Sekitar 600 warga yang menghuni tanah bekas rel kereta api di wilayah Secang, akan menagih janji ke DPRD Kabupaten Magelang. Karena mereka dijanjikan fasilitasi bertemu dengan pemerintah pusat.

''Kami ingin tahu hasil legislatif menindaklanjuti aspirasi Panca Tekad yang disampaikan dalam audensi dengan Pimpinan DPRD Mei 2012, Kata HA Budi Hartanto, ketua Paguyuban Panca Tekad, kemarin.

Paguyuban Panca Tekad beranggotakan sekitar 600 warga berbagai desa di wilayah Secang, Magelang. Mereka itu antara lain dari Payaman, Krincing, Ngabean, Madyocondro dan Kelurahan Secang.

Mereka menempati tanah bekas rel kerata api yang sudah tidak difungsikan untuk prasarana transportasi sejak 1973. Para warga mengajukan permohonan pelepasan hak atas tanah yang dikuasai PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Oleh mereka tanah itu dijadikan tempat tinggal, lainnya sebagai tempat usaha.

Dalam audensi Mei lalu, disepakati rencana konsultasi ke DPR RI dan Menteri BUMN, tentang ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Yakni, rekomendasi untuk dijadikan referensi pelepasan hak atas tanah PT KAI.

Konsultasikan Menteri

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Magelang, Sad Priyo Saputro SE, justru balik mempertanyakan sikap Paguyuban. Karena saat audiensi, disampaikan hasil konsultasi kepada Kementerian Keuangan. Paguyuban justru disarankan agar hal itu dikonsultasikan kepada Menteri BUMN.

"Jika sudah mendapat persetujuan dari Menteri BUMN, DPRD bisa memfasilitasi pengajuan permohonan pensertifikatan tanah ke Badan Pertanahan Nasional, " katanya, saat dihubungi terpisah.

Menurut Bukit Efendi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, pihaknya siap membantu pensertifikatan tanah yang sudah lama ditempati anggota Panca Tekad.

''Dengan catatan, semua persyaratan untuk itu sudah terpenuhi. Termasuk persetujuan tertulis dari Menteri BUMN tentang pelepasan hak atas tanah PT KAI,''katanya.(pr-28)