunjukkan kepada publik tentang sikap partai yang tegas dan terdokumentasi dengan baik. Sebelumnya, mengacu pada kejadian pada sidang Paripurna APBN 2013 lalu, sempat terjadi hujan interupsi dari PDIP mengenai masalah itu. Pasal 8 ayat 10 draf APBN 2013 dinilai tidak transparan, karena bisa memberikan wewenang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa persetujuan DPR. Fraksi PDI-P meminta pimpinan sidang paripurna, Anis Matta memberikan waktu untuk proses lobi antara pimpinan fraksi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat sebelum sidang dilanjutkan. Namun, Anis memutuskan sidang diteruskan setelah fraksi lain sepakat tidak menginginkan proses lobi antar pimpinan fraksi. Bambang menilai, sikap Anis Matta salah karena langsung mengetuk palu dan tidak memerhatikan tata tertib rapat paripurna DPR. PDIP bahkan menganggapnya sebagai bentuk tirani mayoritas terhadap minoritas dan mengkhianati prinsip musyawarah mufakat. "Sebagai sesama anggota dewan, kami menyesal atas hal itu. Meskipun peta dan sikap fraksi-fraksi sudah jelas, mekanisme tata tertib tetap harus ditempuh," ungkap Bambang
http://www.jpnn.com/read/2012/10/25/...Menaikkan-BBM-

BBM: Luar Biasa Jika Pemerintah Berani Naikkan Harga
Selasa, 27 November 2012 | 02:07 WIB

JAKARTA: Pemerintah dinilai kurang cermat dalam perencanaan kebijakan subsidi bahan bakar minyak. Komaidi mengatakan pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan asumsi-asumsi yang digunakan. “Saat ini relatif tidak banyak yang bisa dilakukan pemerintah karena menambah kuota relatif sulit,” kata Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari ReforMiner Institute, kepada Bisnis, Senin (26/11/2012). Selain itu, imbuhnya, tahun fiskal 2012 tinggal sebentar lagi serta masa sidang DPR segera habis.

Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menyelesaikan akar masalahnya, yaitu dengan memperkecil disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi. Namun, untuk 2013 terlihat sulit untuk menaikkan harga BBM subsidi. “Saya kira fokusnya sudah untuk 2014. Jika berani menaikkan saya kira 'luar biasa',” ujarnya. Di sisi lain, menurut Komaidi, banyaknya penyelewengan BBM subsidi serta daerah yang mengalami over kuota BBM subsidi berakar dari penetapan kuota BBM subsidi yang lebih rendah dari realisasi tahun 2011.

Kebijakan tersebut diputuskan dengan dasar keyakinan pemerintah bisa menaikkan harga dan membatasi subsidi. Namun, faktanya kedua hal tersebut tidak berjalan, itu yang menyebabkan kondisi over kuota yang terjadi saat ini. Yang harus diperbaiki adalah masalah tranparansi. Seharusnya pemerintah menelusuri berapa jumlah yang keluar dari kilang kemudian masuk ke SPBU.
http://www.bisnis.com/articles/bbm-l...-naikkan-harga

-----------------------

Kalau mau ngajak semua elemen di masyarakat turun ke jalan lagi, seperti tahun lalu, silahkan saja. Tapi harap diketahui saja, kalau itu terjadi lagi (rakyat turun ke jalan) maka eskalasinya jelas bisa lebih besar dan tak ada yang tahu, apa akibat selanjutnya. Parpol dan politisi yang punya kepentingan untuk Pemilu dan Pilpres 2014, jelas akan mengomporinya, dan jelas akan menggerakan provokator-provokatornya agar kondisi negara guncang menjelang 2014 ... selanjutnya, tahu ajalah sendiri, arahnya mau dikemanakan negeri ini!