JAKARTA-Beberapa produser film dan animasi Jepang menyatakan siap berinvestasi di Indonesia dan segera mewujudkannya dalam waktu dekat ini.

"Kami sudah menyiapkan dana investasi 2 juta dolar AS untuk membuat film bertema semi-animasi di Indonesia," kata Director Head of Nikkatsu Studio, Keizo Yuri di Jakarta, Sabtu, dalam kunjungannya ke Indonesia di acara Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI) 2012.

Nakkatsu Corporation yang memproduksi film "The Killers" itu, akan merealisasikan investasinya dalam waktu dekat ini melalui "joint production" dengan perusahaan Indonesia.

Menurut Yuri, prospek industri animasi dan film di Indonesia termasuk pasarnya tergolong cerah dan menjanjikan.

"Saya pikir Jepang dan Indonesia akan maju bersama di bidang film dan animasi," ucapnya.

Yuri yang juga memproduseri film Yattare-Man itu mengatakan pihaknya siap berbagi ilmu dan pengalaman dengan para pelaku industri film dan animasi di Indonesia.

Wakil Presiden International Business Development Aniplex Jepang, Hiroshi Sasaki pada kesempatan yang sama juga sedang menjajaki pasar film dan konten animasi di Indonesia.

"Saya hanya dua hari di sini (Indonesia), sebelumnya saya belum tahu pasar Asia seperti apa. Ternyata sangat apresiatif, ada banyak toko komik dan toko buku di sini. Ini mencerminkan ada peluang dan kesempatan yang besar di Indonesia," ujarnya.

Seperti layaknya Jepang yang bisa membuat cerita komik yang bagus dan karakter yang kuat, Sasaki juga percaya Indonesia bisa melakukan hal serupa.

Sementara itu, Direktur Caravan Studio, Chris Lie, sebagai pelaku industri lokal mengaku selama ini 92 persen proyek yang dikerjakannya adalah pesanan dari luar negeri meliputi Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan sebagian Eropa.

"Ini menunjukkan belum ada yang butuh 'service' kita di sini," katanya.

Menurut dia, diperlukan adanya sosialisasi yang matang dan menyeluruh serta yang terpenting adanya kebijakan pemerintah berupa ketentuan wajib tayang animasi lokal kepada para stasiun televisi di Indonesia.

Meskipun memiliki pasar yang menjanjikan, kata dia, hal itu tidak akan ada artinya apabila tidak ada ruang bagi pelaku industri kreatif untuk mengekspresikan karyanya.

"Kebijakan wajib tayang lebih penting ketimbang bantuan permodalan. Harus ada 'slot' untuk animasi lokal," tuturnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Armein Firmansyah mengatakan, pihaknya akan mereplikasi kebijakan di negara-negara lain yang terbukti mampu mendorong perkembangan film dan konten animasi.

"Kita akan mengarah ke sana, karena kalau kita tidak segera bergerak industri konten animasi kita bisa dikuasai asing," tukasnya. (ant/hrb)