JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencurigai lelang pengerjaan tiga proyek di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang nilanya masing-masing miliaran rupiah. FITRA curiga lantaran lelang itu baru dilakukan di akhir tahun.
Ada kesengajaan yang dilakukan oleh DPR agar pekerjaan ini tidak menjadi sorotan tajam oleh publik.

Menurut Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Erry S Achyar, lelang baru dilakukan pada akhir tahun lantaran pada awal tahun hingga pertengahan tahun ini, proyek-proyek di DPR dihentikan menyusul penolakan hebat masyarakat atas pembangunan gedung DPR dan ruang mewah Badan Anggaran DPR (Banggar DPR).

"Kami sebenarnya ingin proyek ini dilakukan awal tahun. Tetapi saat ada kasus Banggar dan gedung baru DPR. BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) akhirnya menghentikan semua proyek BURT. Kami tiarap sebenarnya selama setengah tahun ini," ujar Erry, Selasa (6/11/2012) di Kompleks Parlemen, Senayan.

Erry mengatakan ketika itu semua proyek BURT terkena rasionalisasi sehingga ditinjau ulang. Namun, proyek untuk ruang kerja anggota DPR senilai Rp 6,2 miliar, toilet senilai Rp 1,4 miliar, dan pagar Gedung DPR pembatas dengan Taman Ria Senayan senilai Rp 1 miliar tidak kena rasionalisasi.

"Tiga proyek itu tidak kena rasionalisasi karena mengingat banyak anggota Dewan sudah mengeluh dan sudah mendesak bahwa itu dibutuhkan. Akhirnya proyek ini bisa jalan. Sekarang dalam tahap pengumuman lelang. Pada minggu ketiga November, sudah dapat pemenang lelangnya," ujar Erry.

Setelah itu, pengerjaan fisik akan dilakukan kontraktor selama 1,5 bulan hingga akhir Desember 2012. Erry mengaku yakin, target penyelesaian bisa tercapai asal dengan jadwal yang ketat. "Kami optimis bisa selesai dengan jadwal yang ketat," kata Erry lagi.

Sebelumnya, FITRA mencurigai lelang proyek DPR sengaja dimulai pada akhir tahun sehingga tidak menjadi sorotan publik. Menurut FITRA, waktu pelaksanaan lelang proyek untuk tahun anggaran 2012 ini terkesan janggal karena mepet dengan waktu penandatanganan kontrak proyek yang sudah ditargetkan sebelumnya.

"Adanya pekerjaan pada akhir tahun 2012 ini mengonfirmasi kepada publik bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh DPR agar pekerjaan ini tidak menjadi sorotan tajam oleh publik. Juga bisa dikatakan bahwa kinerja staf kesekjenan DPR tidak maksimal, terkesan mau enak saja, dan jelas-jelas hanya makan gaji buta saja," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi melalui siaran pers yang diterima wartawan, Minggu (4/11/2012).

Uchok memaparkan, tiga proyek yang proses lelangnya baru dimulai akhir tahun ini tersebut adalah pekerjaan pergantian pagar batas Gedung DPR dengan Taman Ria sekitar Rp 1 miliar, proyek renovasi toilet Gedung Nusantara I DPR sekitar Rp 1,4 miliar, dan perbaikan ruang kerja anggota di Gedung Nusantara I DPR dengan nilai proyek sekitar Rp 6,2 miliar. Adapun kontrak ketiga proyek tersebut akan ditandatangani antara tanggal 22 dan 30 November.

"Hal ini berarti, maksimal hanya satu bulan untuk melaksanakan tiga pekerjaan tersebut," kata Uchok.

Secara umum, lanjutnya, proyek ini sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara baik sesuai dengan waktu yang tersedia pada tahun ini. Dikhawatirkan, nasib tiga proyek itu akan sama dengan proyek parkir motor DPR yang kelihatan selesai, tetapi belum bisa dimanfaatkan oleh publik.

"Kesalahan yang dilakukan oleh kedua pihak tetap saja terbuka kemungkinannya, tapi sayang seribu sayang, sanksinya saja tidak ada," ucapnya.
Sumber: Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal DPR menyatakan akan tetap melanjutkan tiga proyek renovasi di Gedung DPR. Tiga proyek itu adalah renovasi toilet, ruang kerja, dan pagar pembatas DPR dengan Taman Ria Senayan, yang akan menghabiskan dana hingga Rp 8,6 miliar. Angka ini terbilang besar dan mengundang tanya, mengapa dilakukan pada akhir tahun?

"Ini akan tetap dilanjutkan," kata Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh, Rabu (7/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Nining mengatakan, keputusan tetap melanjutkan proyek miliaran itu karena sudah melakukan kajian terlebih dahulu. Dengan kajian itu, katanya, cukup menjadi dasar untuk menyatakan bahwa nilai proyek sudah efisien. Rincian biaya ketiga proyek yang akan dikerjakan Setjen DPR pada bulan November hingga akhir tahun ini terdiri dari perbaikan pagar Rp 1 miliar, perbaikan toilet Rp 1,4 miliar, dan perbaikan 192 ruang kerja anggota Rp 6,2 miliar. Meski hanya memiliki waktu 1,5 bulan, Nining mengaku, pihaknya optimistis proyek ini akan rampung pada akhir Desember 2012.

"Ya harus optimis, kan sudah direncanakan," ujarnya lagi.

Saat ini, Setjen DPR tengah melakukan proses lelang yang baru memasuki pengumuman lelang. Pada minggu ketiga bulan November akan didapat pemenang lelang yang akan mengerjakan ketiga proyek itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, masih banyak anggota Dewan yang tidak mengetahui adanya proyek ini. Mereka menilai, dana perbaikan miliaran rupiah itu sebaiknya digunakan untuk hal lain yang berorientasi pada rakyat. Salah satu anggota Dewan yang mengaku tak tahu akan proyek itu adalah anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra.

"Emang ada rencana renovasi?" tanya Indra, Selasa (6/11/2012) malam, saat dihubungi wartawan.

Indra mengaku belum mendengar adanya rencana renovasi yang memakan anggaran tidak sedikit. Menurutnya, renovasi ruang kerja tidak terlalu mendesak. Pasalnya, ruang kerja anggota DPR yang ada sekarang, meski sederhana, sudah mencukupi kebutuhannya.

"Buat saya, ruangan yang ada sudah lebih dari cukup dengan melihat keadaan rakyat kita saat ini. Saya prihatin melihat kantor-kantor eksekutif yang serba luks dan mewah, ruangan eselon 1 dan 2 di kementerian jauh lebih mewah daripada ruang anggota DPR," kata Indra.

Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far. Menurutnya, anggaran renovasi ruang kerja itu sebaiknya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Ia juga membandingkan antara kemewahan ruang kerja direksi BUMN dan ruang sederhana anggota DPR.

"Meskipun begitu, Dewan menerima saja apa adanya sekarang, dan biarlah kalau ada anggaran untuk kesejahteraan rakyat," ujar Marwan.

Keheranan yang sama juga diungkapkan anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Politisi dari Partai Golkar itu bahkan mengaku, untuk melakukan perbaikan biasanya anggota DPR mengeluarkan dari kocek pribadi masing-masing. Ia pun belum mengetahui adanya rencana renovasi ini.

"Lho memang ada renovasi? Setahu saya biaya sendiri-sendiri. Ya kami keluar dari kantong masing-masing. Menurut saya, renovasi itu tidak perlu," kata Bambang.

Sumber: KOMPAS