JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok akan menjabat 12 tugas ex officio atau jabatan yang dipegang oleh Wagub. Dalam mengisi jabatan tersebut, Ahok akan berhubungan langsung dengan agama Islam dalam hal ini kaum muslimin di Jakarta. Seperti Ketua Badan Pembina Lembaga Bahasa dan Ilmu Alquran, Ketua Dewan Pembina Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, Ketua Dewan Perimbangan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh, Ketua Dewan Pembina Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia, Ketua Badan Pembina Koordinasi Dakwah Islam, Ketua Dewan Penasehat Dewan Masjid Indonesia, Ketua Dewan Pembina Jakarta Islamic Center, dan Ketua Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama. Hal ini kemudian memunculkan ketakutan akan lahirnya ‘ketidakadilan’ jika sang pemimpin yang merupakan seorang Kristen ini menjabat posisi itu, melalui kelompok garis keras mereka yang seringkali memalukan mayoritas muslim di Indonesia, Front Pembela Islam (FPI), pun dengan lantangnya menyebut Ahok kafir dan tidak pantas memimpin 12 tugas tersebut. “Ahok tidak boleh mendekati Masjid. Bukan najis secara fisik, tetapi najis secara hati. Jadi bagaimana mungkin Wagub DKI yang nonmuslim jadi penasihat masjid,” teriak Ketua Dewan Syuro DPD DKI FPI, Habib Shahab Anggawi, di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Selasa (09/10/2012). Sembari memamerkan supremasi agamanya, ia mengatakan, sangat tidak mungkin dan tidak pantas yang mengisi jabatan tersebut adalah orang nonmuslim. FPI kemudian memberikan solusi islamisasi yang menurut pemahaman mereka tidak memaksakan kebebasan beribadah, yaitu “Ahok diperbolehkan menjabat Wagub DKI asal bersedia masuk Islam”. “Dari sebelum Pemilukada, umat Islam diberitahu untuk tidak memilih pemimpin seiman. Ada ayat larangan....BACA SELANJUTNYA