Warga Tanah Merah Koja dan Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara, berhasil merebut perhatian Gubernur DKI Jakarta terkait status tanah pemukiman mereka yang disebut grey area. Aksi warga yang bermukim di atas tanah bukan milik pemerintah tersebut diprediksi akan memicu grey area lainnya di Jakarta.

"Akan muncul hal yang sama di tempat lain, atas nama penderitaan, atas nama marjinalisasi, karena gubernur senang dengan pendekatan populis seperti ini. Tapi warga harus sama mengertilah, mana hak dan bukan hak kita. Kalau kita memaksa kehendak pasti ada hak orang lain yang dilanggar," kata pengamat tata kota, Yayat Supriatna, pada detikcom, Jumat (30/11/2012).

Yayat menilai aksi warga yang bermukim di grey area karena rasa tidak percaya pada jajaran di bawah Jokowi. Seharusnya persoalan ini selesai dalam kepengurusan oleh wali kota dan kecamatan, tidak perlu langsung ke Jokowi dengan cara yang merugikan orang lain.

"Saya kira masyarakat harus sama-sama mengerti, tuntutan bisa dipenuhi makanya problematika ini muncul kekerasan, demonstrasi, dan pemaksaan kehendak yang sebetulnya mencederai sistem yang sudah dibangun. Selama ini mungkin terjadi rasa tidak percaya dengan aparat di lapangan, percayanya sama tokoh si Jokowi. Wali kota dan camat tidak dipercaya masyarakat," ujar Yayat.

Menurut Yayat, pemberian RT dan RW di grey area sama saja memanjakan warga yang tinggal di atas lahan milik orang lain tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari.

"Benturan kepentingan hak dan kewajiban, semua merasa paling benar, kalau pola seperti ini kita tidak mentaati struktur lembaga yang sudah ada, dan lembaga lebih memahami, harus ada saling pengertianlah. Kalau Pertamina juga perlu dilindungi, itu juga buat kepentingan masyarakat, sama-sama mengertilah," papar Yayat.

Yayat mengharapkan dengan perbaikan birokrasi komunikasi ke bawah oleh wali kota, kecamatan, dan kelurahan dapat meminimalisir penyebaran grey area di Jakarta yang menuntut pendirian RT dan RW serta pembagian KTP. Menurut Yayat, Tanah Merah dan Kampung Sawah adalah kesalahan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat dan membangun komunikasi ke bawah dengan baik.

"Itu yang namanya pejabat di tingkat wilayah berkomunikasilah ke bawah, selama ini mungkin warga tidak mengenal siapa wali kotanya, camatnya, lurahnya. Kalau gubernur ke bawah, walikota dan camat juga turun ke bawahlah. Selama ini kan ada persoalan komunikasi yang tersumbat, tidak terbuka komunikasi yang saling membuka diri. Ini karena banyak kebijakan yang tidak pro kepada masyarakat selama ini," ujar Yayat.

Pada Rabu (28/11) malam, Jokowi menemui warga Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara, yang memprotes adanya penggusuran atas pemukiman mereka dengan menutup jalan Raya Cakung Cilincing. Kepada warga Kampung Sawah, Jokowi berjanji akan membentuk RT dan RW, memberikan KTP, dan kartu Jakarta sehat.

Aksi warga Kampung Sawah ini kurang lebih sama dengan permintaan warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, yang proses pemberian RT dan RW sedang dalam proses, termasuk pemberian KTP. Tanah Merah dan Kampung Sawah adalah pemukiman warga di atas lahan milik orang lain, Jokowi pun meminta warga di ke dua tempat yang dikenal sebagai grey area tersebut untuk bersabar memastikan status tanah berdasarkan hukum.

[url]http://news.detik..com/read/2012/11/30/090353/2105698/10/aksi-warga-tanah-merah-dan-kampung-sawah-bisa-picu-grey-area-lainnya[/url]

=====

kalau gubernurnya terlalu baik yach repot jugaa bisa2 warganya malah ngelunjak..
gw ngerti maksud baik jokowi tapi kalau kelewatan baiknya repot juga... yg ada pada ngelunjak...
nyerobot tanah orang dibikinin ktp,keterangan bermukim,menggarap terus keluar sertifikat trus jadi hak milik dech

terserah mau ngatain ane pasukan panasbung dll tapi kalau liat gejalanya seperti ini dah mulai gk bener kayaknya...