JAKARTA - Rencana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk menghibahkan 1.000 angkutan umum terancam gagal. Hal tersebut disebabkan mayoritas anggota dewan menolak rencana Jokowi dalam memberikan angkutan secara cuma-cuma kepada swasta.

“Persepsi yang muncul di anggota Badan Anggaran DPRD menolak kebijakan hibah angkutan umum. Pandangan dewan, angkutan umum itu bagian dari profit oriented,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Wanda Hamidah, usai mengikuti pembahasan dengan SKPD terkait perencanaan managemen anggaran transportasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Senin (29/10/2012).

Kata Wanda, penolakan ini disebabkan sejumlah faktor, di antaranya ketidakjelasan dasar hukum hibah angkutan umum dan sisi politis koalisi partai yang pada pemilukada berseberangan dengan Jokowi-Basuki. Faktor lainya yakni dinas yang diutus oleh Gubernur DKI Jakarta tidak mampu menjelaskan teknis pelaksanaannya kebijakan hibah dengan detail.

Wanda mengaku, dirinya termasuk yang menolak kebijakan hibah angkutan umum. Menurutnya, angkutan umum merupakan bagian dari bisnis transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, karena itu pengunaan APBD untuk membelikan angkutan kepada pengusaha secara cuma-cuma tidak relevan.

“Kami perlu gubernur menjelaskan secara langsung kebijakan hibah ini karena berbeda sekali dengan RPJMD jaman gubernur sebelumnya. Karena itu wajar sekali tadi Dinas Perhubungan sangat gagap menjelaskan dan terkesan kurang mengerti dengan konsep pimpinannya,” terangnya.

Wanda berharap pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta bisa segera terealisasi, mengingat APBD DKI Jakarta 2013 harus diketuk pada November mendatang.

Anggota Banggar lainnya, Dwi Rio Sambodo, mengakui mayoritas dewan meminta penjelasan terkait skema transportasi yang menjadi visi dan misi Gubernur DKI Jakarta yang baru.

“Penyelesaian kemacetan itu membutuhkan kontribusi pemerintah pusat. Dewan bertanya, posisi pemerintah pusat dimana saat gubernur menjabarkan kebijakan hibah, penyatuan MRT dan Monorel. Karena semua kebijakan itu membutuhkan dana besar,” jelasnya.

JAKARTA - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Soedirman menolak program peremajaan angkutan kota yang digagas Pemrov DKI. Penolakan itu secara langsung ia lontarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Legislatif Daerah DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan seharusnya pihak pemilik angkutan umum merasa senang, karena menejemen yang ada akan dikelola lebih baik lagi.

"Lho, seharusnya mereka malah bersyukur dong, jadi nantinya itu akan kita bentuk menjadi konsorsium, kita satukan semua, dan upah para sopir juga akan kita naikkan, nantinya akan berbentuk koperasi atau apa saja namanya terserah mereka," ungkapnya saat ditemui di Balaikota Jakarta, Jumat (8/11/2012) malam.

Sebelumnya, Soedirman mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali mempertimbangkan program tersebut. Dirinya menilai progranm itu harus diimbangi dengan kajian yang mendalam dan sesuai kondisi di lapangan.

"Andai kata itu benar dilaksanakan, maka habis semua bus. Saya minta dipertimbangkan karena kami sangat keberatan," kata Soedirman.

Soedirman menjelaskan, dasar dari penolakan itu karena semua semakin tak masuk akal. Kata dia, usulan yang mengatur peremajaan angkutan kota itu, rentang waktunya sangat singkat, yakni peremajaan bus besar setiap 10 tahun, bus sedang 8 tahun, dan angkutan kecil dalam kurun 7 tahun.

Padahal, lanjutnya, dalam banyak diskusi dan hasil kajian, pemilik angkutan akan mencapai break event point (BEP) setidaknya setelah kendaraannya beroperasi selama tujuh tahun.

"Harusnya diatur detail soal kompensasinya karena kami tidak sepakat dengan cara yang tidak matang. Ini tergesa-gesa dan semua syaratnya memberatkan. Kami khawatir akan ada gejolak sosial," tandasnya.

JAKARTA - Penolakan DPRD terhadap rencana Jokowi untuk menghibahkan 1.000 unit angkutan umum menuai kontra dari berbagai kalangan, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Tigor Nainggolan menilai, DPRD tidak tepat jika menolak kebijakan tersebut dengan alasan bahwa angkutan umum itu bagian dari profit oriented.

“Pemerintah itu jangan mikir profit, itu memang tugasnya pemerintah untuk penyediaan sarana umum, jangan mikir untung-ruginya,” tegas Tigor saat dihubungi Okezone, Senin (29/10/2012) malam.

Menurutnya, kebijakan yang direncanakan mantan Wali Kota Solo itu sangat tepat untuk kemajuan angkutan umum di Jakarta, asalkan penanganannya benar-benar sampai sasaran.

“Rencana itu sangat bagus, untuk melakukan revitalisasi angkutan kota, itu memang pekerjaan wajib pemerintah memberikan sarana transportasi yang layak apalagi untuk warga Jakarta,” katanya.

Diketahui, mayoritas anggota dewan menolak rencana Jokowi dalam memberikan angkutan secara cuma-cuma kepada koperasi angkutan umum, menurut pandangan anggota dewan, angkutan umum merupakan bagian dari bisnis transportasi yang menghasilkan keuntungan bagi pemiliknya, karena itu pengunaan APBD untuk membelikan angkutan kepada pengusaha secara cuma-cuma tidak relevan.

Setelah mendapat penolakan dari mayoritas anggota DPRD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan menjelaskan kepada mereka mengenai kebijakan menghibahkan 1.000 angkutan umum. Termasuk dasar hukum yang menurut anggota dewan masih belum jelas.

Sistem gaji bagi para sopir ini gambarannya nanti seperti apa? bagaimana mereka kemudian dipastikan tidak bakal kebut-kebutan atau ugal-ugalan lagi?

Pada prinsipnya kebut-kebutan atau ugal-ugalan itu kami pahami sebagai upaya mereka untuk mendapatkan uang lebih banyak. Artinya kalau saya dapat penumpang banyak maka saya akan punya uang lebih banyak, untuk itu saya ngebut. Tapi dengan model gaji kita bisa lihat hasilnya di pengemudi Transjakarta, gaji mereka tetap, selain karena memang jalurnya tertentu tidak bisa kebut-kebutan tapi itu juga mereka tidak lagi berpikir harus kejar setoran.