AHER=FOKE Kedua???
Quote:
Teman-teman Kompasiana sudah lihat iklannya Cagub Jabar Ahmad Heryawan??
Yang nebeng iklan Pemprov Jabar itu loh, duit iklannya juga pake anggaran pemprov.. Kalo dilihat caranya licik kayak si Foke ya.. hehehe..
Itulah enaknya jadi incumbent..
Kenapa baru sekarang pencitraan iklan pake duit rakyat?? Dikiranya rakyat itu bodoh apa ya, itu kan pake duit rakyat juga buat promosi AHER maju PILGUB JABAR..
Ahmad Heryawan => FOKE kedua ?
sumber:
http://politik.kompasiana.com/2012/1...ua-507639.html
udah pada liat iklannya doi d Stasiun2 TV belakangan ini?? curi START atau bukan tuh ya??
mana katanya pake anggaran daerah lagi
Terinspirasi Jokowi, PKS Coba Kuasai Dunia Maya Demi 2014
Quote:
SEMARANG, suaramerdeka.com - Reputasi yang bagus jika dikemas dengan strategi pencitraan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang atau kelompok. Joko Widodo telah berhasil menggunakan penggabungan reputasi dan pencitraan itu untuk memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.
Terinspirasi kemenangan Jokowi yang fenomenal itu, Partai Keadilan Sejahtera mencoba mengubah paradigma demi memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya selama ini mengedepankan kerja keras tetapi tidak suka ekspose di media.
"Paradigma ini coba kita ubah, bekerja tetap ikhlas tetapi juga boleh diketahui masyarakat, asal tidak semata-mata untuk pencitraan," katanya, usai peluncuran Gerakan "Kabeh Dadi Humas" DPW PKS Jateng di Gedung LPMP Srondol, Sabtu (13/10).
Karena itu gerakan "Kabeh Dadi Humas" menurut Mardani adalah terobosan jitu. Dengan memanfaatkan dunia maya, segala kegiatan PKS akan terkomunikasikan kepada masyarakat luas. Terutama kaum perkotaan yang melek internet, intelektual dan para remaja yang merupakan pemilih pemula.
Pemilih pemula ini mendapat perhatian besar karena jumlahnya sekitar 30 juta pada Pilpres 2014. Seluruhnya adalah massa mengambang yang belum menentukan pilihan dengan karakter independen, tidak mudah terpengerahuh dan cerdas. "Sedangkan pengguna internet di Indonesia saat ini 60 juta jiwa dan tahun 2014 akan mencapai 100 juta. Ini pasar yang besar," kata Mardani.
Untuk memastikan kadernya mampu merebut pasar itu, PKS pun menggenjot pelatihan internet dan komunikasi visual. Sebanyak 1200 kader utama di 26 provinsi telah mendapatkan pelatihan media internet termasuk fotografi dan videografi. "Dilanjutkan pelatihan tahap dua tentang pemanfaatan social media seperti Twitter dan Facebook," kata Anggota Fraksi PKS DPR RI Komisi VII itu.
Pencanangan gerakan ini ditandai dengan penyematan pin oleh Mardani kepada beberapa kader. Dilanjutkan pemutaran lagu dan video klip Kabeh Dadi Humas yang diproduksi DPW PKS Jateng. Usai pencanangan, dilanjutkan dengan pelatihan optimalisasi web dan media sosial yang diikuti 81 kader PKS se-Jateng.
Ketua Bidang Humas DPW PKS Jateng Agung Setia Bakti melanjutkan, "Kabeh Dadi Humas" merupakan gerakan kultura untuk menjadikan semua kader dan simpatisan PKS sebagai ujung tombok promosi partai. Dengan 50 ribu lebih kader militan, PKS Jateng optimis akan meraup 1.814.880 suara pada Pileg Pilpres 2014. Angka itu naik hampir dua kali lipat dari 2009 yang sebesar 1.076.033.
Selain dituntut berperilaku baik di masyarakat, para kader juga harus aktif di berbagai situs jejaring sosial. Pilgub Jateng 2013 merupakan tes perdana keberhasilan program ini dalam meraih dukungan masyarakat. "Pilgub adalah tes case, melalui keaktifan di Twitter dan Facebook, kami berharap mendapat masukan tentang segala persoalan Jawa Tengah," katanya.
sumber:
http://www.suaramerdeka.com/v1/index...Maya-Demi-2014
Inilah kenapa akhir2 ini rame yang rajin solat dan ngaji
KPK Siap Usut Kartu Lebaran Gubernur Jabar Ahmad Heryawan
Quote:
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya siap memproses proyek kartu lebaran Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan senilai Rp 1,7 M. Meskipun belum menginjak tahan penyelidikan, kini KPK sedang menelaah status perkara tersebut.
“Saat ini kami belum perlu mengambil keterangan Gubernur (Jabar),” ucap juru bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK kemarin (7/9). Dia melanjutkan Senin (6/7) lalu, pemerintah daerah Jabar telah melakukan klarifikasi terhadap perkara ini. “Makanya, kami lihat dulu hasil klarifikasinya,” imbuhnya.
Selain menilai klarifikasi yang dilakukan pemda, KPK juga akan melihat apakah ada peraturan yang menaungi pembuatan kartu lebaran itu. Sebab, pengadaan kartu lebaran itu menggunakan dana APBD. Menurut Johan, pihaknya akan memeriksa lebih lanjut, apakah pengadaan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa.
Seperti yang diketahui, dalam perayaan lebaraan tahun ini, Gubernur Jabar menyebarkan kartu ucapan Selamat Idul Fitri sekitar 450 ribu lembar. Jumlah tersebut setara 1 persen dari 43 juta penduduk Jabar. Sedangkan untuk nominalnya, termasuk sangat besar. Yakni mencapai Rp 1,7 miliar.
Sebenarnya, Heryawan tidak hanya diincar dalam kasus kartu lebaran saja. Kemarin (7/9), aktivis Pementau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) melaporkan Heryawan ke KPK dalam beberapa kasus. Yakni dugaan proses perekrutan tenaga ahli yang melebihi kuota, dan penyelewengan dana bantuan sosial sebesar Rp 2,52 triliun.
Selain melaporkan, sekitar 50 aktivis Penjara juga melakukan demontrasi di depan gedung KPK sekitar pukul 10.00. Suasana semakin memanas ketika bebarapa pendemo tersebut mencoba menerobos barikade polisi yang bertugas mengamankan demo tersebut. Saling dorong pun tak terelakkan.
Kepanikan pun terjadi ketika salah satu pendemo yang diketahui bernama Ahmad Fachrie mencoba mencoba melukai diri dengan mengiris urat nadinya. Petugas pun mengalah, hingga akhirnya pendemo dipersilakan masuk. Tak lama kemudian mereka ditemui Staf Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas KPK) Imam Harmudi.
Fachrie yang juga koordinator aksi mengatakan pihaknya melaporkan Heryawan dalam tiga perkara. Yakni pengangkatan staf ahli gubernur melebihi kuota. Menurut Ahmad, berdasar PP Nomor 41/2007 tentang Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah, staf ahli gubernur paling banyak lima orang, tetapi gubernur mengangkat 12 staf ahli.
Bahkan, Gaji tenaga ahli tersebut,ujar Ahmad, bervariasi antara Rp 12,9-Rp 14 juta per bulan. Pembiayaannya diambil dari APBD. Selain itu mereka juga melaporkan dugaan penyelewenangan dana bantuan sosial tahun anggaran 2009, sebesar Rp 2,52 triliun. “Yang terakhir kasus kartu ucapan,” ucapnya. (kuh)
Sumber: Jpnn, Rabu, 8 September 2010
sumber:
http://infokorupsi.com/id/korupsi.ph...ahmad-heryawan
gimana tanggapannya agan2, Pantesan Rame ya..